Oleh : Ari Wiwin
Ibu Rumah Tangga

Pendidikan merupakan fondasi masyarakat. Idealnya pendidikan ini sudah rapi sebelum kita membangun bagian yang lain. Kebutuhan tenaga pengajar menjadi kebutuhan utama bagi sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan. Namun yang terjadi adalah kekurangan guru, tetapi pemerintah tidak punya cukup anggaran untuk menggaji mereka. Beberapa daerah masih kekurangan guru, dengan rasio guru dan murid yang masih di bawah standar yang ditetapkan.

Dikutip laman Pikiran Rakyat.com, Bupati Bandung Dadang M. Naser, menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung untuk segera memperhatikan sekolah-sekolah yang kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terkait kondisi SDN Tirtayasa Cileunyi yang hanya tinggal memiliki satu guru PNS dengan kondisi menjelang pensiun.

"Tidak hanya SDN Tirtayasa, tetapi sekolah lain juga harus diperhatikan. Harus ada keseimbangan antara guru honorer dan guru tetap." Kata Dadang saat ditemui di rumah jabatannya, Soreang Kabupaten Bandung selasa 30 Juni 2020.

Dadang tak menampik jika sebagian besar guru PNS berkeinginan mengajar di wilayah perkotaan sehingga sebarannya saat ini memang masih belum merata. Oleh karena itu Dadang menegaskan agar sejumlah guru yang masih menumpuk di wilayah perkotaan tersebut, sebagian ditarik dan disebar ke pedesaan. Dengan begitu terjadi keseimbangan antara guru honorer dan guru PNS di semua wilayah Kabupaten Bandung.

Itulah satu di antara sekian banyak problem, kekurangan guru di sistem Kapitalisme. Pemerataan dan kesejahteraan guru juga terkendala oleh kebijakan pemerintah daerah dengan pusat. Sebab meski pendidikan menjadi urusan pemerintah namun pemerintah telah membagi kewenangan antara pusat dan daerah. Bahkan kewenangan pemerintah daerah diperbesar.

Kekurangan guru di antaranya disebabkan oleh banyaknya guru ASN yang pensiun.  Di samping itu bertambahnya sekolah baru sementara pemerintah tidak mampu mengangkat ASN baru sesuai kebutuhan. Di sini sesungguhnya yang menjadi permasalahan adalah paradigma yang kurang tepat terkait dengan membedakan antara peran dan kualifikasi guru honorer dan guru PNS. Namun lebih baik memunculkan kesadaran bersama mulai dari sisi personal bahwa setiap guru wajib memberikan upaya terbaik ketika menjalankan tugasnya dalam mendidik para siswa. Begitupun dari sisi pemerintah yang semestinya memberikan iklim yang kondusif bagi para guru. Tidak membedakan mereka dari sisi honorer atau PNS. Harus memberikan kesejahteraan yang sama, memberikan support berupa pelatihan dan seterusnya. Untuk up grading kemampuan mengajar dan mendidik para guru tidak dibeda-bedakan antara honorer dan PNS.

Ketimpangan yang terjadi ketika para guru honorer yang digaji hanya ratusan ribu per bulan. Itu pun kerap habis untuk biaya transpotasi sehingga tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Berbeda sekali dengan para guru ASN yang mendapatkan gaji lebih besar setiap bulan. Belum gaji ke-13 yang setiap tahun diterima. Tunjangan kepada anak dan biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Padahal baik guru honorer ataupun pegawai honorer lain mereka juga membutuhkan fasilitas yang sama. Tapi apalah daya meskipun tugas mereka sama dengan para ASN tetapi tetap saja tidak ada perhatian dari aspek keadilan dari pemerintah. Lebih miris ketika teringat dengan besarnya perhatian kepada para staf khusus Presiden yang digaji hingga 51 juta. Seolah negara tidak peduli dengan jasa guru yang sangat mulia.

Ini merupakan produk dari sistem Kapitalisme yang diterapkan negara. Tata kelola sistem pendidikan pun kental dengan hitung-hitungan untung rugi. Negara seolah tidak mau rugi dengan memberi kesempatan kepada semua pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian berat untuk memberi jalan kesejahteraan bagi sebagian guru (yakni honorer) dan enggan untuk mengangkat mereka semua menjadi PNS dengan alasan berat di anggaran. Padahal kesejahteraan yang didapat oleh para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut tentu akan menjadikan mereka fokus dalam menjalankan tugasnya mendidik generasi bangsa.
Dengan demikian Kapitalisme merupakan biang rusaknya tata kelola pendidikan. Sistem rusak dan merusak inilah yang melahirkan berbagai problem kekurangan guru, pemerataan kesejahteraan hingga kompetensi guru.

Berbeda dalam sistem Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, metode pengajaran dan bahan-bahan ajarnya. Tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh secara mudah, merata dan berkeadilan bagi semua rakyat. Hingga aspek kesejahteraan guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan demikian mendapat perhatian besar negara.

Di dalam sistem Kekhilafahan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan diberikan secara cuma-cuma. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran sekolah, sekolah atau kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku dan juga beasiswa bulanan yang mencukupi kebutuhan siswa sehari-hari. Keseluruhan itu dimaksudkan agar perhatian para siswa tercurah pada ilmu pengetahuan yang digelutinya, sehingga terdorong untuk mengembangkan kreativitas.

Dicontohkan pada masa Khalifah  al-Muntahsim Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin  sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan oleh negara.

Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muahammad Zanky. Di sini disediakan fasilitas seperti asrama, perumahan dan staf pengajar.

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan karena merupakan tanggung jawab negara yang diambil dari kas baitulmal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijmak sahabat. Yang memberikan gaji kepada para pendidik dari baitulmal dengan jumlah tertentu.

Khilafah layak menjadi penantian para guru, kemuliaan guru akan terpancar karena penerapan syariah Islam secara kaffah oleh negara. Semoga saja kehadirannya segera terwujud. Amiin. Wallahu a'lam bishshawab
 
Top