Oleh : Marsitin Rusdi
Praktisi Klinis dan Pemerhati Lingkungan Sosial

Menurut  Ahmad Tafsir (1994:  74),  pendidik dalam  Islam  adalah siapa  saja yang bertanggung jawab    terhadap perkembangan peserta    didik. Pendidik hendaknya harus bisa mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik kognitif, efektif, maupun potensi    psikomotorik. Potensi-potensi ini sedemikian rupa dikembangkan  secara seimbang sampai mencapai  tingkat yang optimal berdasarkan ajaran Islam.

Dunia pendidikan saat ini dalam kondisi mengalami keterpurukan apalagi di masa pandemi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh sang menteri banyak menuai protes di masyarakat.

Kesempatan ini banyak pula pdimanfaatkan para kapitalis melalui dunia pendidikan. Mereka memahami bahwa pendidikan merupakan tolok ukur maju mundur suatu bangsa.

Pendidikan menjadi jembatan perkembangan sumberdaya manusia yang akan menguasai teknologi ke depan yakni generasi muda yang akan datang. Sehingga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang kepemimpinannya karena menguasai bidang yang ditekuninya. Maka sistem kapitalis tidak rela sehingga pendidikan dikoyak dengan sistem mereka.

Sistem kapitalis yang masuk dalam dunia pendidikan kelak akan membentuk sistem yang melahirkan  pemimpin yang diperoleh dengan kolusi atau nepotisme .

Pada 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim melepas Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Lewat surat sakti tersebut, Mendikbud mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun 2020 dibatalkan, pembelajaran daring diterapkan, dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan membiayai pembelajaran jarak jauh. Hanya melayangkan surat edaran.  (Media.com, 26/07/2020)

Dari fakta di atas menjadi sinyal bahwa sistem pendidikan ala demokrasi hanya memikirkan segelintir orang,untung rugi kebijakan dan kurangnya memahami kondisi masyarakat serta letak geografis para penimba ilmu.

Seperti contoh kecil ini saja, ada 300 orang tua siswa sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Jawa Timur mengonfirmasi ketimpangan sistem daring tersebut. Sebelum ada putusan resmi Kemendikbud, 76% orang tua murid mengaku telah mulai menerapkan kebijakan belajar dari rumah sejak pekan ketiga (16-22) Maret. Namun, kenyataannya, hanya sekitar 28% anak yang sanggup belajar menggunakan media daring untuk belajar maupun menggunakan aplikasi belajar daring. Adapun 66% pelajar menggunakan buku dan lembar kerja siswa, dan 6% orang tua menyatakan tidak ada pembelajaran sama sekali selama siswa diminta belajar dari rumah. (Merdeka.com, 26/07/ 2020)

Seharusnya kebijakan dibuat harus dipikirkan kondisi di lapangan sehingga tidak menzalimi rakyat. Tengok saja mayoritas penduduk negeri ini matapencaharian kebanyakan tinggal di pedesaan bahkan pelosok yang sulit mengakses internet. Hal ini menjadi problem anak -anak  pedesaan.

Anak-anak yang memiliki akses pembelajaran daring umumnya memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah (39%) dan wiraswasta (26%), dan memiliki latar belakang minimal S1 (34%) dan SMA (43%). Padahal, mayoritas responden yang diminta melakukan pembelajaran daring bekerja sebagai petani (47%) dan berpendidikan SD (47%). Artinya, akses pembelajaran daring tak hanya ditentukan lokasi, tetapi juga tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi orang tua.

Telah kita ketahui bersama bahwa internet dinegeri ini “belum merdeka”, sebab belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Sebab kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kita mesti susah payah membangun kabel optik lewat jalur laut. Imbasnya, kualitas layanan internet di Indonesia bagian Barat dan Timur belum merata. Jadi mau dikasih inovasi seperti apapun canggihnya tidak bakalan terealisai dengan sempurna. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Bila merujuk pada data serupa tentang akses teknologi informasi di Indonesia, kita semestinya tak kaget dengan temuan Inovasi.

Dalam Survey Penggunaan TIK 2017 dari Balitbang SDM Kemenkominfo, ketimpangan akses teknologi informasi terpampang nyata. Data tersebut memberikan kesimpulan yang terang benderang sehingga teknologi informasi hanya diakses segelintir orang, dari kelas sosial tertentu, dengan strata pendapatan tertentu pula. Ini adalah ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi.

Masa pandemik menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang  tidak terkendali membuang dana membangun infrastruktur tetapi tidak memberi daya dukung/manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pembelajaran jarak jauh yg menuntut sarana telekomunikasi dan ketersedian jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan hak nya, lalu mau dibawa kemana pendidikan negeri ini ? anak – anak hanya bermain selama pandemi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan daring tidak bermakna, karena yang belajar justru orang tuanya yang ke dua banyak disalah gunakan pembelajaran pakai online, kebanyakan anak -anak main game yang justru menjadi pintu kebodohan anak -anak.

Permainan atau game mempunyai efek candu pada otak sehingga anak-anak akan ketagihan melihatnya karena paparan terus menerus. Jadi pembelajaran semacam ini justru membutakan anak-anak dari kebenaran menuju kehancuran. Sistem belajar daring  seperti  ini adalah paksaan seperti memaksa melahirkan normal saat janin pada posisi sungsang. Maka akan pasti memicu resiko yang banyak, dan tidak mengena pada sasaran pendidikan.

Masihkah kita akan membiarkan anak-anak kita belajar dengan online dan tanpa kontrol. Entah karena faktor sulitnya mengontrol anak untuk tidak bermain dengan HP apun alasannya itu. Tidak semua orang tua akan mendampingi anaknya dalam proses belajar online. Yang paling krusial adalah biaya yang harus dikeluarkan dan alat yang bernama HP atau Laptop yang hanya dimiliki kalangan tertentu. Sehingga sistem ini adalah penghancur pendidikan anak- anak dan melanggengkan kezaliman.

Bandingkan dengan sistem Islam/khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Islam  menempatkannya sebagai prioritas pembangunan dalam kondisi apa pun dan dalam bidang apapun. Seorang khalifah adil menempatkan segala sesuatu pada tempat dan porsinya demi rakyat. Bukan demi kepentingan sesaat penguasa dan rezimnya. Berbeda dengan paradigma dasar bagi sistem pendidikan khilafah:

1. Khilafah Islam meletakkan prinsip kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Pada aspek ini diharapkan terbentuk SDM terdidik dengan pola berfikir dan pola sikap yang Islami.

2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Prinsip ini mengajarkan pula bahwa di dalam Islam yang menjadi pokok perhatian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas pendidikan. Perhatikan bagaimana Al-Qur'an mengungkapkan tentang ahsanu amalan atau amalan shalihan (amal yang terbaik atau amal shaleh).

3. Pendidikan ditujukan dalam kaitan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisir aspek yang buruknya.

4. Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Dengan demikian sentral keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah saw.

Disamping itu pendidikan dalam Islam mempunyai tujuan  yang pasti.

1.Tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah swt. sebagai Al Khaliq. Menyaksikan kehadirannya dalam berbagai fenomena yang diamati, dan mengangungkan Allah swt, serta mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikan-Nya.

2. Ilmu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah swt. semata sehingga setiap dimensi kebenaran dapat ditegakkan terhadap siapapun juga tanpa pandang bulu.

3. Ilmu yang dipelajari berusaha untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas, dan tujuan alam semesta.

4. Ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah swt. sebab Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang, dan segala hal yang terdapat di langit atau di bumi untuk kemaslahatan umat manusia.

5. Ilmu dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan di muka bumi atau pada diri manusia itu sendiri.

Dengan demikian, agama dan aspek pendidikan menjadi satu titik yang sangat penting, terutama untuk menciptakan SDM (Human Resources) yang handal dan sekaligus memiliki komitmen yang tinggi dengan nilai keagamaannya. Di samping itu hal yang harus diperhatikan pembentukan SDM berkualitas imani bukan hanya tanggung jawab pendidik semata, tetapi juga para pembuat keputusan politik, ekonomi, dan hukum sangat menentukan.

Revolusi terhadap perilaku manusia merupakan basis dari gerakan pembaharuan yang benar. Oleh karena itu, sangat diperlukan coresponsible for finding solutions. Untuk melakukan revolusi tersebut diawali dengan revolusi pemikiran dan pemahaman manusia terhadap Islam.

Wallahu a'lam bishshawab

 
Top