Oleh : Verawati, S.Pd
(Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)

Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hampir terjadi setiap tahun. Kini, kisruh terjadi lantaran adanya sistem zonasi yang dibarengi dengan usia. Dilansir oleh media kompas.tv, 27/7/2020, Protes keras orangtua murid terjadi saat konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat pagi (26/06/2020). Orangtua murid yang diketahui bernama Hotmar Sinaga ini marah karena anaknya yang berusia 14 tahun, gagal masuk ke SMA, karena terlalu muda.

Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait di tvOne, Minggu, 28 Juni 2020, mengatakan bahwa Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Beliau meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Sungguh miris. Kesulitan dalam mencari sekolah ini hampir dirasakan oleh banyak orangtua hampir setiap tahun ajaran baru. Terlebih di tengah wabah Corona yang masih melanda, beban masyarakat terus bertambah. Selain ditambah faktor-faktor yang lain terutama ekonomi. Tentu pilihan utama orang tua terutama masyarakat menengah ke bawah adalah menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sebab dari sisi biaya masih terjangkau dan dari sisi kualitas biasanya lebih unggul dari sekolah swasta biasa. Akan tetapi, jumlah sekolah negeri yang ada amatlah minim.

Menurut penuturan seorang guru, bahwa jumlah calon murid yang mendaftar di tempat sekolahnya mengajar sekitar seribu lebih sedangkan kelas yang tersedia hanya 10 kelas saja. Jadi hanya sekitar 400 orang saja yang diterima. Sisanya dengan terpaksa harus sekolah ke swasta tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sesuai dengan data yang ada bahwa jumlah sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, lebih didominasi oleh swasta. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak diselenggarakan swasta. Pihak swasta mendominasi 50,23% SMA dari total 13.692 sekolah. Sedangkan SMK juga didominasi 74,56% oleh pihak swasta dari total 14.064 sekolah.(katadata.co.id, 02/06/2020)

Begitu miskinkah negeri ini, sehingga tidak mampu menyediakan layanan pendidikan bagi rakyatnya? Padahal kekayaan sumber daya alam negeri ini begitu berlimpah, baik di darat maupun di laut. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, seharusnya mampu menyejahterakan rakyatnya, termasuk memberikan pelayanan pendidikan secara mudah dan berkualitas. Sebab sejatinya adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakatnya. Akan tetapi, nampaknya sulit diwujudkan dalam  sistem saat ini, kapitalisme-sekularisme. Dimana negara hadir, hanya sebagai regulator semata.
Hal tersebut tampak sangat jelas dalam pelayanan pendidikan saat ini. Pemerintah lebih banyak menggandeng swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahkan swasta lebih mendominasi, pada tingkat sekolah menengah ke atas dan juga perguruan tinggi. Selain itu, dunia pendidikan kerap dijadikan sebagai ladang meraup keuntungan. Sebab keterlibatan swasta dalam dunia pendidikan banyak terdorong oleh keuntungan. Jadi berharap sekolah murah dan berkualitas amatlah sulit.

Dengan demikian, kisruh PPDB zonasi sejatinya tidak akan terurai manakala negara tidak mengubah paradigma pelayanan pendidikan. Sebab hal itu, terkait dengan sistem politik demokrasi kapitalis neoliberal.

ParadigmaPendidikan dalam Islam

Islam hadir sebagai sebuah aturan hidup yang sempurna yang mampu memecahkan semua persoalan kehidupan ini. Termasuk dalam hal pendidikan Islam memiliki aturan tersendiri. Dari sisi paradigma pendidikan, Islam memandang bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Oleh karena itu, maka negara pun wajib untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Bukan sekadar fasilitator. Hal tersebut tertuang dalam hadis, bahwa tugas negara (khilafah) adalah sebagai pengurus dan pelayan rakyatnya.

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

Dengan peran utama ini, negara bertanggung jawab untuk memberikan sarana prasarana, baik gedung sekolah beserta seluruh kelengkapannya, guru kompeten, kurikulum sahih, maupun konsep tata kelola sekolahnya.

Negara juga harus memastikan setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuannya. Dalam hal ini, birokrasi khilafah berpegang kepada tiga prinsip: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusi. Dengan prinsip ini kerumitan mendaftar sekolah sangat bisa diminimalisasi.

Sungguh sangat jauh pengurusan negara Islam dengan sistem kapitalisme saat ini. Negara (khalifah)  hadir sebagai pelayan umat dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalaupun ada pihak swasta yang ingin menyumbangkan ilmu dan tenaganya dipersilahkan sebagai bentuk amal saleh.

Adapun dalam hal anggaran pendidikan, Islam memiliki pos-pos pemasukan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini seperti dari harta fai, harta kepemilikan negara, harta kepemilikan umum dan juga dari sumber pemasukan lainnya yang diatur oleh syari’. Dengan tersedianya anggaran tersebut akan mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu dan mencukupi apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan dalam Islam adalah pendidikan yang ramah, ramah terhadap anak dan juga orangtua serta para guru. Orangtua tidak harus pusing memikirkan biaya sekolah dan dengan segala keribetan saat daftar sekolah. Sebab negara menyediakan sekolah-sekolah dengan memperhatikan pelayanan yang mudah dan murah bahkan gratis. Begitupula siswa tidak khawatir tidak mendapatkan sekolah. Artinya semua siswa akan bisa bersekolah dengan standar sekolah yang baik. Demikian pula dengan para guru akan mendapatkan upah yang terbaik. Sehingga bisa fokus dalam mengajar.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top