Oleh : Sulistiawati Ummu Aisyah
Pengisi Kajian Islam di Berbagai Majelis Taklim

Lagi-lagi Menag Fachrul Razi menyatakan penghapusan materi ajaran Islam yang dianggap radikal. Menag menegaskan terdapat 155 buku pelajaran yang akan dihilangkan. Karena dianggap bermuatan radikal dan eksklusivis. Buku-buku ini berasal dari lima mata pelajaran, yakni Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur'an dan Hadis, serta Bahasa Arab. Buku hasil revisi itu akan memuat penjelasan bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia. Tak hanya itu, kemenag juga berencana melakukan langkah dengan pembangunan rumah moderasi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) serta penguatan bimbingan perkawinan.

Sepertinya amatlah urgen untuk memoderasi (baca: merobah agar modern dan sesuai zaman) ajaran-ajaran Islam. Arus deras moderasi ini seolah-olah ingin mengatakan pada  umat Islam agar berhati-hati dengan ajarannya sendiri. Jika tidak diubah atau dihilangkan, maka akan membawa umat menjadi radikal, yang berujung pada kekerasan, sikap tidak toleran, dan merasa paling benar. Benarkah anggapan ini?

Arus Barat

Arus moderasi ini sebenarnya adalah  arahan Barat. Istilah Islam Moderat muncul dari sebuah dokumen lembaga think tank AS, RAND Corporation yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies, yang ditulis Cheryl Benard pada 2003, dan Building Moderate Muslim Network pada 2007. Dokumen tersebut mengelompokkan umat Islam pada kutub Islam radikal vs fundamentalis, Islam moderat vs sekuler, Islam modernis vs Islam tradisionalis. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa karakter Islam moderat adalah mendukung demokrasi, pengakuan terhadap HAM (termasuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama), menghormati sumber hukum yang nonsektarian dan menentang terorisme. Jadi permasalahan terorisme, radikal, intoleran, sebetulnya tidak ditemukan dalam khazanah Islam. Jelas berarti ini adalah problem yang didesain Barat.

Islam justru mengajarkan untuk berpegang teguh pada syariah, dan mencela sikap mengambil sebagian dan membuang sebagian syariah.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. al-Baqarah : 208)

Dalam Islam pelaksanaan syariah Islam justru membawa rahmat bagi dunia.
وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ
"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya' : 107)

Begitulah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., memberikan gambaran jelas pada kita tentang konsistensi penegakan syariah Islam. Walaupun kaum kafir Quraisy dan ahlul kitab berupaya menghalangi dengan berbagai stigmasisasi negatif pada Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah dicap gila, dukun, dan pemecah belah. Ini semua untuk menghambat tegaknya Daulah Islam di Madinah. Namun, ini semua tidak mengubah fokus dakwah untuk menegakkan kekuasaan. Jadi, hukum khilafah, membaiat seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah saw., serta istilah kafir dzimmi, adalah istilah yang lekat dalam khazanah Islam. Menjauhkan istilah ini apalagi hingga menghapusnya demi moderasi, adalah tindakan lancang kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw., serta kepada para Sahabatnya. Karena Allah Swt. lah sebagai Pembuat Syariah ( Asy Syaari'). Rasulullah adalah teladan bagi seluruh manusia, dan sahabat Rasulullah adalah manusia yang dijamin surga yang termaktub dalam Al-Qur'an. Lantas alasan apa yang mendorong kemenag berani terus menerus melakukan kelancangan ini?

Tindakan lancang berikutnya adalah terhadap para Ulama'. Ketika Allah Swt., berfirman:  "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi khalifah…” [TQS al-Baqarah [2]: 30]

Imam al-Qurthubi [w. 671 H] menafsirkan, “ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini
di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham (yang tuli tentang syariah) dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya.” [Lihat, Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Juz I/264]

Ketika para  Imam Madzhab telah bersepakat tentang kewajiban khilafah, maka umat Islam tinggal melaksanakan hukum Syara' ini. Bukan malah dengan lancang menghapuskannya dalam buku-buku pelajaran.

Padahal dengan khilafah akan mampu menyelesaikan problematika kemiskinan, korupsi, kriminalitas tinggi,yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh sistem saat ini. Buktinya banyak kitab fiqih yang memuat seluruh pembahasan praktis mulai masalah ibadah, hingga politik. Yang artinya, kitab fiqih merupakan gambaran praktik syariah Islam ketika diterapkan. Jika kitab-kitab fiqih pun diubah, tentu ini kelancangan berikutnya yang dilakukan.

Begitu pula dengan ajaran jihad amat sangat ditakuti. Padahal  pembahasan perang dalam Islam inilah yang justru akan menghilangkan cengkraman penjajahan Barat di negeri-negeri Islam dan memusnahkan kepemilikan para kapitalis yang merampok kekayaan alam milik rakyat?

Jaminan keutuhan rumah tangga dengan pelaksanaan syariah dalam pernikahan, akan memberikan tempat tumbuh kembangnya generasi yang kuat dan baik. Ketika syariah Islam dijauhkan dari pembentukan keluarga, maka akibatnya bukan hanya menjadikan keluarga gampang meninggalkan ibadah, tapi rentan melakukan dosa. Tentu dengan alasan karena mereka adalah produk ajaran Islam modern.

Karenanya moderasi ini harus dihentikan. Mengaruskannya secara struktural dan sistematis justru akan melanggengkan kerusakan dan kesengsaraan hidup di bawah hegemoni kapitalisme seperti saat ini.

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top