**





Oleh : Fika Anjelina 
Member Akademi Menulis Kreatif dan Aktivis Islam

Ada pepatah mengatakan “sudah jatuh, tertimpa tangga”. Pepatah ini sesuai dengan kondisi masyarakat. Karyawan banyak di-PHK, tarif listrik naik, biaya pendidikan juga mahal, premi BPJS naik, dan lain-lain. Kondisi masyarakat  terpuruk, masih juga ditambah dengan kebijakan yang tidak memihak rakyat. 

Khalayak juga dikejutkan dengan kasus seorang ibu di Makassar, Sulawesi Selatan yang kehilangan anak di dalam kandungan. Hal itu terjadi karena ia tidak mampu untuk membayar biaya swab test sebesar Rp2,4 juta. Padahal, saat itu kondisinya membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.

Dilansir oleh bbc.com, seorang ibu hamil bernama Ervina Yana di Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan bayinya di dalam kandungan saat akan dilahirkan. Penyebabnya adalah karena tindakan operasi kelahiran yang telat akibat dia harus menjalani proses pemeriksaan Covid-19.

Pendamping Ervina dan juga aktivis perempuan, Alita Karen mengatakan Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab tesnya tidak ada yang menanggung. Akibatnya, saat di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal.

Padahal, Ibu Ervina terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI). Namun, tes rapid dan swab test tidak tercakup dalam BPJS. Sehingga, masyarakat harus membayar lagi untuk tes Covid-19. Sedangkan kondisi  ibu hamil sangat rentan dan butuh penanganan medis yang  cepat. Ketika tidak segera diberikan penanganan yang cepat, maka bisa berakibat kematian pada janin atau ibu. Hanya saja pihak medis juga dibingungkan dengan administrasi yang berlaku. Kondisi ini bertentangan dengan hati nurani tenaga medis yang harus mengedepankan nyawa manusia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan saat ini terjadi “komersialisasi” tes corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. “Banyak RS saat ini yang memanfaatkan seperti aji mumpung dengan memberikan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu akibat dari tidak ada aturan dan kontrol dari pemerintah,” kata Trubus. (BBC.com, 18/06/2020)

Hal ini dibantah oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Ketua Umum ARSSI, Susi Setiawaty menjelaskan bahwa tudingan mahalnya tes corona disebabkan beberapa hal. Pertama, pihak RS harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes. Kedua, biaya untuk membayar tenaga kesehatan yang terlibat dalam tes tersebut. Mulai dari dokter, petugas laboratorium, hingga petugas medis yang membaca hasil tes tersebut.

Biaya untuk melakukan rapid tes dan swab test bervariasi di berbagai instansi di Indonesia. Untuk rapid test berkisar dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Sementara untuk swab test berkisar dari Rp1,5 juta hingga Rp5 juta, tergantung seberapa lengkap pengecekan yang ingin diperiksa. 

Dengan tarif yang mahal seperti itu hanya bisa dijangkau orang kaya saja. Bagaimana dengan orang yang menengah ke bawah? Untuk memenuhi kebutuhan makan saja, mayoritas rakyat masih kesulitan. Tarif BPJS dinaikkan juga tidak bisa menutupi biaya rapid tes dan swab test. Sehingga rakyat tetap dikenakan biaya mandiri di luar dari BPJS.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan tingginya harga tes Covid-19 disebabkan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dia mengatakan masyarakat sebagai konsumen perlu kepastian harga. Selain mengatur HET, pemerintah juga perlu mengatur tata niaganya.

Ketika sudah ditentukan HET, apakah masyarakat juga sanggup untuk membayarnya? Karena memang tidak ada jaminan dari pemerintah dalam memenuhi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat diminta mandiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bahkan, rakyat terus diperas untuk membayar pajak.

Menurut Trubus, terdapat dua solusi yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ‘komersialisasi’ tes corona ini. Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid test maupun swab test. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah. 

Dengan sistem kesehatan berbasis asuransi, rakyat dibebankan untuk membayar premi yang mahal. Namun, ketika rakyat membutuhkan pelayanan, rakyat harus membayar lagi di luar BPJS. Ditambah dengan birokrasi layanan kesehatan yang berbelit dan rezim yang mendukung berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka. Bahkan, mereka tidak peduli jika banyak rakyat meregang nyawa karena kebijakan yang mereka buat.

Inilah bukti bahwa sistem kapitalis tidak manusiawi. Sistem kapitalis berdasarkan pada asas sekularisme. Semua diukur dengan takaran untung rugi. Sehingga fungsi negara sebatas regulator saja, bukan pelayan rakyat. Negara tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya. Rakyat dipaksa untuk mencari penghasilan sendiri. Rakyat juga dipaksa memenuhi semua kebutuhan hidupnya mulai sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Ditambah lagi rakyat juga harus membayar pajak penghasilan, kesehatan, kendaran, rumah dan lain-lain.

Berbeda dengan sistem Islam yang berlandaskan pada akidah Islam. Sistem Islam menempatkan negara layaknya perisai bagi rakyatnya. Negara bertanggung jawab menjamin keselamatan jiwa seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali, ada atau tidaknya wabah. Sabda Rasulullah saw. “Imam/khalifah adalah penguasa dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Berikut kebijakan khilafah di tengah wabah dan menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagaimana tuntunan syariat. Pertama, negara memastikan suplai kebutuhan vital pada rakyat terdampak wabah. Negara memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer, dan lain-lain) tersedia secara cukup. Negara juga memastikan bahan yang memperkuat imunitas tubuh, layanan kesehatan (RS, tenaga medis, obat, alat kesehatan, dan lain-lain), layanan pengurusan jenazah dan sebagainya tersedia dengan baik.

Kedua, sebagai pengurus rakyat, negara akan melakukan pelacakan secara masif dan gratis. Petugas kesehatan memeriksa semua rakyat dari pintu ke pintu tanpa terkecuali. Dengan begitu orang yang terinfeksi bisa langsung dikarantina. Sehingga penyebaran virus dapat diminimalisasi. Jika kasus mulai sedikit atau bahkan tidak ditemukan dalam kurun waktu tertentu, maka orang yang sehat bisa kembali beraktivitas. Karena yang terinfeksi sudah dikarantina.

Ketiga, negara akan membiayai aktivitas edukasi masyarakat dan promosi hidup sehat pada masyarakat. Di antaranya, aktivitas sanitasi di tempat-tempat umum (stasiun, playground, halte,dan lain-lain) serta pemasangan alat pendeteksi suhu tubuh di titik akses masuk wilayah negara. Sehingga masyarakat yang sehat tidak khawatir terinfeksi saat beraktivitas di luar.

Sumber dana untuk mengatasi wabah berasal dari baitulmal. Sistem ekonomi Islam tetap stabil saat wabah. Sumber pemasukan negara bukan dari pajak dan riba, melainkan tiga pos utama. Yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos zakat. Untuk menangani wabah, negara bisa mengambil dari pos fa’i dan kharaj serta pos kepemilikan umum. 

Hanya Islam yang mampu menyelesaikan masalah manusia termasuk pandemi ini. Ketika Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai khilafah, maka akan didapat keberkahan dari langit dan bumi. Karena Islam bersumber dari Allah Swt. Maha Pencipta manusia dan alam semesta. Dan Islam akan membawa rahmat bagi seluruh alam.
Wallaahua'lam bishshawaab
 
Top