Oleh : Bunda Dee
Ibu Rumah Tangga,  Member Akademi Penulis Kreatif

Tak kenal maka tak sayang, peribahasa populer ini sangat  pantas disematkan untuk menggambarkan dinamika politik di Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang akan dilakukan serentak pada bulan Desember 2020.

Genderang pilkada telah ditabuh di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kandidat dari berbagai latar belakang  partai pun mulai mengayuh simpati dari elemen penduduk negeri, berlomba-lomba menggaet figur dari kalangan selebritas untuk mendongkrak perolehan suara demi meraih kemenangan dalam pesta demokrasi nanti. Sederetan nama artis sudah digulirkan, di antaranya Ramzie di Tangerang Selatan, Aldi Taher untuk Sulawesi Tengah, Sahrul Gunawan dan Olla Ramlan untuk pilkada Jawa Barat. Tidak hanya itu anak para petinggi pemerintah saat ini pun turut meramaikan pentas pilkada ini. Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, putra dan menantu Presiden Jokowi, untuk daerah Solo dan Medan. Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk Tangerang Selatan. Dan masih ada nama-nama yang lainnya.

Ketenaran dan popularitas menjadi modal dasar mendulang suara di tengah kejenuhan sistem oligarkhi. Semakin populer selebritas dan  dikenal masyarakat, semakin murah biaya politik, karena calon yang ditawarkan sudah tak perlu dipromosikan. Kepopuleran menjadi nilai lebih bagi calon kepala daerah untuk maju ke panggung politik. Mereka seakan mendapatkan karpet merah untuk masuk ke laga kompetisi pilkada.

Dilansir dari Galamedianews.com, Rabu, 5 Agustus 2020, Pengamat Komunikasi Politik Unikom Bandung yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), Adiyana Slamet, saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, Rabu 5 Agustus 2020. Beliau mengatakan bahwa partai politik yang mengusung figur dari kalangan selebritas mempunyai modal dasar sebagai awal untuk meraih kemenangan.

Dalam persaingan partai politik,  kontestan harus mampu menempatkan produk politik dan image  politik dalam benak masyarakat. Maka dari itu, diperlukan figur selebritas untuk memenangi kontestasi tersebut, tak terkecuali di Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Pada 2020 ini merupakan dinamika politik baru. Kenapa? Ada faktor di mana kalangan selebritis diyakini bisa meruntuhkan kekuasaan yang telah lama dikuasai. Kendati demikian, Adiyana pun mengatakan, dalam strategi demokrasi elektoral, kepopularitasan tinggi bukan menjadi penentu. Parpol harus betul-betul jeli melihat potensi kapasitas dan kredibilitas sang selebritas agar betul-betul meningkatkan elektabilitas kandidat pasangan calon.

Sistem demokrasi kapitalis memiliki mesin politik yang unik dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terwujudnya keterwakilan rakyat hanya isapan jempol semata. Apalagi berharap rakyat sejahtera, sesuatu yang hingga saat ini tak kunjung dapat dibuktikan demokrasi. Demokrasi dikatakan cacat sejak lahir. Pernyataan ini disampaikan J. Kristiadi, penulis senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS).

Cacatnya sistem ini karena tidak adanya jaminan orang-orang yang dipilih memang benar-benar representasi ratusan juta rakyat. Partai politik yang fungsi utamanya sebagai wadah edukasi politik bagi masyarakat, nyatanya sering kali terjebak pemikiran “yang penting menang” dalam pemilihan umum, yang penting calonnya bisa tembus menjadi kepala daerah, atau yang penting kadernya bisa lolos ke Senayan. Pemikiran dangkal partai politik ini menjadikan partai mengambil jalan pintas dalam perekrutan kadernya. Dengan tujuan meraup suara rakyat, artis bermasalah sekali pun akan dilamar menjadi kader partainya. Sistem kufur seperti inilah yang menghasilkan politisi-politisi prematur. Politisi instan dengan kompetensi negarawan yang diragukan.

Sudah menjadi rahasia umum dalam sistem kapitalis  masyarakat dipertontonkan serangkaian peristiwa yang selalu menampilkan sosok artis atau selebritis yang dapat menarik perhatian publik. Tidak terkecuali dalam ranah politik praktis  dengan sistem demokrasinya. Bila dicermati proses pengaderan seperti ini akan berakibat pada lahirnya politisi-politisi prematur dari partai. Sudah tidak ada lagi kedewasaan berpikir, cepat mengambil solusi, mengedepankan pelayanan daripada kepentingan pribadi atau golongan, peduli dengan masalah yang ada di masyarakat, yang merupakan karakter seorang politisi negarawan yang melekat pada kandidat pilkada, terutama dari jalur instan seperti mencalonkan artis dan selebritis ini.

Praktik asal pilih kandidat hanya akan melanggengkan kaum ruwaibidhah menghancurkn tatanan kehidupn umat dalam segala aspek di bawah naungan kapitalistik. Rasulullah saw. sudah memberi peringatan akan bahayanya kaum ruwaibidah ini dalam hadis dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

 "Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum." (HR. Ibnu Majah)

Buruknya sistem kufur berbanding lurus dengan output sosok pemimpin saat dia  sudah duduk di pemerintahan. Partai politik (praktis) sebagai wadah melahirkan politisi-politisi ulung bermental negarawan kini sudah tak dapat diharapkan. Banyak kader yang lahir instan karena secara hitungan kuantitas memiliki popularitas. Ketika kekuasaan diraih, kekayaan berlimpah, status sosial melambung, rakyat dihempaskan. Sangat berbeda dengan politik Islam.

Islam dan syariatnya memiliki cara yang sempurna dan paripurna dalam memilih pemimpin, baik sebagai kepala negara maupun kepala daerah. Out put-nya akan terwujud sosok pemimpin yang amanah, adil dan cinta rakyat di atas landasan akidah Islamiyah. Sistem politik Islam melahirkan para politisi berkarakter negarawan. Politik dalam bahasa Arab berarti mengurusi urusan umat, di dalam dan di luar negeri, yang dilakukan negara dan umat. Negara secara langsung mengatur urusan rakyatnya, sementara umat/rakyat melakukan koreksi dan kontrol.

Politik yang lahir dari sebuah peradaban Islam, di mana negaranya menjadi negara pertama dalam konstelasi perpolitikan dunia. Negara yang dimaksud tentu adalah Khilafah Islam, yang sudah terbukti mampu memimpin dunia hingga 13 abad lamanya.
Para politisinya tak hanya bermain politik praktis, namun juga bermental negarawan, seperti  Abu Bakar as Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, atau setara Ali bin Abi Thalib. Visinya menjadi pemimpin negara adalah semata agar rakyatnya sejahtera dan menjadi hamba Allah yang bertakwa.

Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.

Rasulullah saw. mengumpamakan pemimpin laksana penggembala (ra’in). Dalam sebuah hadits Rasulullah saw., bersabda yang artinya:

“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)." (HR. Imam Al Bukhari  dan Imam Ahmad)

Berbekal  inilah pemimpin dalam Islam mampu menempatkan posisinya sebagai pengurus atau pelayan bukan sebagai majikan. Politik yang dijalankan adalah politik pelayanan, bukan politik kepentingan. Pelayanan kepada masyarakat menjadi basis mengurusi urusan umat. Bukan sekadar karena kepentingan partai apalagi untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Jelaslah bahwa kepemimpinan yang amanah hanyalah kepemimpinan yang didasarkan pada syariah Islam. Dengan kata lain, pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan dan menjalankan syariah Islam secara kâffah dalam semua urusan rakyatnya.

Wallahu a’lam bishawab.
 
Top