Oleh: Imas Sunengsih, SE
Kontributor media Lenteranyahati

Omnibus Law terus di perbincangkan di Tanah Air, seperti kejar tayang akan segera di sahkan. Padahal kondisi negeri ini masih dalam masa pandemi. Omnibus Law semacam  sapu jagat pasalnya Omnibus Law menggabungkan beberapa peraturan yang menggabungkan beberpa peraturan yang subtansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum (UU).

 Pemerintahan Presiden Jokowi mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari Omnibus Law salah satunya, yang banyak memicu protes kaum buruh adalah sektor Ketenagakerjaan, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah berencana menghapus,mengubah dan menambah pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. (Money.Kompas.Com,18/02/2020)

Dari fakta di atas bahwa banyak pengamat mensinyalir Omnibus Law tak lebih merupakan UU pesenan dari para pengusaha atau para pemilik modal.

Omnibus Law ini oleh banyak pengamat  memberikan kemudahan kepada para pengusaha dan pemilik modal untuk lebih leluasa menguasai sumber-sumber kekayaan alam negeri ini. Ironisnya  Omnibus Law ini tidak banyak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh. Salah satu contoh  demi kemudahan investasi ditengarai ada pasal-pasal dalam Omnibus Law yang menghapus sertifikasi halal dan perda syariah, penghapusan upah minimum, penghapusan aneka cuti(seperti cuti nikah,haid,melahirkan,ibadah, dan cuti keluarga wafat), penghapusan izin lingkungan dan amdal,dan lain-lain.

Lebih dari itu Omnibus Law ini di tuding memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada presiden.
Dimana presiden berwenang mengubah UU hanya melalui PP (Peraturan Pemerintah). Anehnya setelah ketahuan oleh publik, pasal tentang kewenangan presiden tersebut diklaim hanya 'salah ketik'.

Namun demikian, hal itu tidak menutup kecurigaan bahwa melalui Omnibus Law ini kedepan presiden akan makin otoriter. Apalagi pembahasan Omnibus Law yang menentukan nasib ratusan juta rakyat negeri ini terkesan diam-diam dan dirahasiakan oleh pemerintah tidak melibatkan publik sama sekali.

Pandangan Islam tentang Kewajiban Mencari Nafkah

Bekerja merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu  Islam akan mendorong laki-laki untuk bekerja dan negara akan membuka serta mempermudah lapangan perkerjaan bagi laki-laki, tidak membebani dengan berbagai kebijakan yang membuat sulit para pekerja. Hubungan antara pengusaha dan pekerja sangat diatur dalam Islam. Tidak ada yang saling menzalimi. Keharmonisan senantiasa dijaga terutama dalam pemberian upah yang layak bagi para pekerja.

Selain itu pula kedudukan negara sangat berperan penting dalam meriayah rakyatnya terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Para khalifah senantiasa mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan dengan diri sendiri dan keluarga. Hal ini bisa kita tengok saat masa kehidupan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Mereka memahami bahwa dalam Islam kepemimpinan  merupakan amanah dan tangung jawab yang kelak akan di minta pertangungjawaban di hadapan Allah Swt.

Oleh karena itu, seorang pemimpin yang bertakwa wajib menerapkan Islam secara kafah dan melayani kepentingan rakyatnya,mengurus,dan memenuhi kebutuhan primernya. Hal ini  semua bisa terwujud jika Islam tegak di negara khilafah 'ala minhaj nubuwwah.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top