Oleh : Hamsia
(Komunitas Peduli Umat)

Indonesia adalah negeri yang Allah Swt. anugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah, termasuk sumber daya bahan pangannya. Bahan pangan negeri ini tersebar di darat dan di lautan dengan jenis beragam dan jumlah yang sangat besar. Dengan potensi ini, maka sangat cukup dan bahkan berlebih apabila dikelola dan dioptimalkan secara baik untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat tanpa tergantung pada impor.

Dilansir oleh Kendari (ANTARA), Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menguasai 9.000 ton beras yang dibeli dari hasil panen petani setempat. Kepala Bulog Kanwil Sultra Ermin Tora di Kendari, Minggu mengatakan stok beras yang dikuasai Bulog dijamin masih terus bertambah karena panen masih berlangsung di sentra-sentra produksi.

“Setiap hari Bulog yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi menerima beras hasil pembelian mitra dari petani sekitar 300 ton,” kata Ermin.

Sedangkan serapan pembelian beras hingga hari ini sekitar 14.000 ton atau jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 5.000 ton.

“Bulog menjamin ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan konsumen maupun keperluan operasi pasar serta bantuan sosial pemerintah,” katanya.

Fakta di lapangan stok pangan seyogyanya begitu melimpah, tapi sungguh ironis, Indonesia negeri yang kaya raya, dengan julukan negeri ‘zamrud khatulistiwa’ oleh para pujangga tidaklah demikian adanya. Keberadaan SDA yang melimpah ruah dapat dengan mudah disaksikan di berbagai pelosok tanah air. Tapi faktanya pemerintah masih doyan impor pangan dan impor beras. Masih lekat dalam ingatan kita bagaimana Menteri Enggar ugal-ugalan dalam impor. Dikutip dari Antara, Rabu (7/8/).

Sejatinya, kebijakan impor tidak sejalan dengan program pemerintah dalam masalah ketahanan pangan. Impor beras dan impor pangan lainnya berpotensi melanggar UU No 18/201 tentang pangan. Karena, menurut anggota Pokja dewan Ketahanan Pangan Gunawan, persyaraatan impor bahan pangan ialah karena tidak bisa ditanam di dalam negeri, kurangnya produksi dalam negeri. Ketidakcukupan cadangan pangan nasional (pemerintah, pemda dan masyarakat), serta tidak boleh merugikan pelaku usaha pangan dalam negeri khususnya petani.

Kebijakan impor yang berkepanjangan ini menjadi bukti nyata buruknya riayah negara terhadap urusan umat, nampak dari kebijakan impor yang sangat bebas dan tak mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak. Bahkan, kebijakan ini merupakan bukti penguasa sudah terjebak dan menjadi antek kepentingan kapitalisme global. Seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan rakyat agar tidak ada impor beras. Karena kebijakan impor beras sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya untuk memuaskan para elit tertentu, walaupun harus mengorbankan rakyat khususnya petani.

Masalah ini memang tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Indonesia sebagai negara yang doyan mengimpor, mulai dari daging sapi, sayur, garam, gandum, kedelai bahkan hingga bawang pun semuanya didatangkan dari luar negeri. Data Badan Statistik (BPS) mencatat Cina masih mendominasi sebagai negara pengimpor komoditas sayur dan buah terbanyak bagi Indonesia. Kontribusi nilai impor sayur Cina mencapai 67,15% dengan nilai US$ 271,8 juta dari total nilai US$ 404,6 juta yang dipasok berbagai negara. (Liputan6.com, 3/9/2013)

Kegagalan negara dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan tidak lepas dari sistem kapitalisme. Sistem ini melegalkan pengelolaan pangan, sehingga korporasi menguasai mayoritas rantai pangan. Pun, kebijakan ini justru mematikan pertanian di Indonesia. Pasalnya, kebijakan ini justru hanya memiskinkan petani-petani lokal dan hanya memperkaya para kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan impor ini.

Hal ini jauh berbeda dengan sistem Islam yang berlandaskan kepada syariat Allah. Prinsip utamanya jelas yaitu pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat keseluruhan tanpa pandang bulu. Negara memiliki peran penting dalam hal pemenuhan rakyatnya termasuk dalam hal penyediaan bahan pakan ternak. Di mana hal tersebut berada di tangan negara  yaitu khilafah, sebab negara adalah penanggung jawab utama dan memiliki kewajiban untuk mengurusi kebutuhan rakyat yaitu sebagai pelayan atau pelindung umat.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah) memelihara dan mengatur urusannya terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam, pertanian menjadi perhatian negara karena pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah haditsnya, “Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon (berkebun) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan baginya ada pahala sedekah." (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi dan Ahmad)

Seyogyanya sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi, di samping perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.

Karena itu, seluruh rantai pasok pangan dikuasai oleh negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, akan tetapi penguasaan tetap berada di tangan negara dan tidak boleh diberikan kepada korporasi. Serta mewujudkan kedaulatan pangan, khilafah tidak boleh bergantung pada impor.

Oleh karenanya, perhatian negara dalam sistem Islam pun harus dicurahkan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan pertanian, agar kebutuhan pangan untuk rakyat terpenuhi. Langkah pengelolaan ini dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang harus sesuai dengan ketetapan hukum syara, agar kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Inilah indahnya Islam, semua masalah yang ada pada masyarakat bisa terselesaikan hanya dengan diterapkan negara Islam secara kafah.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top