Oleh : Erin Azzahroh
(Aliansi Penulis Rindu Islam)

Presiden Joko Widodo marah saat rapat tertutup kabinet di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni lalu. Video pidato tersebut diunggah oleh  Sekretariat Presiden di akun Youtube resminya, Minggu (28/6).

Dalam pidatonya, presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja sejumlah bawahannya. Menurutnya banyak menteri belum mempunyai sense of crisis di kondisi wabah Covid-19 ini. Akibatnya, mereka bekerja sebagaimana kondisi normal. Padahal presiden siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu hingga membubarkan lembaga. Dirinya pun mengancam merombak kabinet (reshuffle) jika para menteri masih saja membuat kebijakan seperti kondisi normal.

Presiden gusar lantaran anggaran kesehatan masih terserap 1, 53%. Bantuan sosial ke masyarakat yang masih belum 100%. Juga lambannya stimulus ekonomi ke sektor UMKM dan manufaktur yang merupakan industri padat karya.

Menteri kesehatan Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena permasalahan di level operasional dan proses administrasi. Permasalahan ini menjadi musuh baru bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (idn.times, 27/6/2020).

Buruknya kinerja menteri memang menjadi tanggung jawab presiden. Apalagi saat pengukuhan Kabinet Indonesia Maju, presiden menegaskan bahwa visi-misi kabinet sama dengan milik presiden. Sehingga, jika saat kabinet menjalankan tugas tidak sesuai dengan visi-misinya, maka tentu  ada konsekuensi yang ditanggung presiden. Kemarahan presiden tersebut sama dengan mengakui kegagalannya dalam menangani wabah.

Beginilah bila pejabat tidak dipilih berdasarkan kompetensinya, melainkan sekadar untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Pemerintah akhirnya bekerja bukan untuk melayani rakyat. Tujuan mereka hanya untuk melayani partai. Juga mengamankan kepentingan kapitalis yang telah mendukungnya saat pemilu yang mahal. Rezim oligarki-kapitalis ini tidak akan pernah mampu menangani wabah.

Kebijakan solutif untuk pandemi hanya dapat lahir dari sistem yang benar. Sistem pemerintahan yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu khilafah. Tentu saja dari sistem ini pasti mampu menyelesaikan karena bersumber dari Zat yang paling tahu apa yang terbaik bagi makhluk-Nya.

Islam memandang bahwa khalifah bertanggung jawab penuh dalam urusan rakyat, termasuk saat wabah. Ada struktur negara yang diatur sesuai kebutuhannya.

Mu’awin atau pembantu khalifah, struktur yang diangkat untuk membantu khalifah mengemban tugas-tugas kekhilafahan dalam hal tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Sehingga, mu’awin harus dipilih berdasarkan syarat dari syari’at. Laki-laki, merdeka, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan dalam tugas yang diwakilkan kepadanya. Namun meski diwakilkan, khalifah harus tetap mengontrol kinerja mu’awin apakah benar-benar terlaksana dengan baik.

Sementara untuk mempermudah urusan rakyat saat pandemi, ada departemen kemaslahatan umum yang mengurusnya. Departemen tersebut mencakup urusan kewarganegaraan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Tentu saja, pemimpin dari tiap departemen ini harus profesional. Mereka mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada khalifah, dan akan bekerja dalam ikatan syariat. Sehingga akan benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan administrasinya.

Efektivitas kinerja departemen kemaslahatan terjamin karena biaya operasionalnya disokong oleh baitul mal. Siap disalurkan kapan pun sesuai kebutuhan. Selain itu, karakter kinerjanya haruslah sederhana, cepat, dan ditangani oleh orang-orang yang profesional. Sehingga akan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat dan terhindar dari salah pelayanan. Dengan demikian, khilafah akan mampu menjadi pengurus dan pelayan bagi rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top