Oleh : Pitra Delvina, S.Pd. Praktisi Pendidikan Peduli Generasi

Jakarta, Kompas.com - Ancaman perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dari video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Video tersebut berisi pidato pembukaan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya dipandang masih menganggap situasi pandemi bukan sebuah krisis. Mereka malah bekerja biasa-biasa saja dalam menangani krisis yang ada. Hal ini terlihat dari data laporan yang masuk dari sejumlah menterinya yang masih belum memuaskan menurutnya, terlepas apa alasan dan kendalanya.

Jokowi juga menyorot kinerja beberapa sektor yang dinilai lambat dalam menangani krisis.

Dilansir dari Katadata.co.id, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. "Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan (dalam penanganan krisis akibat Covid-19). Tidak ada," kata Jokowi dalam video sidang kabinet tersebut yang diunggah Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, Minggu (28/6).

Beberapa sektor yang mendapat sorotan di antaranya adalah bidang kesehatan dengan anggaran Rp75 triliun, dengan anggaran yang terealisasi baru kisaran 1,53%.

Sektor berikutnya adalah bantuan sosial ke masyarakat, yang menurutnya masih belum  100% tersalurkan.  Jokowi juga menyorot sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum terstimulus dengan baik.

Dengan berangnya, dia berkata kepada semua jajaran menterinya, "Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil mikro, mereka tunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu," katanya.
Bahkan dalam pidatonya tersebut, dengan tegas ia mengatakan bahwasannya ia siap mempertaruhkan reputasi politiknya demi kepentingan 267 juta rakyatnya. Ia berkomitmen akan melakukan langkah apapun untuk membuat kebijakan extraordinary. Mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle. Jika memang diperlukan, ujarnya. Karena ini memang sudah seharusnya begitu, dia menghimbau para menterinya untuk sama-sama memahami suasana krisis (senses of crisis) hari ini, sehingga bisa bekerja lebih maksimal lagi dalam menangani krisis akibat Covid-19.

Sejenak, jika melihat sikap presiden dalam pidatonya tersebut, ada harapan sekaligus angin segar bagi rakyat akan hadirnya sosok pemimpin yang peduli akan nasib mereka. Namun di sisi lain, banyak pihak yang justru juga mempertanyakan sikap marahnya presiden tersebut sebagai sikap yang terkesan melempar tanggung jawab dan abai dalam memastikan terealisasinya kebijakan yang sudah dibuatnya untuk kepentingan rakyat. Bahkan ada yang menilai sikap bengis yang ditunjukkan presiden hanyalah sebuah drama murahan yang menambah peliknya permasalahan rakyat hari ini. Bukan malah terjun langsung mengatasi masalah, justru yang dilakukan malah sebaliknya. Hanya bisa menyalahkan kinerja para menterinya yang dinilai lamban. Padahal tentu para menteri tersebut bekerja di bawah arahannya. Mereka pun ditunjuk sebagai menteri atas persetujuannya, sebagai hadiah bagi-bagi kue kekuasaan yang diperolehnya ketika sebagai pemenang pemilu. Bagaimana mungkin ia tidak tahu menahu akan permasalahan itu? Sungguh ironis.

Sikap rakyat yang tidak percaya terhadap pemerintah hari ini dinilai wajar. Mengingat di tengah kondisi terpuruknya ekonomi akibat wabah Covid 19, pihak yang paling merasakan dampaknya tentu adalah rakyat. Terutama mereka dengan golongan menengah ke bawah. Mereka sangat membutuhkan hadirnya sosok pemimpin yang benar-benar hadir dalam mengurusi urusan mereka. Layaknya Khalifah Umar bin Khattab ra. yang rela memikul sekarung gandum untuk rakyatnya yang kelaparan, seorang janda miskin yang ditinggal suaminya karena syahid di jalan Allah di medan perang. Bahkan saking tidak adanya bahan makanan yang akan dimasak, sang janda rela memasak batu demi menenangkan anak-anaknya yang menangis kelaparan. Sontak hal itu membuat Khalifah Umar ra. merasa tertampar. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ada rakyatnya yang kelaparan dan butuh uluran tangannya.

Sikap Khalifah justru berbanding terbalik dengan sikap pemerintah sekarang. Bukan memilih menyalahkan pembantunya yang luput akan hal itu, malah yang lebih berhak disalahkan dalam hal ini justru dirinya selaku pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam mengurusi urusan rakyatnya. Karena tanggung jawab itu berada di pundaknya sebagai seorang pemimpin negara Islam kala itu. Dia takut justru kelalaiannya itu yang akan memberatkan hisabnya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sang Khalifah takut, hujjah (argumentasi) apa yang akan ia sampaikan kepada Allah jika Allah meminta pertanggung jawaban atas apa yang menimpa rakyatnya. Ia justru menangisi kesalahannya karena lalai dalam memastikan bahwa seluruh rakyatnya mendapatkan hak mereka dalam hal kesejahteraan hidup, baik sandang, papan, dan pangan yang tercukupi melalui kebijakan yang telah ia buat, dan lebih memilih memastikan langsung kesejahteraan rakyatnya secara langsung, tanpa menunggu laporan dari para muawin/pembantunya, atau menteri dalam istilah sekarang.

Tentu, sosok pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab ra. adalah sosok pemimpin yang didambakan rakyat hadir mengurusi urusan mereka hari ini. Apalagi di tengah adanya pandemi yang menimpa mereka. Bukan sosok pemimpin yang hanya bisa menebar janji dan harapan yang tidak kunjung nampak realisasinya. Mengingat, dari awal merebaknya wabah Corona di negeri ini hingga kini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung plin-plan dan tidak solutif. Bahkan dinilai lamban serta setengah hati dalam melayani rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan justru lebih cenderung menguntungkan para kapital yang usahanya mati akibat wabah. Namun pemerintah beralasan kebijakan itu diambil dengan alasan menyelamatkan ekonomi negara.

Juga terbukti dari pidatonya tersebut, baik presiden dan para menterinya sama-sama pihak yang patut dipertanyakan keseriusannya dalam menangani wabah Covid 19. Justru sikap berang yang ditunjukkan  presiden dinilai kaum intelektual tidak tepat sasaran. Lantaran harusnya kalimat itu lebih tepat ditujukan kepada dirinya sendiri sebagai pemimpin negara ini yang bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan rakyatnya. Adapun tugas para menteri, hanyalah sebagai pembantu yang memudahkan terjalannya tanggung jawabnya sebagai kepala negara.

Ibn umar r.a berkata: Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Makna ra‘in (pemimpin) dalam hadis tersebut adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya.

Imam Suyuti mengatakan lafaz ra‘in (pemimpin) adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut ia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin” artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya.

Pemimpin diindentikkan dengan (pengembala), dan setiap kamu (pengembala) akan diminta pertanggungjawaban dari gembalaannya. Maka seorang pemimpin yang memimpin orang banyak adalah pengembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.

Justru yang akan dihisab Allah pertama kali di akhirat kelak jika amanah kepemimpinannya tidak terlaksana adalah seorang kepala negara, bukan para menterinya. Allahu a'lam bish shawwab
 
Top