Oleh: Faizah Khoirunnisa’ A
(Aktivis Dakwah)

Pandemi tampaknya belum menunjukkan tanda−tanda penurunan. Korban positif dan meninggal masih berjatuhan setiap harinya hingga tembus lebih dari 100 ribu kasus. Di Jawa Timur sendiri, angka penderita dan kematian masih mengkhawatirkan. Sebanyak 18.828 kasus konfimasi positif dan 1461 kasus meninggal, tak bisa dianggap remeh (www.infocovid19.jatimprov.go.id, data per 21/07/2020).  Dokter dan para nakes lainnya masih kerepotan dengan pasien, sementara pemangku kebijakan entah sedang bekerja dalam senyap atau basa−basi semata. Ketidaktegasan pemeritah, membuat pandemi berkepanjangan, sehingga terasa antara ada dan tiada. Aturan ngalor−ngidul dan tidak tegas, akhirnya membuat masyarakat menggampangkan situasi pandemi dan merasa aman dari ancaman Covid19. Di jalan−jalan, sudah banyak kita saksikan  orang−orang  yang melupakan protokol kesehatan, aturan memakai masker di ruang publik sekalipun sudah tak dihiraukan.

*Lain Di Lisan, Lain Di Kebijakan*

Situasi yang harusnya masih berstatus tanggap darurat ini harusnya menjadi perhatian pertama dan utama oleh pemegang kekuasan. Karena dengan kekuasaan yang dimiliki, penguasa dapat memaksa rakyat menaati aturan demi keselamatan bersama. Kesempatan ini nampaknnya tak digunakan sebagaimana harusnya, pandemi masih belum menjadi fokus utama dan masih kalah perhatian dari terget ekonomi. Himbauan Gubernur Jatim agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) all out dalam menangani pandemic, tak sejalan dengan kebijakan yang diambil. Dilihat dari anggaran 819 miliar yang digelontorkan, anggaran di sektor jaring pengaman sosial (577 miliar) dua kali lipat lebih banyak dibanding anggaran di sektor kesehatan (242 miliar). (www.biz.kompas.com, 14−07−2020)

Dari alokasi anggaran saja, sudah menunjukkan bahwa motif ekonomi lebih kuat dan sektor kesehatan dinomorduakan. Bukti lain yang memperkuat anggapan ini adalah tiga dari lima tema kebijakan penanganan pandemic Covid19 dalam program komite baru merupakan penanganan ekonomi (www.suarasurabaya.com, 27−07−2020). Betul, ekonomi juga penting dalam menopang berlangsungnya kehidupan masyarakat dan negara, namun dalam situasi pandemi yang menyangkut nyawa rakyat, tentu sektor kesehatan harus jauh lebih disegerakan dan diprioritaskan. Dengan menyelamatkan nyawa manusia terlebih dahulu dan mewujudkan kesehatan nasional, ekonomi negara dapat bangkit dan pulih kembali. Anehnya saat ini justru kebalikannya, masyarakat sebagai pelaku dan penggerak ekonomi masih dalam keadaan terancam kesehatannya, tapi diminta bekerja keras untuk mengokohkan ekonomi.

Ambisi pemerintah yang kuat di sektor ekonomi, sekalipun dengan menggeser prioritas keselamat nyawa rakyat,  menunjukkan jati diri dan watak pemeritah kita yang terjangkiti ideology kapitalisme. Pantas dinilai demikian, sebab kapitalisme hanya mempedulikan ekonomi dan ala kadarnya  dalam urusan yang lain. Pemulihan ekonomi rakyat nyatanya hanya slogan dan pencitraan, karena yang terjadi dilapangan, ekonomi yang kuat hanya dipersembahkan untuk kalangan kapitalis. Rakyat hanya jadi korban pemiskinan, dan seringkali menjadi sapi perah lewat pajak dan tingginya harga kebutuhan pokok yang dikuasai mafia. Bansos yang kerapkali digemborkan, tak mengcover seluruh rakyat. Besaran bansos yang tak seberapa, rentan jadi sumber korupsi pula. Duh, rusaknya penguasa di sistem yang menerapkan kapitalisme.

*Islam Menjaga Nyawa dan Ekonomi*

Islam memberikan perhatian yang serius dalam persoalan nyawa manusia, bahkan perlindungan atas nyawa manusia merupakan salah satu dari maksud utama diturunkannya syariat Islam (maqasid as−syari’ah) yakni hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Hal ini menandakan bahwa penghargaan Islam yang sangat tinggi atas nilai sebuah nyawa. Sebagai seseorang yang mengemban amanah untuk mengatur urusan umat termasuk hajat hidup yang menyangkut nyawa melalui sektor kesehatan, tentu Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk serius dalam melindungi seluruh nyawa rakyatnya, tak peduli agama dan rasnya. Tentu merupakan kedzaliman yang besar, apabila penguasa tak serius dalam menangani pandemi yang bisa mengancam nyawa rakyat. 

Negara yang bersistem Islam, memiliki paradigma penyelesaian pandemi dalam dua hal. Pertama, jaminan kesehehatan untuk seluruh rakyat secara merata. Layanan kesehatan adalah hak setiap individu rakyat yang tidak boleh dikapitalisasi dan dikomersilkan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rakyat dimudahkan dalam hal biaya (bahkan gratis) maupun administrasinya. Darimana dana negara Islam untuk anggaran kesehatan? Tentu ini ditopang oleh sistem politik (riayah syu’unil ummah) dan juga ekonomi Islam (baitul mal) yang diterapkan didalamnya dan saling terkait. 

Kedua, jaminan ekonomi rakyat. Setiap rakyat yang menjadi tanggungan negara Islam, berhak memperoleh kesejahteraan ekonomi. Setiap laki−laki yang sudah baligh diwajibkan untuk bekerja dan negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang baik dengan akad kerja yang manusiawi dan tidak mendzalimi.  Pemasukkan yang didapat rakyat melalui bekerja, tidak habis untuk membiayai kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan keamanan yang sudah dijamin negara. Tentu hal ini kontras dengan kondisi rakyat yang diatur dengan kapitalisme, dimana susah mendapatkan pekerjaan yang menyejahterakan dan diperparah dengan biaya hidup yang tinggi dan mahal. 

Mengambil prioritas yang tepat di tengah pandemi tentu saja menjadi kunci kesuksesan negara Islam dalam mengatasi situasi. Ekonomi bisa kembali pulih dan kuat jika rasa aman dan kesehatan individu mendapatkan perlindungan serta kepastian.  Di samping itu harga sebuah nyawa tak terganti oleh apapun dan penguasa yang amanah dalam memelihara kehidupan rakyatnya, Allah akan datangkan kebaikan yang berlimpah untuknya. Wallahu  ‘alam bishshowab.

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya . Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 32)
 
Top