Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt
Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam

Beberapa waktu lalu ramai diberitakan para mahasiswa melakukan demo meminta keringanan biaya UKT. Bahkan beberapa di antaranya hingga menuntut untuk digratiskan. (okezone.com dan bantennews.co.id)

Tentu hal yang bisa dipahami, buruknya kondisi kesejahteraan di tengah masa pandemi.  Hal itu menjadikan masyarakat demikian kesulitan dalam meraih hampir semua akses kebutuhan hidup. Tak terkecuali dengan kebutuhan akan pendidikan. Sistem pembelajaran daring di masa pandemik telah memunculkan tambahan ongkos pendidikan bagi mahasiswa.

Meski akhirnya Kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT. Namun tetaplah kondisi mencekik tak jua dipahami oleh pemerintah untuk segera menggratiskan biaya pendidikan.

Padahal sejatinya pendidikan adalah hak dari setiap warga negara. Tentu ketika rakyat kesulitan bahkan tak mampu untuk meraihnya, adalah kewajiban para pemangku jabatanlah untuk menyelesaikannya. Sungguh prinsip kapitalistik telah menutup mata punggawa negeri. Hingga hak rakyat masih juga dijadikan lahan yang diperjual belikan.

Hal ini amat berbeda dengan paradigma Islam. Syariat memandang bahwa kebutuhan individu dan kolektif rakyat adalah kewajiban negara dalam memenuhinya. Maka aspek pendidikan pun menjadi salah satu fokusnya.

Menggunakan prinsip tata kelola kepemilikan yang menjadikan kekayaan alam yang melimpah sebagai kepemilikan umum. Sehingga wajib dikelola dengan sebaik-baiknya untuk dikembalikan dalam bentuk pengurusan semua kebutuhan asasi dan kolektif rakyat.

Maka dengan Islam, wacana pendidikan gratis bukanlah utopis. Sangat bertolak belakang dengan paradigma pendidikan di masa kapitalis.
 
Top