Oleh : Maryatiningsih
Ibu Rumah Tangga

Jawa Barat mengalami tren peningkatan zona resiko Covid-19, entah sampai kapan ini akan berakhir. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pandemi ini akan tuntas. Saat ini pemerintah sedang mengadakan uji coba suntik vaksin berasal dari Cina dengan harapan mampu mengatasi Covid-19 yang tak kunjung berhenti. Menurut informasi pekan ini uji coba vaksin tersebut dilaksanakan di kota Bandung dengan 1000 sukarelawan.
Dilansir oleh AYOBANDUNG.COM -- Berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat mengalami peningkatan zona resiko Covid-19 selepas masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diberlakukan. Hal tersebut berkembang menjadi tren yang diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Hal ini disampaikan Epidemiolog Universitas Padjajaran Bony Wiem Lestari. Ia menyebutkan, tren peningkatan tersebut mulai teramati sejak relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan di berbagai daerah di Jabar.

"Sejak mulai relaksasi PSBB 26 Juni 2020, tren peningkatan zona resiko terjadi. Di minggu periode 20-26 Juli, kita hanya punya 9 daerah di zona sedang, dan tidak ada yang masuk resiko tinggi. Minggu ini ada yang masuk resiko tinggi," ungkapnya dalam konferensi pers di GOR Saparua Bandung, Jumat (7/8/2020). Jumlah daerah di zona sedang saat ini yang mencapai 9 kota/kabupaten, ia mengatakan, juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelonggaran kegiatan masyarakat berdampak pada meningkatnya status kerentanan suatu daerah terhadap paparan Covid-19.
"Tapi dibanding 16 Juli - 19 Juli, kita hanya punya 3 (daerah zona sedang). Kelihatannya memang ada efek pelonggaran terhadap peningkatan (status) kabupaten/kota yang jadi resiko sedang, ungkapnya. Ia menyebutkan, untuk periode terbaru yakni 27 Juli - 2 Agustus, muncul satu daerah yang masuk ke dalam kategori resiko tinggi yakni Kota Depok. Adapun kesembilan daerah zona sedang adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Bekasi dan Kota Bogor, sisanya yang lain adalah zona kuning atau resiko rendah," ungkapnya.

Ia mengatakan, tren ini harus terus diwaspadai mengingat saat ini pun berbagai klaster baru penyebaran Covid-19 terus bermunculan. Termasuk penularan kasus impor yang berasal dari mobilitas penduduk di wilayah yang memiliki transmisi lokal, lalu masuk ke wilayah Jabar. "Ada juga klaster perkantoran, klaster keluarga sekarang lebih banyak, dan klaster tenaga kesehatan," ungkapnya.

Dengan adanya berbagai klaster baru penyebaran Covid-19 yang bermunculan, adalah salah satu bentuk abainya penguasa. Jika saja  pemerintah benar-benar memberikan perhatian total dan penjagaan maksimal kepada rakyatnya. Sejak awal pemerintah tidak mengambil tindakan tepat yaitu tindakan preventif melalui karantina/lockdown (syar’i), sehingga akhirnya wabah Covid-19 ini menyebar hampir ke seantero nusantara. Korban nyawa pun tidak mengenal status dan usia.

Berbeda dengan negara dalam sistem Khilafah Islamiyah, dalam sistem khilafah akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan umatnya. Maka sudah selayaknya penguasa memberikan pelayanan terbaik dan optimal dalam proses menangani wabah ini.

Tetapi nampak jelas bahwa penguasa negeri ini telah abai dalam menjamin kebutuhan rakyatnya. Padahal, abainya penguasa adalah sebuah kemaksiatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan nanti.

“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Maka jelas hanya sistem khilafahlah yang mampu mengatasi berbagai persoalan, karena semua permasalahan disandarkan hanya pada aturan Allah Swt. saja.

Wallahu a’lamu bi Ash-shawab.
 
Top