Oleh : Tati Ristianti 
Komunitas Ibu Peduli Generasi

Dilansir dari Republika.com, kalangan pengusaha berharap agar Omnibus Law segera disahkan. Mereka berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi membawa angin segar bagi iklim investasi dan berpotensi membuka lapangan kerja.

Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Aloysius Budi Santoso mengatakan, "Dengan Omnibus Law Ciptaker diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor. Hal itu juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 hingga 6 persen.Keberadaan Omnibus Law sangat diharapkan oleh pelaku usaha dan investor. Mereka optimis RUU yang tengah dibahas DPR dan pemerintah itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian negara.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai banyak penolakan. Salah satu penolakan datang dari Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero, M.Abrar Alib mengatakan, "RUU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan terjadinya liberalisasi dalam tata kelola listrik di Indonesia, pemerintah tidak seenaknya mengatur listrik. Listrik adalah aset strategis bangsa. Listrik bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga pertahanan. "

SP PLN khawatir jika swasta menguasai ketenagalistrikan, maka akan sangat berbahaya. "Karena itu, kami mengingatkan kepada DPR dalam fungsinya membuat Undang-Undang, jangan gegabah mengesahkan RUU Cipta Kerja,” tegas Ketua Umum DPP SP PT PLN Persero M. Abrar Alib. Kumparan.com

Konflik yang terjadi antar lembaga tidak ada pengaruhnya bagi para buruh. Sekalipun ada yang menolak, pada akhirnya akan diberi hak untuk membuat hukum lalu menjalankan hukum buatannya. Sebab, hukum buatan manusia itu selalu berpihak kepada pembuatnya.

Karena dilihat dari mekanisme penyusunan  revisi saja sudah nampak arogansi pengusaha yang tuntutannya dominan dalam revisi RUU tersebut. Sementara itu, serikat pekerja hanya mengkhawatirkan makin rendahnya pembelaan terhadap pekerja saat terjadi konflik dengan pengusaha karena hak DPR dan serikat pekerja dikebiri.

Undang-undang yang dilahirkan melalui keputusan parlemen adalah undang-undang yang sarat dengan kepentingan-kepentingan manusia. Baik untuk kepentingan anggota parlemen dan partai politiknya, atau untuk kepentingan penguasa dan para kapitalis, maupun untuk kepentingan negara-negara asing penjajah meski dengan cara mengabaikan kepentingan rakyat.

Walhasil, sistem demokrasi  kemudian melahirkan negara yang dikontrol oleh korporasi. Ciri utamanya adalah lebih melayani kepentingan pengusaha dari pada rakyat seluruhnya.

Konflik abadi antara buruh dan pengusaha ini membuktikan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dalam menyejahterakan buruh. Buruh dipandang hanya sebagai komponen produksi yang harus ditekan biayanya seminimal mungkin agar ongkos produk bisa murah.

Islam yang mengeliminasi terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta memberi solusi paripurna atas problem ketenagakerjaan. Sesuatu yang dibutuhkan kaum buruh saat ini adalah peria'yahan  ketenagakerjaan.

Kebutuhan akan hal ini bukan hanya hak para pekerja buruh saja, tetapi hak bagi setiap warga. Negaralah yang menjamin semua kebutuhan rakyatnya dan mendorong agar rakyatnya bekerja. Islam terbukti memiliki mekanisme yang paripurna.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan-kepentingan rakyat, negara bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Seluruh umat harus menuntut negara untuk mengatasi setiap problem dan menghilangkan kezaliman.

Dalam Islam, tidak terdapat problem yang dinamakan problem tenaga kerja (perburuhan). Negara wajib menyediakan pekerjaan bagi para pekerja.

"Imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya."
(HR. Bukhari)

Dengan demikian, ikat para buruh dengan hukum yang telah Allah turunkan, bukan hukum buatan manusia yang menyebabkan masyarakat menjadi rusak. Jika umat Islam tidak mau mengatur kehidupan menurut apa yang telah Allah Swt. turunkan, maka bisa dikategorikan sebagai orang-orang kafir.

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
(QS. Al-Maidah: 44)

Wallahu a'lam bish shawab
 
Top