Oleh : Darni Sanari 
Pemerhati Sosial

Pembangunan infrastrukur yang dibangga-banggakan oleh pemerintah, diharapkan akan dapat memberikan angin segar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, gelombang dahsyat Covid-19 membawa perubahan pemerintahan dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini bergerak sangat lambat. Berbagai bentuk perubahan terjadi di mana-mana. Normalisasi ekonomi post globalisasi sangat sulit diprediksi.

Di masa pandemi ini juga  menyingkap kegagalan pembangunan kapitalistik yang jor-joran membangun infrastruktur. Namun tidak memberi daya dukung/manfaat bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pembelajaran jarak jauh yang menuntut sarana telekomunikasi dan ketersediaan jaringan, memaksa puluhan juta pelajar kehilangan haknya.

Bahkan, banyak siswa tak memiliki akses listrik dan sinyal internet memadai. Menurut Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kondisi tersebut tak terbayangkan bagi dirinya yang hidup di Jakarta. Ia pun menyadari bahwa pandemi ini kian menelanjangi ketimpangan yang mengakar di Indonesia. (asumsi.co, 12/05/2020)

Salah satu contoh mewakili kondisi anak didik saat ini adalah seorang siswa yang tak memiliki HP. Bahkan, seorang siswa SMP, demi kuota internet nekat jual diri. (kompas.com, 29/07/2020)

Kemudian persoalan daring ini bukan hanya menimpa para pelajar, tetapi juga para guru terutama ibu guru. Bagaimana tidak, satu sisi harus memberikan tugas lewat google classroom, pada waktu yang sama juga harus melihat tugas anak-anaknya di rumah. Menjadi bagus jika didukung oleh fasilitas memadai berupa listrik, HP, kuota dan lain-lain. Sebaliknya, akan menjadi sebuah masalah baru.

Terlihat jelas bahwa penguasa memaksakan untuk tetap belajar daring. Semua itu menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan diuntungkan dalam hal ini?

Dalam hal ini, nampak jelas bahwa bukan untuk rakyat. Kemiskinan dan utang negara yang menggunung, berujung pemalakan negara atas nama pajak kepada rakyat. Bahkan, hampir semua kebijakan negara berpihak kepada pengusaha dan terkesan rakyatlah yang menghidupi para konglomerat negeri ini.

Dilansir oleh Katadata.co.id, 02/05/2019, jumlah peserta didik saat ini diperkirakan mencapai 46 juta siswa dari SD 26 juta, SMP 10 juta, SMA 5 juta, SMK 5 juta, total 46 juta. Jika biaya pulsa internet per hari 10 ribu rupiah selama mengikuti belajar online, maka penjualan pulsa untuk sejumlah siswa tersebut mencapai 460 milyar/hari. Angka ini belum masuk perguruan tinggi. Apakah uang sebanyak ini akan dilepas begitu saja oleh pengusaha? Mustahil, dana haji yang merupakan murni uang rakyat saja, masih juga mau diembat.

Untuk belajar sudah sangat sulit, kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa diabaikan, dan kurang perhatian. Dengan adanya belajar daring ini, terkesan membentuk pembodohan yang disengaja atau mencuri hak dan dikomersilkan.

Sudahlah uang rakyat dirampok para koruptor, pandemi pun menjadi moment pemerasan si miskin oleh konglomerat melalui belajar daring.

Hal ini terjadi karena sistem kapitalisme yang diterapkan penguasa negeri ini. Sistem kapitalis melegalkan kepemilikan atas sumber daya dikelola dan dimiliki oleh swasta atau asing sang pemilik modal. Sehingga, tidak heran bila yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara. Pembangunan pun tidak bisa merata dan penguasa berpihak pada pengusaha.

Berbeda halnya dengan Islam. Sistem Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan menempatkannya sebagai prioritas pembangunan dalam kondisi apapun.

Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dalam Islam ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pendidikan, keamanan, dan kesehatan merupakan kebutuhan langsung yang wajib dipenuhi oleh negara maka sifatnya kolektif. Untuk kebutuhan pokok yang tidak langsung berupa sandang, papan, dan pangan sifatnya personal. Maka pemenuhannya dilakukan oleh masing-masing individu secara mandiri sesuai kemampuannya.

Oleh karena itu, fokus pembangunan yang dilakukan oleh khalifah akan memprioritaskan pembangunan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Agar masyarakat dapat memenuhi hak dasar dan kebutuhannya.

Khalifah akan bersungguh-sungguh dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kesejahteraan tersebut. Bahkan, apabila sumber daya tidak memungkinkan dan kas negara atau harta Baitul Mal kosong. Sementara itu, pada saat bersamaan ada perkara-perkara urgen yang jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Sehingga, dalam kondisi ini negara boleh berutang harta.

Begitu juga dengan permasalahan pendidikan dalam situasi pandemi. Negara akan memaksimalkan upayanya untuk dapat memenuhinya.

Apabilah sistem Islam menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring, maka wajib memberikan dukugan yang lebih kepada para pelajar dan para pengajar. Membangun sarana dan prasana yang menunjang pelaksanaan pendidikan baik listrik, HP, telekomunikasi, kuota dan sebagainya.

Negara juga bisa menggunakan media televisi, baik milik negara maupun televisi milik swasta. Semua dapat diberdayakan untuk menyiarkan program pembelajaran selama jam belajar. Disajikan pula untuk berbagai jenjang dan tingkatan pendidikannya, tanpa pungutan biaya.

Namun, jika negara belum mampu memenuhinya, maka alternatif lain bisa dilakukan. Dalam kondisi wabah yang sudah menyebar di seluruh wilayah, maka khilafah bisa mengambil langkah untuk memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Sehingga, yang sehat tetap bersekolah sedangkan yang sakit dikarantina untuk disembuhkan. Apabila negara belum mampu juga mengambil langkah ini disebaban berbagai hal, maka hendaknya dilakukan dengan menutup sekolah untuk sementara sampai pandemi berlalu.

Dengan demikian, hanya dengan diterapkannya sistem Islam, Indonesia akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Khususnya pembangunan pendidikan di masa pandemi ini. Selain itu, akan pula menghasilkan ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kemuliaan masyarakat. Semua akan terlaksana dalam kehidupan apabila Islam itu ditegak dalam bingkai daulah khilafah. Wallah a’lam bi ash-shawab.
 
Top