Oleh : Anna Ummu Maryam
(Pegiat Literasi Aceh)

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4 tahun terhadap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Selain hukuman penjara, Wawan didenda uang sebesar Rp 200 juta.

Hakim Ketua Ni Made Sudani mengatakan Wawan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Wawan mengikuti persidangan secara virtual.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana telah tebutki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan ke satu alternatif kedua," ujar di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2, Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Jaksa KPK Rony Yusuf saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (29/6). Merasa belum puas dengan keputusan hakim karena tuntutan yang ditujukan pada Wawan dianggab tidak ada bukti kuat.

Padahal didalam persidangan sebelumnya, Wawan didakwa merugikan negara Rp 94,3 miliar terkait pengadaan alkes Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel. Perbuatan Wawan disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Wawan juga didakwa melakukan TPPU. Wawan telah mengalihkan harta ke berbagai perusahaan serta membelanjakannya ke beragam aset, seperti mobil dan rumah. Total duit pencucian uang oleh Wawan berjumlah Rp 500 miliar lebih.

Namun lagi - lagi pernyataan pengacara dianggab tidak memiliki bukti yang kuat sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang. Secara hukum berarti hanya terbukti bersalah pada korupsi alat kesehatan saja.

Kapitalis Suburkan Korupsi

Miris dan terus menyakiti hati rakyat. Ditengah pandemi yang masyarakat membutuhkan pelayanan dan pengobatan dengan maksimal dalam bidang kesehatan dikorupsi. Negara dengan sekuat tenaga berusaha tetapi ada saja oknum yang memanfaatkannya menjadi kesenangan tersendiri.

Dan yang paling menyedihkan adalah itu harta negara yang cukup besar. Namun kembali hilang dan tak bisa dibuktikan pencuriannya tersebut. Sungguh aneh tapi nyata pelaku korupsi tak pernah jera.

Kian hari kasus korupsi makin banyak terungkap namun harta negara tidak pernah sama jumlahnya saat dikembalikan seperti yang sudah dicuri. Semua raib begitu juga dengan bukti pencurian hilang tak bisa ditelusuri.

Mengapa ini bisa terjadi?. Semua bermuara pada satu hal yang paling kursial yaitu sistem yang mengatur negeri ini. Negeri ini diatur oleh sistem kapitalis sekular liberal. Dimana manusia dijamin kebebasan untuk melakukan apapun sesukanya.

Agama dianggab candu yang mematikan sehingga keimanan manusia dalam sistem ini tidaklah diperhatikan. Maka wajar pula melahirkan pribadi manusia biadab tanpa perikemanusiaan dan keadilan.

Manusia dalam sistem ini juga telah dimatikan hati nuraninya. Sehingga memiliki sikap mementingkan diri diatas penderitaan orang lain.

Dalam sistem inipun menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan dan kebal hukum  jika memiliki uang yang banyak. Sehingga wajar sistem hukum nya tidak ditakuti oleh orang berduit tapi setengah mati bagi orang miskin.

Sistem ini pula yang telah membentuk keadilan dan keamanan bisa dibeli sehingga wajar pelaku korupsi susah dijerat hukum dan terbukti bersalah kerena telah dilindungi oleh orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu.

Yang harusnya uang tersebut sangat dibutuhkan rakyat malah dirampok dan dibawa kabur dengan berbagai alasan dan bentuk peralihannya.

Islam Babat Korupsi

Islam hadir ditengah manusia dengan kedamaian dan ketentraman. Karena ia berasal dari Allah SWT yang telah mengetahui karakter makhluknya diantara salah satunya adalah manusia.

Manusia tanpa aturan Islam menjadi perusak dan menjadi salah satu dari hadirnya murka Allah SWT.

Allâh Jalla Jalaluhu berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

 Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat)manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) [ar-Rûm/30:41]

Dialah Allah SWT yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini. Sehingga sudah sewajarnya manusia mengambil syari'at Islam secara kaffah untuk diterapkan dimukan bumi.

Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ
Mereka hanya mengetahui yang lahir (nampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai [ar-Rûm/30:7].

Islam punya cara yang unik dalam menyelesaikan permasalahan dan begitu juga pada para penguasa dan para pegawai Negera yang telah menerima amanah kerja sebagai pelayan rakyat.

Khusus untuk para pejabat, Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang melarang mereka mendapatkan harta di luar gaji/pendapatan mereka dari negara. Itulah yang disebut sebagai kekayaan gelap menurut pandangan Islam.

Pertama: Islam telah mengharamkan segala bentuk suap (risywah) untuk tujuan apapun. Suap adalah memberikan harta kepada seorang pejabat untuk menguasai hak dengan cara yang batil, atau membatalkan hak orang, atau agar haknya didahulukan dari orang lain. Nabi saw. telah melaknat para pelaku suap, baik yang menerima maupun yang memberi suap:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Kedua: Dalam Islam, pejabat negara juga dilarang menerima hadiah (gratifikasi). Nabi saw. pernah menegur seorang amil zakat yang beliau angkat karena terbukti menerima hadiah saat bertugas dari pihak yang dipungut zakatnya. Beliau bersabda:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan (HR Abu Dawud).

Dalam hadis lain beliau bersabda:

هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ

Hadiah yang diterima oleh penguasa adalah kecurangan (HR al-Baihaqi).

Ketiga: Termasuk dalam kategori kekayaan gelap pejabat menurut Islam adalah yang didapatkan dari komisi/makelar dengan kedudukannya sebagai pejabat negara. Komisi sebenarnya adalah hal yang halal dalam muamalah.

Namun, jika seorang pejabat menggunakan kedudukannya/kekuasaannya untuk memuluskan suatu transaksi bisnis, atau ia mendapatkan fee/komisi dari suatu proyek, maka itu adalah cara kepemilikan harta yang haram.

Keempat: Islam menetapkan bahwa korupsi adalah salah satu cara kepemilikan harta haram. Korupsi termasuk tindakan kha’in (pengkhianatan). Korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat negara dengan sewenang-wenang, baik dengan memanipulasi ataupun melakukan tekanan kepada pihak lain untuk menyerahkan sejumlah harta yang bukan haknya; apakah itu harta milik negara, milik umum, atau milik orang lain.

Islam memberikan sejumlah hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, suap dan penerima komisi haram. Pada masa Rasulullah saw. pelaku kecurangan seperti korupsi, selain harta curangnya disita, pelakunya di-tasyhir atau diumumkan kepada khalayak.

Khalifah Umar ra. juga tak segan merampas harta yang diberikan oleh para pejabatnya kepada karib kerabat mereka. Umar pernah merampas separuh harta Abu Bakrah ra. karena kerabatnya bekerja sebagai pejabat Baitul Mal dan pengurusan tanah di Irak.

Harta Abu Bakrah sebesar 10 ribu dinar (lebih dari Rp 25 miliar) dibagi dua oleh Khalifah Umar. Separuh diberikan kepada Abu Bakrah. Separuh lagi dimasukkan ke Baitul Mal (Syahid al-Mihrab, hlm. 284).

Amirul Mukminin Umar ra. juga pernah merampas harta Abu Sufyan setelah ia pulang dari Syam, menjenguk putranya, Muawiyah. Harta itu adalah oleh-oleh dari putranya. Beliau merampas uangnya sebesar 10 ribu dirham (lebih dari Rp 700 juta) untuk disimpan di Baitul Mal.

Pelaku suap, korupsi atau penerima gratifikasi juga bisa diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan qadhi sebagai ta’zir dalam sistem pidana Islam.
 
Top