Oleh : Enok Sonariah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat dakwah

Untuk tujuan perluasan kota, pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda karena covid-19 akan dipercepat, guna mendukung terbentuknya 10 kota metropolitan baru sebagaimana yang dicanangkan Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Kepala BPIW (Badan Pengembangan Insfrastruktur Wilayah), Hadi Sucahyono, sesuai arahan Menteri PUPR, memastikan akan mempercepat pengembangan 10 kawasan metropolitan tersebut dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari 10 kawasan, diantaranya adalah Wilayah Metropolitan Bandung. Terkait pendanaan diperoleh atas nama kerjasama antara Kementrian PUPR dengan Bang Dunia (World Bank). (Republika.co.id)

Sebenarnya pembangunan infrastruktur, pembangunan kota-kota dengan tujuan memfasilitasi, mempermudah apalagi untuk kemajuan ekonomi rakyat adalah tujuan yang sangat mulia. Hal seperti itulah yang seharusnya ada di benak para pemimpin. Hanya saja tujuan mulia mesti dibarengi dengan cara mulia pula. Islam tidak membolehkan menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Allah Swt. akan menghisab perolehan harta juga peruntukannya. Pinjaman dana dari Bank Dunia jelas mengandung riba yang diharamkan oleh Allah Swt.

Selain memperhatikan sumber dana, menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertimbangkan seberapa besar kemaslahatan yang diperoleh dibandingkan dengan dampak dari adanya pembangunan tersebut, baik bagi kehidupan ekonomi, sosial budaya ataupun bahaya lain yang sangat merugikan masyarakat setempat lebih luasnya negara.

Tidak bisa dipungkiri, pembangunan perkotaan secara alamiah mengakibatkan inflasi dan kenaikan harga tanah ataupun properti. Masyarakat setempat yang tidak mampu bertahan di kota metropolitan baru secara otomatis akan tersisihkan menjadi warga pinggiran.

Dari aspek sosial budaya, kultur perkotaan yang materialistik dan liberalistik sedikit banyak akan mempengaruhi pemikiran dan prilaku masyarakat yang sebelumnya belum begitu kental.

Dampak kebahayaan pembangunan kota metropolitan baru yang didanai pinjaman utang luar negeri bukan hanya akan dirasakan masyarakat setempat, tapi lebih luas lagi bagi negara. Apa alasannya? Karena investasi atau pinjaman sekalipun atas nama kerjasama pada hakekatnya adalah pinjaman yang dijadikan asing sebagai sarana menciptakan ketergantungan Indonesia pada mereka. Bagaimana bisa Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat dengan terus menumpuk hutang?

Selain menciptakan ketergantungan pembengkakan hutang luar negeri jelas akan membebani APBN. Akibatnya kapasitas APBN untuk kesejahteraan rakyat makin terbatas. Menciptakan kesejahteraan bagi rakyat hanyalah sebatas kata-kata yang diulang-ulang tanpa fakta. Yang ada beban masyarakat semakin bertambah.

Ibarat seorang kepala rumah tangga, yang menghendaki terus memperindah rumahnya dengan berhutang, sebagai alasan untuk kenyamanan penghuninya, sementara kebutuhan asasinya kurang diperhatikan karena pendapatannya hampir habis untuk bayar hutang.

Pembangunan kota dalam sistem kapitalis berbeda jauh dengan pembangunan kota dalam sistem Islam. Kepala negara atau khalifah berperan sebagai pengatur seluruh urusan rakyatnya berdasarkan aturan Islam.

Islam membagi infrastruktur pada 3 kepemilikan, yaitu milik umum, milik negara dan boleh dimiliki individu sesuai ketentuan syariat.

Semua sarana prasarana/infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus disediakan dan dikelola oleh negara dengan tidak mengambil keuntungan. Sedangkan pendanaan, jika infrstruktur atau pembangunan kota dibutuhkan tapi belum mendesak sedangkan dana tidak tersedia atau kurang maka tidak boleh dibangun, menunggu kalau dana sudah tersedia dan mencukupi.

Untuk kategori yang mendesak maka Islam membolehkan negara menarik pajak (dharibah) khusus kepada kaum Muslim yang mampu atau berhutang tanpa riba. Penarikan pajak tidak boleh permanen, bila sudah tertutupi maka negara segera memberhentikan penarikannya. Hal ini berbeda jauh dengan sistem kapitalis yang menjadikan pajak sebagai pendapatan utama negara. Minimnya pemasukan akibat pengelolaan hampir seluruh Sumber Daya Alam juga proyek-proyek pembangunan diserahkan pada swasta.

Di masa khalifah Umar, beliau menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua yang terkait dengan sarana dan prasarana guna memudahkan transportasi antara berbagai kawasan negara Islam. Khalifah Umar memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan dan benar-benar bisa dirasakan oleh umat secara keseluruhan.

Wallahu a'lam bi ash shawwab.
 
Top