Oleh : Tri S, S.Si
Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan merevisi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020-2021 di Jakarta karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 tahun 2009. LBH meminta proses penerimaan siswa baru dijadwal ulang. (detikNews, 28 Juni 2020)

"LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan peraturan yang lebih tinggi lainnya. Selain itu juga menjadwal ulang proses-proses penerimaan dengan aturan yang baru nantinya tersebut sebagai akibat dari aturan yang berlaku saat ini," kata anggota LBH Jakarta Nelson dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2020).

Nelson menyoroti aturan terkait zonasi usia yang menjadi prioritas dalam PPDB tahun ini. Padahal menurutnya, dalam Permendikbud yang menjadi prioritas adalah zonasi wilayah. Kemudian zonasi usia menjadi pertimbangan ketika jumlah kapasitas melebihi batas.

"Hal inilah yang memicu kekacauan karena pada akhirnya banyak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah dan kemungkinan besar akan diterima di sekolah yang jauh jaraknya dari rumah. Padahal prinsip dari Permendikbud 44/2019 adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah (lihat Pasal 16). Faktor usia peserta didik yang lebih tua baru menjadi faktor yang dipertimbangkan ketika terdapat kesamaan jarak tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Akibatnya nanti peserta didik akan bersekolah di tempat yang jauh dari rumah dan hal tersebut akan berdampak pada waktu yang dihabiskan di jalan dan ongkos sehari-hari yang memberatkan," ujar Nelson.

Nelson juga menyoroti terkait aturan kuota minimum jalur zonasi yakni 40 persen. Menurutnya, angka itu lebih rendah dari Permendikbud 44/2019 yang mengatur 50 persen.

Sistem zonasi yang diterapkan dunia pendidikan negeri ini semakin menambah ruwet para orangtua siswa. Pasalnya sistem ini memiliki kriteria yang cenderung tak sesuai dari mulai penerapan batas usia yang menjadi kriteria penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Berganti Menteri maka akan berganti pula sistem yang akan diterapkan. Hal ini membuat kebingungan mereka yang menjalankan sistem.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berdalih kebijakan batas usia yang diterapkan di wilayahnya dikarenakan memiliki demografi yang berbeda dengan wilayah lainnya. Demografi wilayah tersebut mempertimbangkan keunikan kepadatan penduduk setiap wilayah, jenis hunian yang vertikal sampai tingkat penyebaran sekolah yang tidak sama setiap kelurahan. Sedangkan penerapan zonasi di provinsi lainnya tidak bermasalah dikarenakan mereka lebih mengutamakan jarak rumah dengan sekolah, nilai akademik kemudian baru batas usia menjadi kriteria akhir.

Penerapan zonasi terkait kebijakan batas usia di DKI Jakarta menimbulkan polemik tersendiri bagi para siswa. Batas usia yang menjadi standar utama membuat siswa yang memiliki nilai akademik tinggi tak mampu masuk sekolah yang diinginkannya. Hal tersebut membuat para siswa putus asa dikarenakan tak mampu masuk sekolah negeri. Kebijakan ini harusnya dikaji ulang oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta supaya tidak menimbulkan masalah yang berbelit.

Orangtua siswa juga banyak yang tak terima dengan kebijakan batas usia hingga mereka pun mengadukan masalah tersebut ke Komnas Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut dianggap tak adil dan menzalimi para siswa yang mereka sudah bekerja keras dengan belajar rajin agar mendapatkan nilai akademik tinggi. Pupus sudah harapan para siswa masuk ke sekolah negeri yang sesuai keinginannya. Pasalnya kriteria batas usia menjadi batu sandungan.

Permasalahan kriteria batas usia dalam PPDB DKI Jakarta adalah faktor dari bergonta-gantinya menteri dalam dunia pendidikan saat ini. Maka tak ayal kebijakan yang dikeluarkan pun seakan kehendak masing-masing individu. Kebijakan yang diterapkan berdampak buruk bagi para siswa bahkan orangtua siswa yang kecewa dengan PPDB DKI Jakarta. Penerapan kebijakan semacam itu merupakan buah dari para kepentingan kapital semata sehingga mereka dapat mencari keuntungan dari sistem tersebut.

Sudah selayaknya kita kembali kepada sistem Islam. Dimana sistem ini mampu memberikan keadilan bagi seluruh umat.

Apalagi pendidikan adalah kebutuhan dasar umat yang harus dipenuhi oleh negara. Baik dari segi fasilitas pendidikan maupun para tenaga pendidiknya.

Islam akan menghapus sistem zonasi, karena Islam akan memberikan pemerataan pendidikan. Sehingga tak akan ada lagi sekolah favorit ataupun sekolah unggulan. Semua hal tersebut akan diberikan fasilitas yang sama oleh negara.
 
Top