Oleh : Yani Rahmawati
(Ibu Generasi Peduli Umat)

Pada tanggal 28 Juli 2020 telah beredar video yang memperlihatkan kemarahan Presiden Jokowi pada jajaran kabinetnya, karena kekecewaannya terhadap kinerja mereka. Kemarahan itu ia sampaikan pada saat menggelar rapat kabinet tertutup tanggal 18 Juli 2020.

Presiden Jokowi kesal dengan kinerja para menterinya, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengungkapkan kekecewaanya. Ia menganggap para menteri tidak memiliki senses of crisis dan bekerja seperti dalam kondisi normal.

Presiden Jokowi juga mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan. Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan :
1. Bidang kesehatan yang diberikan anggaran 75 triliun, akan tetapi penggunaannya baru sekitar 1,53 persen.
2. Bantuan sosial yang seharusnya sudah tersalurkan 100 persen, kenyataannya masih belum tersalurkan.
3. Stimulus terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih minim.

Seperti yang dilansir oleh detik.com (28/06/2020), "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan."

Jokowi menyampaikan dirinya akan melakukan langkah extraordinary demi 267 juta rakyat Indonesia dan demi memerangi virus Corona.

Kemarahan yang disampaikan presiden atas kinerja menterinya, sebenarnya justru sedang mengonfirmasikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurusi negara terutama dalam menghadapi wabah seperti saat ini. Buruknya kinerja para pembantu pemerintahan adalah tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi arahan dan yang menunjuk mereka sebagai pembantunya.

Seperti yang kita tahu, saat pengukuhan Kabinet Indonesia Maju, presiden mengatakan tidak ada visi dan misi para menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden. Tentu saja hal ini membawa konsekuensi terhadap apa yang telah diucapkannya ketika visi dan misi tidak terpenuhi, maka ini menjadi tanggung jawabnya. Dan menjadi 'blunder' baginya.

Seperti inilah kinerja para menteri yang dipilih bukan berdasarkan kapabilitas mereka terhadap bidang yang diamanahinya, sehingga mereka tidak mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umat.

Hal ini sangat wajar, karena mereka dipilih atas dasar kepentingan partai yang berkuasa, sehingga terjadilah bagi-bagi jatah 'kursi' bagi partai-partai pemenang dalam pemilu.  Pada akhirnya mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi bekerja untuk melayani kepentingan dan ambisi kekuasaan, juga mengamankan para kapital yang memberi dukungan modal saat pemilu.

Inilah kenyataan yang terjadi, tidak akan mungkin penanganan pandemi dan segala masalah yang sedang dihadapi rakyat ini dilakukan dengan tuntas di bawah sistem kapitalisme rezim kabinet oligarki yang menghasilkan politik transaksional. Karena dalam sistem kapitalis ini tidak mungkin pejabat berpihak pada rakyat, rakyat digunakan hanya sebagai pendulang suara dan objek pencitraan mereka saja. Namun akan berbeda, ketika mereka berhadapan dengan koorporasi, mereka akan selalu siap melayani.

Sistem Islam (Khilafah) adalah Solusi

Sistem Islam adalah satu-satunya sistem yang akan melahirkan para pemimpin (khalifah) yang benar-benar menyejahterakan umat.  Dalam konsep Islam, khalifah adalah pemimpin negara yang bertanggung jawab penuh atas terselesaikannya seluruh urusan umat, penguasa adalah pelayan dan pelindung bagi umat.

Menjadi penguasa (khalifah) dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt., sehingga ia sangat takut ketika ada rakyatnya yang terzalimi, dan ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat.

"Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah Swt. untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga." (Mutaffaqun 'alaih)

Dalam pemerintahan Islam, penguasa (khalifah) akan mengangkat Mu'awin atau Wazir, ia adalah seorang/beberapa orang pilihan yang profesional/kompeten dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara untuk membantu tugas-tugas khalifah. Wazir diangkat bukan karena kepentingan partai pendukung pemerintah, karena Islam tidak mengenal partai yang berkuasa atau partai oposisi, walaupun seorang khalifah bisa saja berasal dari sebuah partai. Tetapi ketika menjadi penguasa, khalifah bertugas untuk melayani seluruh umat.  Sehingga khalifah dan wazirnya bekerja sepenuh hati untuk melayani seluruh urusan umat. Mereka bekerja atas dasar iman dan takwa kepada Allah, karena amanah yang diberikan kepada mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Jadi, tidak akan ada perubahan yang lebih baik bagi rakyat dalam menangani pandemi ini walaupun presiden me-reshuffle kabinetnya, atau mengeluarkan perppu dan apapun, selama sistem yang digunakan adalah tetap sistem kapitalisme.

Yang dibutuhkan saat ini dalam penanganan pandemi adalah langkah yang benar/sahih dalam pengambilan kebijakan. Langkah sahih dan solutif hanya akan lahir di bawah kepemimpinan yang bersumber dari Al Haq, Allah Swt. yang Maha Benar. Yaitu Sistem Islam, Khilafah 'Ala Minhaj an Nubuwwah.

Wallahu 'alam bishshawab.
 
Top