Oleh : Nety Ummu Hasna

Di tengah penolakan kalangan pekerja dan buruh, para pengusaha justru mendesak agar RUU Omnibus Law cipta kerja bisa segera disahkan. Senada dengan yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, para pengusaha berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja akan bisa membawa angin segar bagi iklim investasi dan berpotensi membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.

Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aloysius Budi Santoso mengatakan, pandemi covid-19 telah membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dia melanjutkan, sebabnya dibutuhkan investasi yang cukup besar guna mendongkrak perekonomian Indonesia pasca pandemi. (Republika, 12 Juli 2020)

Sementara itu kumpulan serikat buruh, mahasiswa, dan elemen organisasi masyarakat sipil lainnya pada Kamis (16/7/2020) turun ke jalan dan melakukan protes ke DPR RI. Mereka mendesak agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihentikan karena dinilai cacat prosedur dan bermasalah secara substansi. Rencananya, aksi juga berlangsung di berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam (tirto.id, 15/7/2020).

Aksi protes tersebut dilakukan setelah sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan keluar dan mengundurkan diri dari tim teknis yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Tim ini dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun, serikat pekerja, seperti KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo memutuskan untuk keluar dan mengundurkan diri dari tim.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan salah satu alasan keputusannya untuk keluar dari tim teknis karena masukan yang disampaikan hanya sekedar ditampung. Tetapi, tidak ada kesepakatan dan keputusan apapun dalam bentuk rekomendasi dalam menyelesaikan substansi masalah omnibus law. Padahal, yang harus diselesaikan adalah substansi dari klaster ketenagakerjaan yang menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah perjam dibawah upah minimum. Kemudian juga mengurangi nilai pesangon, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatip dan menghapus cuti serta hak upah saat cuti. Juga kemudahan masuknya TKA buruh kasar di Indonesia, mereduksi jaminan sosial, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan. Serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha. (Republika, 13 Juli 2020)

Jelas, keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya akan semakin mereduksi hak-hak para pekerja serta buruh. Dengan dalih menarik investasi masuk Indonesia, buruh yang dikorbankan. Padahal para pekerja dan buruh juga bagian dari rakyat yang juga harus dijamin hak-haknya untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sehingga wajar tuntutan kelayakan upah selalu didengungkan, karena kebijakan yang ada sering tidak berpihak kepada mereka. Di satu sisi para pengusaha ingin selalu diuntungkan dengan meminimalisir biaya produksi dengan mengurangi hak-hak para pekerja. Sehingga antara pekerja dan buruh selalu ibarat dua kutub yang saling berlawanan. Dalam kondisi seperti ini sangat disayangkan negara justru tidak berperan layaknya sebagai pengatur urusan rakyatnya yang bisa berlaku secara adil. Disinyalir desakan agar RUU Cipta Kerja bisa segera disahkan, merupakan bentuk keberpihakan penguasa yang berat sebelah kepada kalangan pengusaha. Tentu ini merupakan legalisasi kedzaliman terhadap kalangan pekerja dan buruh yang harus ditolak.

*Belajar dari Sistem Islam*

Dalam Islam persoalan upah dikembalikan pada standar syariah. Rasulullah Saw. memberikan panduan terkait upah pada hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”

Hal ini berarti upah bagi pekerja merupakan hak yang harus segera ditunaikan oleh pihak yang mempekerjakan. Selain itu penting adanya akad yang menjelaskan ketentuan tentang jenis pekerjaannya, lamanya waktu kerja serta besarnya gaji/upah. Sehingga dengan demikian bisa meminimalisir adanya konflik antara pihak yang mempekerjakan dan pekerjanya.

Besarnya upah tergantung kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau berdasar upah standar profesi tersebut. Dikisahkan, ketika Umar ra. ingin mempekerjakan seorang pemuda yang miskin, maka beliau menawarkan kerjanya dengan mengatakan, “Siapakah yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya?” Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, “Saya, wahai Amirul Mukminin!” Beliau berkata, “Berapa kamu memberinya upah dalam sebulan?” Ia menjawab, “Dengan demikian dan demikian!” Maka beliau berkata, “Ambillah dia!”

Riwayat ini memberikan pengertian bahwa Umar menawarkan tenaga kerja, lalu datang permintaan dari pihak orang Anshar tersebut, dan terjadi kesepakatan tentang upah.

Jika terjadi konflik antara seorang pekerja dengan majikannya, kasus tersebut bisa diajukan pada qadhi(hakim) sebagai representasi dari negara. Hakim akan menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan akad yang terjadi di antara kedua pihak. Pihak yang bersalah akan diberi sanksi.

Dengan sistem pengupahan yang adil (sesuai sistem Islam) maka pekerja bisa hidup layak dan sejahtera. Pekerja diupah berdasarkan manfaat yang diberikannya. Jika upah tersebut tak mencukupi kebutuhan dasarnya, negara akan memberi santunan dari dana zakat dan lainnya di baitumal. Pengusaha juga senang karena dia mendapat manfaat dari pekerja dan tidak dibebani untuk menanggung biaya hidup sang pekerja seperti pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan pekerja adalah tanggung jawab negara. Demikianlah keadilan Islam.dalam memberikan solusi atas persoalan antara pengusaha/majikan dan pekerja.
 
Top