Oleh : Yulia Ummu Haritsah
(Ibu Rumah Tangga & Member AMK)

Media akhir-akhir ini menayangkan pidato Presiden kepada para menteri dan staf pembantunya yang mengkritik kinerja para jajaran kabinet nya. (katadata.com, 28/6/2020)

Hampir semua jajaran menteri kabinet terkena imbas kemarahan beliau, memang  benar keadaan saat ini seperti halnya bidang ekonomi yang kian hari kian terpuruk, penanganan bantuan kasus Covid-19 untuk masyarakat yang dinilai terlalu berbelit-belit terlalu banyak prosedur, belum lagi karena lamanya penyimpanan bahan bantuan mengakibatkan banyak bahan bantuan yang menjadi busuk, rusak dan akhirnya terbuang sia-sia. Selain itu, dalam menyalurkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga mengakibatkan masyarakat ricuh dan protes pada pengurus wilayah karena distribusi yang keliru ini yang membuat kondisi semakin semrawut.

Ditambah lagi kasus kenaikan harga TDL di masa pandemi, ini juga sangat menyakiti hati rakyat, bagaimana tidak  pada situasi sulit harus membayar lebih untuk kebutuhan hidup. Juga kenaikan premi BPJS, kenaikan pajak kendaraan bermotor, ini menambah deretan derita rakyat.

Pada pidatonya, Jokowi menekankan bahwa para menteri harus mengambil langkah langkah yang extraordinary yang strategis dalam menangani masalah pandemi global saat ini. Jangan mengambil kebijakan yang biasa, negeri ini sedang bermasalah, dan permasalahannya sangatlah kompleks, dan ini merupakan kejadian luar biasa, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Jokowi pun sempat mengeluarkan sedikit ancaman untuk para jajaran kabinetnya, untuk mengeluarkan perpu, kepres, ataupun merombak kabinet bahkan berani mempertaruhkan reputasi politiknya untuk memperjuangkan nasib 267 juta rakyat.

Namun, pidato tersebut dinilai publik hanya sebagai drama saja alias basa basi saja. Bagaimana tidak, rapat paripurna pejabat pemerintah mengapa dipertontonkan pada masyarakat, padahal ini akan menjadi bumerang untuk kinerja pemerintahan saat ini. Karena kegagalan bawahan juga merupakan kegagalan atasan. Bagaikan satu peribahasa memukul air di dulang menciprat muka sendiri.

Apa yang dituturkan oleh Jokowi, sebagai peringatan keras kepala jajaran menterinya, karena dinilai gagal dalam mengurus umat, itu adalah bentuk kegagalan pemerintahan. Menteri yang didaulat oleh presiden untuk membantu kinerjanya malah tidak bisa menangani kasus-kasus yang ada dan tidak bisa menjalankan amanah yang harus diemban. Padahal dengan menyalahkan jajaran kabinetnya, itu bukti kegagalan dalam kinerja pemerintahannya untuk meriayah rakyat.

Jikapun dilakukan lagi  perombakan kabinet tidak ada jaminan untuk dapat mengatasi masalah yang ada, kenapa? Karena itu hanyalah bagi-bagi roti kekuasaan saja, tanpa melihat ahli atau tidaknya seseorang untuk diberi amanah. Seperti sebuah hadis:
“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat.” Sahabat bertanya: “Disia-siakan yang bagaimana?” Rasulullah bersabda: “Jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Semestinya pemerintah yang memegang tampuk kekuasaan dan mengemban amanah untuk melayani serta mengurus rakyatnya bersama-sama bahu membahu dan sungguh sungguh untuk mengatasi permasalahan dan problematika yang tengah terjadi.

Ini semua dapat direalisasikan dengan aturan yang benar yaitu Islam, karena Islam adalah agama yang sempurna agama yang paripurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik masalah ibadah, muamalah, akidah dan akhlak. Semua kehidupan akan terarah karena dilandasi ketakwaan, yang akan mendatangkan keberkahan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top