Oleh : Tinah Sholihah
Manajer Rumah Tangga dan Member AMK

"Iya benar, Djoko Tjandra saat ini sedang dijemput oleh Aparat Kepolisian di Bandara Halim Perdanakusuma," kata Kepala Divisi Human Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Pernyataan Irjen Argo Yuwono ini mengindikasikan keberhasilan pihak kepolisian dalam penangkapan Sang Buron kelas kakap Djoko Tjandra atau Djoko Sugiarti Tjandra.

Djoko Tjandra atau Djoko Sugiarti Tjandra merupakan salah satu pendiri Mulia Group sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti aset hotel dan gedung pencakar langit.

Menjadi buron selama 11 tahun. Namun berhasil melarikan diri setelah Mahkamah Agung yang dalam sidang kasusnya yaitu pengalihan hak tagih atau biasa disebut Cessie Bank Bali, menjatuhkan hukuman selama dua tahun penjara dan denda 15 juta, serta uangnya yang ada di Bank Bali sebesar Rp. 546 M dirampas oleh negara.

Penangkapan Djoko Tjandra terjadi di Malaysia dipimpin langsung oleh Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo bekerjasama dengan kepolisian setempat.

Dengan menggunakan baju tahanan bewarna orange Djoko Chandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma dengan pesawat khusus. Wajahnya tertutup masker dan dengan tangan diikat.
Kini Buron kelas kakap itu berada di Mabes Polri.(JPNN.com)

Bermula dari kejadian di tahun 1997. Direktur utama Bank Bali, saat itu Rudy Ramli kesulitan menagih utang piutang yang tertahan di brankas Bank Dagang Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional ( BUN), Bank Tiara (BTS).

Untuk mempermudah urusannya pada tahun 1999, Rudy Ramli menjalin kerjasama dengan PT. Era Giat Prima dimana saat itu Djoko Tjandra sebagai direkturnya. Dan ditandatanganilah perjanjian Pengalihan Hak Tagih kepada PT. Era Giat.

Disebutkan bahwa PT. Era Giat bakal menerima uang dari yang ditagih. Namun  Bank Bali hanya menerima 40 persen dan sisanya 60 presen masuk ke rekening Era Giat.( Compas. Com)

Diketahui Djoko Tjandra sempat keluar masuk Indonesia, dan sempat ke Jakarta  untuk mengurus KTP di Kelurahan Grogol serta mengajukan pembuatan pasport di kantor Imigrasi Jakarta Utara. Pembuatan KTP ia lakukan sebagai syarat dari (PK) peninjauan kembali atas kasusnya.

Bebasnya Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia membuktikan adanya para Pejabat Negara yang tidak amanah. Demi kepentingan pribadi, mereka berani berkhianat bahkan melanggar sumpahnya. Padahal pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Rasulullah Saw. bersabda: "Penguasa mana saja yang diserahi tugas untuk mengurus urusan rakyatnya, lalu menghianati, mereka masuk neraka" ( HR Ahmad).

Selama sistem Demokrasi yang diterapkan di negeri ini, selama itu pula kita tidak akan bisa mengharapkan adanya para pemimpin yang amanah. Karena syarat untuk menjadi pemimpin dalam sistem Demokrasi adalah kemampuan secara materi bukan mampu menjalankan amanah.

Hanya Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Yang memandang sama manusia di mata hukum bagi siapa saja yang bersalah. Tak ada nepotisme, tidak ada korupsi.

Ini seperti apa yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. saat beliau dihadiahi minyak kesturi oleh pemerintah Bahrain. Beliau lalu menawarkan kepada siapa saja yang bersedia untuk menimbang dan sekaligus membagikan kepada kaum Muslimin. Saat itu, istri beliau, Atikah ra. yang pertama menawarkan diri, namun beliau menolak dengan lembut.

Begitulah seharusnya sikap seorang pemimpin, jangankan korupsi, sekedar kecipratan minyak wangi saja tidak mau, karena Beliau tahu bahwa itu bukanlah haknya.

Wallahua'lam Bishshawwab
 
Top