Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt
Pegiat Literasi Penulis Bela Islam AMK

Dilansir oleh Republika.co.id (12/07/2020) bahwa kalangan pengusaha berharap agar Omnibus Law segera disahkan. Mereka berpendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi membawa angin segar bagi iklim investasi dan berpotensi membuka lapangan kerja.

Namun pihak pekerja justru berpandangan sebaliknya. Mereka menolaknya dengan beragam alasan. RUU Ciptaker dipandang sekadar alat legitimasi atas keberpihakan pemerintah kepada kalangan korporat. Hal ini salah satunya tampak dari aroma arogansi pihak korporat yang menguar pada draft RUU sapu jagat Omnibus Law tersebut.

Ada beberapa poin yang demikian tidak adil bagi pekerja. Di antaranya adalah dihapusnya upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum. Kemudian juga pengurangan nilai pesangon, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif. Menghapus cuti dan hak upah saat cuti. Juga kemudahan masuknya TKA buruh kasar di Indonesia. Mereduksi jaminan sosial, mudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan. Serta hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha.

Revisi Omnibus Law tampak dipaksakan segera selesai dan pengesahan bisa segera dilakukan. Adanya protes yang muncul dari banyak pihak tak menyurutkan langkah pemerintah untuk bersegera menyelesaikan pembahasannya. RUU ini digadang-gadang dapat memastikan iklim kondusif investasi demi penciptaan lapangan kerja massal.

Terlihat sekali betapa keberpihakan pemerintah pada para korporat. Mereka telah menutup mata dan telinga dari jerit tangis rakyat atas ketidak adilan yang mereka dapatkan. Rakyat yang selama ini telah demikian terhimpit hidup di negeri kapitalistik ini. Dimana semua akses kebutuhan hidup tidak mendapat penjaminan penuh dari pihak mana pun. Hatta dari penguasa yang semestinya menjadi pelindung dan pengayom atas problematika yang dihadapi. Kondisi kian parah ketika ujian pandemi menyapa negeri. Maka rasa sakit hati dan penderitaan rakyat kian perih. Serupa luka yang ditaburi garam ketidak adilan yang terjadi.

Sejatinya rakyat membutuhkan kesejahteraan dan keadilan. Berupa terpenuhinya kebutuhan asasi dan kolektif. Tersedianya lapangan kerja yang luas. Juga sistem pengupahan yang jauh dari unsur kezaliman.

Kaum pekerja, pengusaha dan  rakyat semua sesungguhnya membutuhkan pengurusan terkait problem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Namun jangan harap keadilan hakiki bisa diraih dalam sistem kapitalisme. Dimana pengaturan urusan rakyat diserahkan pada mekanisme yang mendewakan materi.

Prinsip keadilan hakiki hanya bisa didapat dalam sistem yang berasal dari Zat yang Maha Adil. Maha Mengetahui hakikat keadilan. Ia adalah syariat Islam yang mustahil memihak satu pihak sementara meminggirkan selainnya.

Syariat Islam akan mengeliminir terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta memberi solusi paripurna atas problem ketenagakerjaan. Tentu ketika diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai indah pemberian Zat yang Maha Mencipta. Yakni Daulah Khilafah warisan Baginda Rasulullah saw.
 
Top