Oleh : Tri S, S.Si
(Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi)

Politik Dinasti di Indonesia merupakan satu hal yang memang "direncanakan" untuk terjadi. Demikian disampaikan akademisi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi dalam diskusi akhir tahun FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertema "Partai Politik dan Kecenderungan Politik Oligarki" di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN, Tangerang Selatan. (RMOLBANTEN, 18/12/2019)

"Politik dinasti itu tidak tiba-tiba muncul," katanya. Selain itu yaitu yang terjadi di Indonesia adalah kartelisasi (oligarki) politik. Dijelaskan Ambardi, politik dinasti dan kartelisasi politik adalah dua hal yang berbeda. "Bedanya antara oligarki dengan dinasti itu, kalau dinasti itu dilakukan pribadi-pribadi. Tapi kalau oligarki itu (dilakukan) partai politik," jelasnya.

Kata dia, politik dinasti yang ada saat ini memang saling berkaitan dengan fenomena kartelisasi politik oleh partai-partai politik besar. "Munculnya politik dinasti itu bisa memudahkan kartel politik bergerak. Setidaknya dengan dinasti, langkah kartelisasi partai lebih mudah tercapai," demikian Kuskrido Ambardi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin berpendapat, Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. Hal itu terlihat dari langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming (Raka).

Raka maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Selain Gibran, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan wali kota Medan 2020. "Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang. (Kompas.com, 18/7/2020)

Ujang juga menilai pencalonan keluarga Presiden di pilkada akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Ujang menambahkan, Indonesia saat ini memang sedang diwarnai fenomena oligarki dan dinasti politik yang menguat. Tak hanya di level nasional, dinasti politik ini juga terjadi pada politik di tingkat daerah. "Dan ini akan berbahaya bagi proses demokratisasi. Demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan oligarki dan dinasti politik," kata dia. (Kompas.com, 18/07/2020)

Hal tersebut membuktikan bahwa politik oligarki yang dibangun partai politik berkuasa dan politik dinasti yang dilakukan individu penguasa  bukanlah sekadar anomali saja, tetapi merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi.

Demokrasi meniscayakan pemenang mendapat suara terbanyak. Namun sayangnya hal tersebut dapat mudah diraih oleh para pemilik dana besar, ketenaran atau siapapun dengan pengaruh jabatan yang sedang dimilikinya. Maka jika kita ingin menolak politik dinasti, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menyingkirkan sistem demokrasi terlebih dahulu. Karena politik dinasti adalah salah satu hasil mutlak dari kebobrokan sistem demokrasi.

Di dalam Islam, memilih pemimpin harus dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat. Pemimpin juga harus mendapat dukungan nyata umat karena dikenal memiliki ketakwaan dan kapasitas untuk menjalankan seluruh syariat Allah Swt.

Bukan seperti dalam sistem demokrasi dimana jabatan kepemimpinan cenderung menjadi pesanan atau kehendak para pemilik dana dan kekuasaan terbesar yang dapat membeli suara rakyat.

Maka dari itu, harusnya masyarakat menyadari bahwa solusi dari fenomena politik oligarki dan dinasti politik ini adalah dengan mengganti sistem demokrasi buatan manusia dengan satu-satunya sistem sempurna yang berasal dari Allah Tuhan semesta alam, yaitu sistem Islam.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top