Oleh: Hanin Sabiila

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran kabinet untuk melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi virus Corona. Tidak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat rapat Kabinet tertutup 18 Juni 2020.

Beliau kesal lantaran kecewa dengan kinerja bawahannya saat menangani Covid-19. Menurut Jokowi dalam kurun waktu tiga bulan yang lalu hingga tiga bulan mendatang, negeri ini mengalami krisis. Sehingga butuh penanganan yang extraordinary. Oleh karena itu, Jokowi meminta para menterinya untuk memiliki “senses of crisis” dalam menghadapi kondisi ini. 

Kemarahan Jokowi ini memang ada landasannya. Lantaran Presiden mempersoalkan belanja kementerian yang belum memuaskan.
Ada beberapa sektor yang mendapat sorotan. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran Rp 75 triliun. Jokowi mengkritik penggunaan anggarannya baru sekitar 1,53%. "Pembayaran dokter, tenaga spesialis keluarkan. Belanja peralatan keluarkan," katanya. Dengan begitu, uang beredar di masyarakat tersebut dapat memicu aktivitas perekonomian.

Kedua, bantuan sosial ke masyarakat. "Ini harusnya 100% sudah disalurkan," katanya. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," kata Jokowi.

Ketiga, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," kata Jokowi. Ia menambahkan, stimulus ekonomi juga diberikan kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya. Langkah ini diharapkan bisa mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. "Jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita." (Katadata.co.id 28/06/2020)

Di lain sisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menghadapi 'musuh baru'. Permasalahan ini terjadi di level operasional dan proses administrasi.
"Kondisi ini terjadi mengingat stimulus ini baru awal dan akan dilakukan perbaikan untuk percepatan," kata Sri Mulyani.

Tantangan tersebut membuat penyerapan belanja stimulus fiskal masih melambat dan belum optimal hingga mendekati akhir Juni 2020. Untuk program kesehatan senilai Rp87,55 triliun misalnya. Penyerapannya baru 4,68 persen atau sekitar Rp4,04 triliun. Ini terjadi karena masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik. Rendahnya penyerapan belanja juga terjadi untuk program sektoral dan Pemda senilai Rp106,1 triliun, realisasinya mencapai 4,01 persen atau sekitar Rp4,25 triliun, karena membutuhkan dukungan Pemda secara umum dalam proses penyelesaian regulasi.

Sementara ada beberapa sektor yang angka penyerapan belanjanya di atas 10 persen, tapi tetap saja kinerjanya belum memuaskan Presiden Jokowi.

Pertama, untuk perlindungan sosial senilai Rp203,9 triliun, realisasinya mencapai 34,06 persen atau sekitar Rp69,48 triliun. Ini terjadi karena pelaksanaan Kartu Prakerja dan BLT dana desa yang belum efektif.

Kedua, untuk program UMKM senilai Rp123,46 triliun, realisasinya mencapai 22,74 persen atau Rp28 triliun, yang telah dimanfaatkan untuk subsidi bunga KUR maupun non KUR serta penempatan dana di bank Himbara. Untuk pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun, insentif ini bahkan belum terserap sama sekali, karena masih membutuhkan penyelesaian skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.

Terakhir, insentif usaha senilai Rp120,6 triliun, penyerapannya 10,14 persen atau sekitar Rp12,1 triliun, karena masih ada pelaku usaha penerima insentif yang belum memanfaatkan kemudahan ini sepenuhnya. (idntimes.com 27/06/2020)

Perlu Pijakan yang Benar
Adanya kekesalan presiden terhadap buruknya kinerja para menterinya, sebenarnya mengkonfirmasi kegagalan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Gap kesulitan ekonomi dengan penyelesaiannya pun semakin menganga. Nampak kondisi yang kalang kabut dalam menangani krisis di masa kritis ini.

Bila ditelisik lebih dalam lagi, tentu ada yang salah dari fenomena tersebut. Peristiwa ini adalah gambaran dari kinerja kabinet pemerintahan yang bersifat oligarki. Pejabat pemerintah yang dipilih tidak memiliki kapabilitas yang dapat menyelesaikan masalah rakyat. Hal ini tentu sangat wajar, sebab pejabat ini dipilih berdasarkan dorongan kepentingan partai yang sedang berkuasa. Terjadilah bagi-bagi kursi kekuasaan atas partai yang memenangkan pemilu. Penguasa akhirnya bekerja bukan untuk melayani rakyat, tetapi melayani kepentingan partai dan ambisi kekuasaan.

Termasuk mengamankan kepentingan para kapital yang telah memberikan sokongan dana saat proses pemilu. Perlu kita semua sadari bahwa penanganan wabah Covid-19 tidak akan pernah bisa terselesaikan oleh pemerintahan yang bersifat oligarki. Mustahil menangani pandemi dengan tuntas di bawah rezim kepemimpinan oligarki kapitalis.
Saat ini, yang dibutuhkan dalam menangani pandemi adalah sebuah landasan kepemimpinan yang benar dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang benar dan solutif hanya dapat ditemukan dalam kepemimpinan Islam, yang mana pengambilan kebijakannya bersumber dari Allah, zat Yang Maha Benar serta sang pencipta kita.

Dalam Islam, khalifah bertanggung jawab penuh atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk masa pandemi. Dalam menjalankan tugasnya, khalifah menunjuk langsung Muawwin yang bertugas untuk membantu khalifah dalam menangani urusan rakyat serta menjalankan semua tugas pemerintahan. Khalifah akan memilih muawwin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh hukum syara’ yakni laki-laki, baligh, berakal, serta mampu dan berkompeten dalam menjalankan tugas-tugas yang diwakilkan khalifah kepadanya.

Khalifah mengontrol secara langsung kinerja muawwin, sehingga ia betul-betul bisa menjalankan tugas untuk mengurusi tugas pemerintahan dan mengurusi urusan rakyat.
Sementara untuk memudahkan dan memberikan berbagai pelayanan kepada rakyat termasuk saat pandemi, maka terdapat departeman khusus kemaslahatan umum yang mengurusnya. Khalifah mengangkat direktur operasional untuk masing-masing kemaslahatan. Diantaranya yakni transportasi, Pendidikan, kesehatan, hingga industri manufaktur. Mereka semua bertanggung jawab terhadap khalifah serta terikat dalam hukum syara’ dalam menjalankan tugasnya. 

Maka dengan keterikatan ini tak akan membuat mereka lalai terhadap tanggung jawabnya. Akan selalu ada “sense of crisis” pada masing-masing individu pemimpin.
Dengan demikian, hanya Islam yang bisa menjadi solusi tepat dalam menangani berbagai urusan rakyat, termasuk di masa krisi pandemi ini. Hendaklah sebagai muslim, kita menjadikan Islam sebagai pijakan serta landasan dalam pengambilan kebijakan. 

Dengan Islam maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk menangani urusan rakyat, bukan pemimpin yang bekerja hanya untuk memuaskan para kapitalis.
Wallahu a’lam bishsawab

 
Top