Oleh : Jasmyne Sabiya
(Pegiat Literasi Aceh)

Ketahanan sebuah negara tak hanya sekadar diukur dari kekuatan militernya. Namun juga berbagai urusan di dalamnya, termasuk ketahanan pangan merupakan bagian kedaulatan yang harusnya dimiliki sebuah negara.

Berawal dari berita yang dilansir oleh Detik.com (05/07/2020). Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO).

Tak ayal, peringatan itu langsung direspon para menteri. Tak terkecuali Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan segera merencanakan pembangunan Lumbung Pangan Nasional (LPN) yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Prabowo dipercayakan untuk mengawal program LPN ini lantaran dianggap cukup relatif totalitas dan serius. Sehingga diharapkan mampu menangani dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Tentu saja menjadi kabar gembira bagi rakyat. Sebab, pangan merupakan hajat hidup orang banyak. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk betul-betul memperhatikan sektor pangan demi menyejahterakan kehidupan rakyat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah program LPN ini akan terealisasi dan mampu menambah pasokan pangan? Atau malah berujung pada kegagalan yang sama?

Pasalnya, menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, Sabtu (4/7/2020). Dia menyatakan bahwa "Itu yang gambut 1 juta Ha yang dibangun Pak Harto. Lalu Ketapang 100 ribu Ha di masa SBY, 300 ribu Ha di Bulungan masa SBY juga, nggak ada ceritanya. Hanya tersisa beberapa belas Ha saja. Lalu di awal pemerintahan Pak Jokowi rencana pengembangan Merauke 1,2 juta Ha. Nggak ada ceritanya sampai sekarang. Semua gagal." (Detik.com, 05/07/2020)

Tak jauh berbeda memberikan tanggapan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020). Dia menyatakan "Dulunya, di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah tersebut dilakukan pembukaan lahan sebanyak satu juta hektar. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali." (Kompas.com, 14/07/2020)

Dari fakta ini, tampak sedari awal ketahanan dan kedaulatan pangan di negeri ini memang sudah sangat lemah. Pemerintah juga dinilai gagal dalam memanfaatkan lahan pertanian yang luas di negeri ini untuk memenuhi produksi pangan dalam negeri.

Maka dari itu, program pemerintah yang dinilai gegabah hendak membangun lumbung pangan di atas lahan jenis rawa di Kalimantan Tengah ini bukanlah solusi. Justru akan mengulang kesalahan dan kegagalan pemerintah berkali-kali. Tentu saja kondisi ini akan berdampak buruk, selain membuang waktu sia-sia juga merugikan anggaran besar secara percuma.

Walhasil, minimnya upaya pemerintah mengantisipasi terjadinya kondisi buruk ini menimbulkan kekhawatiran akan benar-benar terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, jangankan untuk menambah pasokan pangan. Sementara apakah terealisasinya saja sudah terlihat mengecewakan.

Penanganan Pangan dalam Islam

Dalam Islam kedaulatan pangan pada suatu negara dapat diartikan kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa sedikitpun kekurangan.

Pemenuhan hajat pangan publik betul-betul dijamin sepenuhnya oleh negara yakni khilafah. Sebab, negara berfungsi sebagai raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung). Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam hadis : "Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus (urusan rakyatnya) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad)

Jaminan pemenuhan ini pun ditargetkan sampai individu per individu rakyat bukan bersifat komunal.

Sementara itu, pemimpin akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian untuk menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umum (pertanian). Direktur ini akan bertanggung jawab langsung pada pemimpin dalam pelaksanaan tugasnya dalam menjamin kebutuhan pangan setiap individu.

Adapun untuk mengatur produksi pangan khilafah akan melakukan upaya sebagai berikut :

Pertama, optimalisasi produksi dengan mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.

Kedua, adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebihan dalam konsumsi pangan.

Ketiga, manajemen logistik dimana masalah pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk dan anti hama sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaannya berkurang di sinilah teknologi pasca panen menjadi penting.

Keempat, prediksi iklim yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Kemudian yang kelima, mitigasi bencana kerawanan pangan.

Begitulah sistem ketahanan pangan dalam negara Islam. Pengaturan begitu sempurna dan tidak sedikit pun akan terjadi kegagalan. Maka dari itu sudah selayaknya kita kembali kepada pengaturan Islam kafah dalam bingkai naungan Khilafah Islamiyyah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top