Oleh : Rohmawati  
Aktivis Dakwah Remaja Islam  

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berencana menambahkan anggaran penanganan dan dampak virus Corona menjadi Rp. 695,2 triliun. Ini merupakan perubahan ketiga sejak pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada Maret lalu.  Alasannya, untuk menangani dampak pandemi Corona pemerintah harus bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan, tak terkecuali bantuan dari dunia usaha. (cnnindonesia.com, 16/06/2020)

Hal tersebut, semakin membuat rakyat bingung dengan situasi yang terjadi di negeri ini. Polemik kotor yang terjadi di negeri ini seakan tidak ada hentinya. Padahal, di satu sisi rakyat sedang berusaha sekuat  tenaga untuk  memenuhi kebutuhan ekonominya di era new normal. Namun justru harus menerima kebijakan abnormal dari pemerintah terkait rencana penambahan anggaran penanganan Covid-19. Pemerintah memaparkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19, akan tetapi faktanya data angka korban yang positif terjangkit virus Covid-19  belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Rakyat yang terdampak Corona pun masih banyak yang belum menerima bantuan dari pemerintah, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

Berbagai macam polemik membuat lunturnya kepercayaan  rakyat terhadap  pemerintah. Pasalnya  banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan dalih untuk kepentingan rakyat, justru kebijakan itu terlihat lebih condong pada kepentingan dan keuntungan pemerintah dan pengusaha itu sendiri. Kebijakan adanya penyelenggaraan BPJS,  misalnya. Berdalih, agar mempermudah rakyatnya memperoleh kesehatan, tetapi kenyataannya BPJS hanya dijadikan ladang bagi pemerintah meraih pundi-pundi rupiah dari iuran BPJS tersebut. Rakyat diwajibkan membayar iuran setiap bulan. Namun, dalam jaminan kesehatan sepertinya ada ketimpangan pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Ditambah  pemerintah tidak lagi bisa membayar tagihan BPJS yang membengkak. Alhasil rakyat kembali menjadi korban, dengan membebankan utangnya.

Selain kenaikan BPJS, tercatat beberapa kebijakan lain dari pemerintah yang dinilai kontroversi. Di antaranya, kebijakan menaikkan tagihan listrik, pembatalan keberangkatan dan rencana penggunaan dana haji, hingga wacana memberikan pajak sepeda. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan segelintir orang yang peruntukannya tidak jelas.

Sejatinya, rakyat hanya membutuhkan kepemimpinan dan juga sistem yang amanah. Amanah dalam mengatur semua aspek kehidupan rakyat. Amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin sebagaimana mestinya. Seorang pemimpin merupakan pelayan rakyat, yang menggunakan kemampuan, sikap, nalurinya dan ciri-ciri kepribadiannya  untuk menciptakan suatu keadaan yang baik. bukan seorang pemimpin yang selalu menjadikan rakyat sebagai peluang usahanya. Sebagaimana kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin yang amanah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya.

Dalam Islam seorang pemimpin haruslah amanah, yang tidak   akan mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Dan yang terpenting, tidak mengkhianati Allah Swt. dan Rasul-Nya. Allah berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta janganlah mengkhianati amanah-amanah kalian. Sementara kalian tahu." (Qs. Al-Anfal [8]: 27)

Ayat di atas merupakan seruan Allah kepada siapa pun yang menjadi pemimpin, baik  kepemimpinan dalam rumah tangga maupun kepemimpinan dalam negara. Rasulullah Saw. pun mengingatkan perihal balasan bagi seorang pemimpin yang tidak amanah.

" Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah urusan rakyat, lalu tidak menjalankan urusannya itu dengan penuh loyalitas kecuali dia tidak mencium bau surga." (HR. Bukhari)

Jadi, hanya sistem Islam yang mampu melahirkan sosok pemimpin yang amanah dan adil. Karena sistem Islam bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seorang pemimpin yang mampu menerapkan syariat Islam secara kaffah dan menjadikannya sebagai problem solving dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahu a'lam bishsawab.
 
Top