Oleh : Rozahtul Jannah
(Aktivis Back To Muslim Identity Aceh Barat) 

Pada 2 Januari 2020 lalu, kemarahan mahasiswa meledak seantero Nusantara, dimana mereka menuntut pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT), aksi ini dilakukan secara virtual yang digawangi BEM SI dengan tagar #MendikbudDicariMahasiswa, bahkan aksi ini berhasil menjadi trending  topik.

Polemik UKT bukanlah polemik yang baru muncul ke permukaan, karena hampir setiap tahun UKT ini selalu menjadi persoalan dalam dunia mahasiswa, sehingga memunculkan protes mahasiswa atas kenaikannya dan semakin hari semakin mahal.

Kekurangtepatan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini berakibat fatal terhadap Indonesia sendiri. Dimulai dari kelumpuhan roda perekonomian, gelombang besar pengangguran, banyak usaha yang tutup, sehingga membuat rakyat mengalami kesulitan hidup, apalagi dari segi keuangannya. Maka wajar muncul protes secara besar-besaran dari mahasiswa, dikarenakan saat wabah seperti ini, jangankan untuk pembayaran UKT, untuk makan saja masih kewalahan dalam pemenuhannya.

Setelah muncul protes dari mahasiswa, maka Kemendikbud mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 25 Tahun 2020 terkait keringanan UKT. Isi kebijakan itu membahas pembebasan UKT hanya dilakukan kepada mahasiswa yang cuti kuliah dan menunggu masa kelulusan, mahasiswa masa akhir studi dapat membayar 50% UKT apabila mengambil kurang dari 6 sks. Kemendikbud memberikan 4 bentuk keringanan pada mahasiswa secara umum, yaitu: cicilan UKT, penundaan UKT, penurunan UKT, beasiswa.

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut tidak sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Dimana mahasiswa meminta untuk pembebasan UKT, akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan UKT boleh dicicil, direlaksasikan pembayaran, atau diringankan untuk mahasiswa tertentu. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut bukanlah solusi tuntas untuk penyelesaian polemik UKT ini, malah terkesan kebijakan ini seperti membungkam aksi mahasiswa agar tidak membesar.

Bahkan setelah kebijakan diumumkan, aksi terus berlanjut dengan pembakaran ban di depan gedung Kemendikbud (Senin, 22 Juni 2020), mereka menuntut pembebasan UKT/pengurangan UKT 50% secara merata untuk semua kalangan dan stop komersialisasi pendidikan. (detik.com, 22/06/20)

Aksi ini malah memperkeruh keadaan, bahkan mahasiswa membuat aksi di kampus masing-masing dan melawan rektor masing-masing.

Peradaban kapitalisme yang menggurita di Indonesia memandang ilmu pengetahuan dan pendidikan bukanlah hak dasar rakyat, melainkan komoditas yang diperdagangkan. Kapitalisme menempatkan negara hanya sebagai fasilitator saja bukan sebagai penanggung jawab atas nama otonomi kampus. Polemik UKT ini adalah kegagalan secara rill dari kapitalisasi pendidikan. Bahkan kapitalisasi pendidikan juga semakin disempurnakan dengan kebijakan "Kampus Merdeka". Artinya kemudahan kampus menjadi badan hukum otonom (membuka jurusan baru sesuai kepentingan pasar bisnis) dan perusahaan dapat mengubah kurikulum kampus sesuai kepentingan pasar. Ini sangat membahayakan peradaban bangsa.

Pendidikan tinggi itu seharusnya fokus untuk mencetak generasi  intelektual untuk kemaslahatan umat dan pembangunan peradaban, tapi justru mengalami pergeseran tujuan yang lebih ori terhadap kepentingan pasar. Inilah kezaliman nyata negara kapitalisme.

Islam memiliki pandangan yang sangat mulia terhadap ilmu dan pendidikan. Dimana ilmu dan pendidikan adalah hak dasar bagi semua orang yang menjadi tanggungan negara. Maka dalam negara Islam justru mengratiskan pendidikan bagi semua warga negara tanpa memandang lagi status ekonominya. Baik dalam situasi normal maupun dalam situasi wabah. Selain pendidikan gratis, pendidikan itu juga berkualitas. Bukan berarti ketika dikatakan gratis, maka kualitasnya menjadi abal-abal.

Oleh sebab itu, untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas diperlukan dana yang besar. Maka negara khilafah tidak bertumpu pada pemasukkan dari hutang dan pajak. Tapi dari pendapatan di Baitul Mal yang dapat digunakan untuk bidang kehidupan, yaitu:
1. Pos fai dan kharaj (ghanimah, khumus, jizyah, pajak)
2. Pos Kepemilikan Umum (gas, minyak, hutan, laut)

Dalam Islam, negara juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pembiayaan pendidikan, baik gaji tenaga pengajar secara layak, sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Maka wajar negara Islam dalam sejarah mampu 13 abad lebih menyediakan pemenuhan gratis bidang pendidikan dan berkualitas, sehingga ilmu berkembang pesat, serta banyak lahir para ahli.

Walhasil, apabila negara kembali menjadikan syariat-Nya dapat menghasilkan generasi cerdas secara intelektual yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top