Oleh : Yuni Nisawati (Aktivis Dakwah )

Pendidikan merupakan hak untuk semua orang yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Namun, baru terjadi di tahun ini pendidikan diatur oleh jarak rumah dan usia. Sehingga membuat masalah baru.
Seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Sejumlah orangtua murid yabg terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/06/2020).

Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ini dibatalkan atau diulang. Alasannya, kebijakan batas usia yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dinilai bertentangan dengan Permendikbud no. 44 tahun 2019.

Menurutnya, banyak laporan dan protes dari orangtua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB, sehingga menuntut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan proses PPDB DKI Jakarta dan mengulamg kembali proses pemerimaan murid baru.
Karena penerapan permendikbud nomor 44 tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling terakhir nanti usia untuk kuota berikutnya. (www.vivanews.com/28/06/22020)

Disisi lain, orangtua murid terus mempermasalahkan aturan penerimaan siswa baru sistem zonasi, tetapi mengutamakan usia. Padahal penutupan pendaftaran online segera berakhir.
Sementara itu dalam keterangan persnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyarankan kepada orantua yabg anaknya gagal dalam jalur zonasi penerapan peserta didik baru 2020, untuk mngikut jalur prestasi. Dan terkait penerimaan berdasarkan usia, Pemprov DKI menegaskan hanya menjalankan peraturan kemendikbud tentang PPDB. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 tahun 2020 tentang zonasi sekolah untuk penerimaan pese didik baru tahun pelajaran 2020-2021. (www.kompastv.com/27/06/2020)

Dengan adanya sistem ini, pemerintah semakin mmempersulit anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan. Dimana pendidikan itu penting sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, bukan sesuai jarak rumah atau pun usia. Dengan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengurusi umat.

Ini juga merupakan sebuah potret nyata kegagalan negara menjamin layanan pendidikan untuk masyarakat. Pemberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan melahirkan sistem zonasi menghantarkan pada beragam kisruh setiap tahunnya dan menelantarkan hak anak umat.
Padahal, pendidikan adalah hak setiap anak dan sebuah kewajiban.
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224)

Seharusnya negara mempermudah orang-orang yang hendak menuntut ilmu, bukan malah mempersulitnya. Karena sudah tugas negaralah memberikan fasilitas yang terbaik untuk umat.
Selama sistem bobrok lah yang dipakai pemerintah, maka umat akan terus mengalami kemunduran. Termasuk didalam pendidikan.

Berbeda dengan islam yang memberikan fasilitas terbaik untuk umat didalam bidang pendidikan. Bahkan ada yang memberikan fasilitas gratis. Dan Untuk memperoleh hal tersebut tidak memerlukan jarak rumah atau pun usia. Namun, sesuai kemampuan anak tersebut. Karena hanya islam lah yang mampu memahami dan mengerti kebutuhan umat. Karena islam tahu pentingnya pendidikan untuk umat.

"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." (HR Tabrani)
 
Top