Oleh : Nira Syamil
Praktisi Pendidikan

Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang isu sensitif, kali ini  masalah pembiayaan. Jagat maya dikejutkan dengan keharusan setiap calon mahasiswa pergruan tinggi bergengsi yang lulus seleksi mandiri untuk memberikan jaminan kemampuan keuangan dalam bentuk rekening berisi minimum 100 juta rupiah. Hal ini terungkap dari bidik layar web PT tersebut yang kemudian viral karena diunggah oleh pendaftar jalur seleksi mandiri yang merasa dibodohi sebab syarat tersebut baru dimunculkan pada H-5 penutupan pendaftaran. Syarat tersebut juga ditambah dengan biaya uang pangkal yang nilainya antara 25 hingga 40 juta rupiah. Fakta ini kembali menguatkan kesan bahwa pendidikan itu mahal dan sesiapa tak memiliki uang tak perlu bermimpi mendapat pendidikan terbaik.

Seleksi mandiri menjadi pintu ke-3 bagi calon mahasiswa yang ingin menjadi bagian dari ITB. Dalam web ITB dinyatakan bahwa sebelumnya, ITB berkukuh pada 2 (dua) hasil seleksi yaitu SNMPTN dan SBMPTN untuk menjaring calon mahasiswa baru yang dianggap memiliki kompetensi dan potensi mengikuti pendidikan program sarjana di ITB. Hal ini menyebabkan alternatif pilihan jalur seleksi lain bagi calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi kompetensi dan potensi yang setara namun tidak diterima baik melalui SNMPTN maupun SBMPTN otomatis menjadi tertutup. Seleksi Mandiri ITB memberi kesempatan ke-3 bagi siswa WNI (baik yang menempuh pendidikan menengahnya di dalam maupun luar negeri) untuk mengikuti pendidikan program sarjana di Institut Teknologi Bandung. Seleksi Mandiri (SM) – ITB diprioritaskan bagi calon mahasiswa yang belum diterima melalui jalur seleksi SNMPTN/SBMPTN atau seleksi program Kelas Internasional ITB tahun 2020.

Namun sebagaimana disinyalir berbagai kalangan-termasuk mahasiswa ITB- seleksi mandiri ini menjadi ajang mengeruk dana dari masyarakat dan memberi peluang kepada calon mahasiswa yang “ga pintar-pintar amat” untuk menjadi bagian dari PT bergengsi ini. Jadilah 30% kuota mahasiswa baru ITB akan terisi oleh pendaftar dari jalur ini.

Lantas mengapa jalur ini bisa menjadi ajang mencari dana? Apakah ITB sebagai PT negeri tidak mendapat dana dari pemerintah? Masalah ini bermula dari perubahan status ITB menjadi BHMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum. Dengan PP ini  PTN mendapat  kebebasan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak hanya berupa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, namun juga otonomi dalam bidang keuangan. Status BHMN diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa pengelolaan keuangan  PT BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Tidak lama berselang pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mewajibkan pengelolaan perguruan tinggi dengan pola pengelolaan keuangan BLU ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Syarat sebuah PTN dapat menjadi PTN BH tercantum pada Pasal 2 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020, isinya tentang perubahan atas peraturan Mendikbud No 88 Tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN badan hukum. Salah satu syarat itu adalah “kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.”

Menurut Kepala Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Sumut Prof Dr Dian Armanto, PTN-BH berorientasi memanfaatkan dana masyarakat untuk perbaikan mutu pendidikan. Demi menjaga agar tidak terjadi pungutan membabi buta ditetapkan UKT. Dengan UKT  masyarakat yang punya dana besar akan membayar uang kuliah besar pula, sementara masyarakat yang uangnya sedikit bayar uang kuliah lebih kecil pula, sehingga ada subsidi silang dan memang tidak semua membayar mahal.(https://www.sumut24.co/dian-armanto-subsidi-ke-ptn-disetop-tambah-beban-masyarakat)

Perubahan status PTN menjadi PTN BH dengan konsekuensi pengelolaan dana secara otonom memaksa PTN BH menetapkan pungutan kepada mahasiswa untuk mencukupi kebutuhan. Didukung oleh kebijakan 3 jalur penerimaan, jadilah komersialisasi pendidikan menemukan formula yang mudah diindera. Hal ini lumrah terjadi di alam kapitalis. Siapa memiliki kebutuhan sewajarnya mengeluarkan pengorbanan untuk memperoleh kebutuhan itu. Pendidikan di era kapitalis ini adalah semata komoditas yang diincar banyak orang,  terlebih pendidikan di kampus begengsi. Tak aneh jika untuk itu masyarakat yang membutuhkan harus mengeluarkan biaya tak sedikit. Ya, inilah yang terjadi saat ini. Komersialisasi pendidikan dibungkus dengan istilah-istilah manis seperti badan hukum, otonom, tanggung jawab sosial, pengembangan industri dan kewirausahaan kampus. Nyatanya semua itu adalah upaya lepas tangan pemikul tanggung jawab pokok pendidikan untuk rakyat.

Sejatinya pendidikan adalah salah satu dari tiga kebutuhan dasar  masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan dasar itu adalah pendidikan, kesehatan dan keamanan.  Sebagai penanggun gjawab, pemerintah seyogyanya menyelenggarakan sistem pendidikan terstandar dengan jaminan pembiayaan murah bahkan gratis.

Kondisi ini bertolakbelakang dengan pengelolaan pendidikan dalam sistem tata negara Islam. Berdasarkan sirah Nabi saw. negara Islam juga memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan pada  tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah  adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di Madrasah al-Muntashiriah setiap siswa menerima beasiswa senilai satu dinar (4,25 gram emas). Begitu pula dengan Madrasah an-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan, serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Islam diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah.  Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat. Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, maka pemerintah  meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim. Jika sumbangan kaum Muslim juga tidak mencukupi, maka kewajiban pembiayaan untuk pos pendidikan beralih kepada seluruh kaum Muslim. Dalam kondisi seperti ini negara memungut pajak (dharibah) dari kaum Muslim. Masyarakat yang dipandang mampu dan berkecukupan akan dikenai pajak. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, terbebas dari membayar pajak.

Demikianlah Islam mengatur pembiayaan pendidikan. Pemerintah adalah penanggung jawab pembiayaan pendidikan. Tak ada pungutan bagi mahasiswa atau orangtuanya. Sistem pendidikan ini adalah bagian integral dari sistem Islam yang mencakup sistem ekonomi, politik, sosial, budaya hingga pertahanan dan kemanan. Menerapkan sistem pendidikan Islam harus dilakukan dalm sistem Islam yang menyeluruh.
Wallahu a'lam.
 
Top