Oleh : Nuni Toid
Ibu Rumah Tangga dan Member AMK


Dilansir oleh Bandungkita.id, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember mendatang. Kesiapan ditunjukkan salah satunya dengan penyediaan anggaran dengan jumlah total Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar kurang lebih Rp.139,93 miliar.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana saat mengikuti acara Sawala Politik Pikiran Rakyat Pilkada Jabar 2020 melalui video conference di Bale Riung Soreang, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa dari dana NPHD tersebut, diperuntukkan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) sekitar Rp. 99,032 miliar, untuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sekitar Rp. 28,9 miliar, dan ada tambahan hibah sekitar Rp. 12 miliar untuk penyelenggaraan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bagi aparat keamanan.

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bandung tentu sejalan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana dilansir dari Jawa pos.com (Rabu, 8/7/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa perhelatan pilkada serentak 2020 dapat segera digelar meski di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah penggunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer dan face shield. Terutama di tahapan-tahapan yang bersentuhan dengan potensi kerumunan, diantaranya adalah di saat pemuktahiran data pemilih pada 15 Juli sampai dengan Agustus dan saat pendaftaran pasangan calon dan pengundiannya.

Miris. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, seharusnya penguasa lebih memprioritaskan pengalokasian dana dan pemikiran untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya yang masih terdampak wabah Covid-19. Penguasa pun dituntut  mampu membuat kebijakan yang cepat dan tepat, agar wabah yang masih mencengkeram negeri ini segera berhenti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah justru sibuk membuat berbagai skenario baru dan dalih agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap terselenggara. 

Perhelatan pilkada serentak 2020 pun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dapat segera digelar meski di tengah pandemi virus Covid-19. Namun Tito memastikan gelaran Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Ketentuan harus dipatuhinya protokol kesehatan oleh rakyat sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Rakyat sudah menjalankan berbagai protokol kesehatan tersebut sejak masih dalam kondisi PSBB hingga saat ini ketika pemerintah menerapkan kebijakan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Namun demikian pada faktanya angka penularan Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuktikan penerapan protokol kesehatan bukanlah jaminan yang mampu untuk melindungi keselamatan nyawa manusia dari  terpaparnya virus Covid-19.

Meski kondisi tersebut  bukan berarti boleh mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Tentu tidak demikian. Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah fakta terus bertambahnya angka positif Covid-19, menunjukkan keadaan jauh dari aman untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah serentak di tahun ini. Ditambah saat ini ditemukan kejadian yang mengagetkan yaitu banyaknya yang terpapar virus Covid-19 dari kalangan  milenial. Mereka adalah orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun dan tanpa gejala (OTG). Selain itu juga harus diakui kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal mematuhi protokol kesehatan, bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, semakin menambah kuat alasan  diragukannya penerapan protokol kesehatan dalam pilkada serentak 2020. 

Terlebih belum terstandarnya poin-poin kesehatan yang diberlakukan. Misalnya  jenis masker yang mampu melindungi dari droplet, pemakaian masker yang benar, cara cuci tangan yang benar, jaga jarak minimal, syarat tempat yang harus memiliki sirkulasi yang baik, dan lain sebagainya. Hal itu harus diterapkan sebenar-benarnya bagi masyarakat yang mau datang maupun petugas nantinya. 

Karena itu akan sangat riskan bila Pilkada serentak 2020 akan benar-benar diselenggarakan di tengah wabah virus Covid-19. Mengapa demikian? Sebab bila hal itu terjadi maka  akan banyak membuka peluang  kembali untuk massa berkerumun dan klaster penyebaran virus Covid-19 akan semakin meningkat. Walaupun  protokol kesehatan sudah diterapkan sedemikian rupa. 

Inilah kebijakan yang dipaksakan di tengah wabah Covid-19 belum berakhir. Membuat kesan betapa tipisnya empati yang mereka miliki.  Di samping itu juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pernah merincikan bahwa 40 dari 261 Kabupaten atau kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 masuk zona merah dalam penyebaran virus Covid-19. 99 Kabupaten atau kota lainnya masuk zona orange, 72 Kabupaten masuk zona kuning dan 43 Kabupaten berada di zona hijau dalam penyebaran virus Covid-19, (Waspada.co.id, Kamis 11/6/2020).

Itulah potret buram sistem ini. Sistem demokrasi kapitalisme-sekuler. Dimana penguasa memaksakan kehendaknya demi kepentingan sepihak saja tanpa memperhatikan akan kepentingan hajat hidup rakyatnya. Pemimpin sudah seharusnya memprioritaskan rakyatnya  di atas kepentingan yang lain. Karena tugas seorang pemimpin adalah mengurusi, mengayomi, meri'ayah rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah saw.:
"Imam (pemimpin) itu mengurusi rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia pimpin," (HR al Bukhari-Ahmad).

Sudah menjadi rahasia umum biaya pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, legislatif ataupun pemillihan kepala daerah, adalah pesta politik berbiaya mahal. Para calon presiden, anggota legislatif, dan calon kepala daerah mampu mengeluarkan biaya  ratusan miliar hingga triliunan rupiah demi meraih kursi panas kekuasaan. Begitupun pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah wabah virus Covid-19 tentu saja akan menelan biaya yang luar biasa besarnya.

Begitulah pemilu dalam paradigma sistem demokrasi kapitalis-liberal adalah satu-satunya cara untuk mengantarkan penguasa ke kursi kekuasaannya. Hal ini merupakan perwujudan konsep kedaulatan di tangan rakyat.

Inilah pula yang menjadikan lahirnya aroma korporatokrasi tercium dengan sangat kuat. Dimana setiap kebijakan yang dihasilkan penguasa selalu berpihak kepada kepentingan para korporat pemilik modal, yaitu mereka yang berjasa besar dalam menyokong naiknya penguasa di kursi kekuasaan. Sementara rakyat yang dibutuhkan suaranya saat di bilik suara, hanya akan berakhir sebagai pihak yang dilupakan dan dikorbankan segera setelah mereka berada di kursi kekuasaan. Habis manis sepah dibuang. 
 
Buramnya potret negeri ini jelas karena  sistem yang rusak, batil, tidak memuaskan akal, dan tidak menentramkan jiwa. Rakyat pun mulai gerah dan jenuh akan kebohongan yang diciptakan oleh sistem buatan akal manusia ini. 

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun perkara dalam kehidupan manusia kecuali ada aturannya. Rasul saw telah menjelaskan tuntutan, hukum, dan solusi Islam atas berbagai perkara. Tentu semuanya bersumber langsung dari Allah Swt.

Begitupun dalam pemilihan kepala daerah. Konsep pemilihan kepala daerah dalam Islam jelas berbeda dengan sistem Demokrasi kapitalisme. Dalam Islam telah dijelaskan dengan gamblang bagaimana kriteria dalam pemilihan Kepala Daerah. Mereka dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan amanah.

Rasulullah saw bersabda:
"Jika amanah telah disia-siakan tunggulah saat-saat kehancurannya." Seorang Arab Baduwi berkata, "Bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau bersabda,"Jika urusannya diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancurannya," (HR al-Bukhari dan Ahmad)

Rasul saw memperingatkan jika urusan itu dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak layak) maka akan terjadi kerusakan. Itu jelas telah menyia-nyiakan amanah. Jadi jabatan hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi apalagi terobsesi dengan jabatan itu. 

Dalam Islam, Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Hal itu telah terjadi dari semenjak berdirinya daulah Islam di Madinah yang pertama kali dipimpin oleh Rasulullah saw sampai kekhilafahan Khulafaur Rasyidin. Jadi Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat atau oleh wakil mereka. Maka yang mendasari dari kepimpinan daerah adalah pengaturan  dan pemeliharaan berbagai kepentingan dan kemaslahatan rakyat akan benar-benar terwujud.

Kepala Daerah dapat diberhentikan kapan saja oleh Kepala negara. Baik karena sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman dan ketidakmampuan. Bahkan bisa juga tanpa sebab dan kesalahan. Karena Rasullullah saw pernah memberhentikan Mu'adz bin Jabal dari jabatan wali Yaman. Begitupun khalifah Umar ra pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab.

Maka bisa kita simpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dalam konsep Islam adalah sebagai berikut : Yang pertama, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang dilakukan oleh kepala negara (khalifah) adalah sangat efektif, efisien dan berbiaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya.  Problem politik biaya sebagaimana dalam sistem kapitalisme dengan berbagai dampak tidak akan terjadi. Triliunan uang rakyat tidak akan terkuras habis hanya untuk pemilihan kepala daerah dan dananya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, akuntabilitas pemimpin akan terjamin. Pemimpin daerah bisa diberhentikan segera jika melakukan pelanggaran atau kezaliman bahkan tanpa kesalahan sekalipun. Termasuk dari penyegaran dan peningkatan kinerja program pun akan berjalan efektif. Keterpaduan dan keharmonisan pemimpin pusat dan daerah bisa terwujud.

Ketiga, partisipasi rakyat akan tinggi dan kontrol terhadap pemimpin daerah akan mudah. Pada proses awal, rakyat dan wakil mereka biasanya memberikan masukan terkait sosok pemimpin daerah yang mereka inginkan. Kepala negara (khalifah) akan sangat terdorong memenuhi aspirasi itu. Sebab jika rakyat (wakil mereka) menampakkan ketidakridaan atas pemimpin daerah, khalifah harus memberhentikannya. Maka partisipasi rakyat dalam mengontrol Kepala Daerah akan bangkit.

Begitulah pemilihan kepala daerah dalam konsep Islam. Ketika tuntunan Islam itu diterapkan dalam daulah Islam, maka semua kepentingan dan  kemaslahatan rakyat akan terpelihara. Kesejahteraan dan kemakmuran pun akan terwujud. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah Swt dari langit dan bumi kepada semua penduduk negeri.

Maka wajar, bila saat ini rakyat sudah sangat merindukan pemimpin yang demikian, yakni yang amanah, adil, tulus ikhlas tanpa pamrih hanya mengharapkan rida Allah semata. Serta mampu memenuhi semua kebutuhan pokok rakyat. Melindungi, mengayomi, dan menjaga akan keselamatan nyawa semua rakyatnya.

Semua hanya ada dalam sistem Islam. semoga tidak akan lama lagi akan segera tegak di muka bumi ini. 
Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top