Oleh: Diana Wijaya, SP
(Mubalighah Palembang)

Pandemi Covid-19 memang sangat memukul ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara didunia bisa nol hingga negatif. Dana Moneter Internasional memproyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 0,3 persen pada tahun ini. Kompas.com Kamis, (24/6/2020).

Pertumbuhan ekonomi tidak stabil, sehingga menyebabkan nilai uang  menurun. Jumlah nominal uang yang semakin besar sementara nilai sangat kecil menyebabkan ketidakefektifan uang. Inilah yang terjadi saat ini. Satu dolar dinilai dengan Rp 15.000 tentu menunjukkan, betapa tidak berharganya rupiah dibandingkan dolar.

Maka sebagai solusi, pemerintah berencana untuk penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langkah redenominasi tersebut merupakan satu dari 19 regulasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2020-2024.

Redenominasi adalah pemotongan nominal angka uang tanpa mengurangi nilainya. Saat ini, akan memangkas tiga digit nilai rupiah dari belakang, tanpa mengurangi nilainya. Misalnya, dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, atau dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000.

Redenominasi rupiah di Indonesia ini berbeda dengan pengertian Sanering. Sanering adalah pemotongan nominal mata uang beserta dengan nilainya.
Menurut Kemenkeu setidaknya ada dua alasan: pertama untuk efisiensi waktu transaksi, berkurangnya risiko human error dan efisiensi pencantuman harga barang dan jasa. Kedua untuk efisiensi sistem transaksi akuntansi dan pelaporan APBN. Tentu saja rencana ini menuai kritik, pasalnya akan berpeluang merugikan masyarakat. Uang pecahan dibawah seribu pasti akan ada pembulatan. Rp 1.500 akan diganti dengan nilai Rp 1, yang Rp 500 hilang.

Bisa dibayangkan jika terjadi agregat, dampaknya akan terjadi inflasi besar-besaran dan daya beli masyarakat akan terpukul. Artinya pemerintah akan berjudi dengan redenominasi. Untung belum tentu diraih, sementara ancaman sudah didepan mata. Kalaupun redenominasi sukses, hanya sukses memangkas angka nol tanpa mampu meningkatkan kinerja ekonomi, yang saat ini sangat terpuruk. Kesejahteraan tak akan mampu diraihnya.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengungkapkan ada sisi negatif kebijakan itu. Apabila tidak matang perumusannya akan menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.

Kritik juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Menurut dia, rencana itu dinilai sebagai sesuatu yang keliru dan perlu dikaji kembali tingkat urgensinya.

Lagi-lagi, penguasa melontarkan rencana kebijakan yang terkesan tambal sulam, khususnya dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Untuk kesekian kali kita dipertontonkan kerapuhan dan bobroknya sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini.

Berbagai cara dan resep Kapitalisme untuk menghentikan krisis, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal,  tidak mampu memberi solusi tuntas. Namun malah menimbulkan masalah baru. Seperti solusi 'new normal life' untuk mendongkrak ekonomi. Faktanya malah  menimbulkan masalah baru yaitu peningkatan pasien yang Covid-19, dengan jumlah yang fantastis lebih dari 1500 kasus perhari, yang sebelum new normal masih berkisar 1000 kasus. Jadi bukan ekonomi yang bertumbuh namun jumlah pasien Covid-19 yang bertambah. Ini sangat ironis.

Nah sekarang, pemimpin negeri +62 ini berencana mau memangkas nominal rupiah, agar nilai rupiah dianggap kuat dibandingkan dolar. Tentu wajar bila kritik terus disampaikan, karena terkesan hanya pencitraan tanpa penyelesaian yang hakiki. Kalau kita teliti secara mendalam, besarnya nominal mata uang ini terjadi sejak dunia dipaksa oleh negara adidaya untuk menggantikan mata uang emas dan perak menjadi uang kertas (fiat money).

Uang tidak lagi disandarkan pada nilai intrinsiknya (nilai pada zat uang, emas atau perak) tapi diganti kertas. Dimana kertas bisa bernilai uang hanya jika dijamin oleh Undang-undang. Dzat kertas tidak menunjukkan nilai yang hakiki sebagaimana nominal yang tertera. Dampak penetapan uang kertas sebagai alat tukar dan komoditas ini membuka peluang ada Negara besar yang akan mengendalikan nilai mata uang.

Sama persis dengan kondisi saat ini, Dolar Amerika Serikat, yang menjadi patokan dunia. Bukan hanya karena mekanisme pasar namun ada misi penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh negara adidaya tersebut terhadap dunia.

Jika akar masalahnya sudah ketemu yaitu pada penetapan uang kertas sebagai alat tukar. Maka solusi kestabilan uang hanya bisa terjadi, ketika uang dikembalikan kepada emas dan perak. Untuk mengembalikan emas dan perak sebagai alat tukar tentu tidak bisa berharap pada sistem kapitalis namun harus menerapkan Islam secara Kafah dalam naungan sebuah negara yang berdasarkan pada syariat Islam.

Islam mewajibkan negara mengadopsi pemakaian mata uang emas dan perak. Hal ini sangat terkait dengan sistem aturan Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an  dan  sunah yang mengharuskan pemakaian ukuran berbasis emas dan perak. Adapun alasan keharusan pemakaian uang emas dan perak adalah:
Pertama, Islam melarang penimbunan uang, hanya khusus penimbunan emas dan perak (QS at- Taubah []:34)

Kedua, Islam mengkaitkan emas dan perak dengan hukum baku, contoh hukum potong tangan jika pencurian lebih seperempat Dinar (emas).

Ketiga, Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dengan timbangan tertentu. "Timbangan tersebut adalah timbangan penduduk Mekah" (HR. Abu Dawud dan an Nasa'i)

Keempat, Allah SWT kok
 mewajibkan zakat uang, yaitu zakat emas dan perak.
Kelima, Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang hanya terjadi pada uang emas dan perak. " Emas dengan mata uang (bisa terjadi) riba, kecuali setelah terjadi serah terima. (HR al-Bukhari).

Sepanjang sejarah manusia, ternyata dinar (emas) dan dirham (perak) merupakan alat tukar paling stabil. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai mata uang Islam yang didasari mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Dulu harga seekor ayam pada masa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam  adalah 1 Dirham perak, dan saat ini, 1.400 tahun kemudian, harganya tetap 1 Dirham. Selama 1.400 tahun nilai inflasinya nol (0). Dapatkah kita melihat hal yang sama terhadap dolar AS atau mata uang lainnya selama 25 tahun terakhir ini?

Untuk standardisasi berat dinar emas dan dirham perak mengikuti hadis Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam: ”Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah.” (HR. Abu Daud). Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab sekitar 642 M, bersamaan dengan pencetakan uang dirham pertama di kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan: berat 7 Dinar emas sama dengan berat 10 Dirham perak.

Jika mata uang emas dan perak terbukti stabil dan tidak memberi peluang penjajahan negara lain mengapa kita tidak segera kembalikan uang emas dan perak?

Saatnya kita memperjuangkan institusi yang mampu memberlakukan uang emas dan perak, yaitu Khilafah Islamiyyah ala Minhajin Nubuwah.
Wallahu a'lam bishshawab
 
Top