Oleh : Hermida I. Nur Aulia
(Mahasiswi Ideologis, Penulis, Sastrawan)

Berdasarkan infografis Covid-19 yang semakin meningkat di dunia termasuk di Indonesia, belum ada kepastian akan berakhirnya wabah Corona. Problem yang terjadi di tengah wabah pun semakin multikrisis, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya.

Baru-baru ini beredar trending topic di twitter melalui tagar #NadiemManaMahasiswaMerana dan #MendikbudDicariMahasiswa di Twitter, mahasiswa pun curhat dan tidak sedikit yang membagikan poster yang menampilkan sosok Nadiem Makarim yang tutup mata dan tutup telinga dengan situasi sulit ekonomi mahasiswa. Hal tersebut yang menjadikan mahasiswa merasa terbebani. Tagar yang diketahui dikomandoi oleh Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) ini menyuarakan beragam isu dalam dunia pendidikan nasional. (liputan6.Com, 03/06/2020)

Poin yang diserukan aliansi BEM-SI sendiri salah satunya adalah mengenai relaksasi biaya UKT. BEM SI beralasan penurunan uang kuliah genting diterapkan mengingat kondisi ekonomi sebagian besar orang tua mahasiswa terdampak pandemi Corona.

Berdasarkan survei BEM SI ditemukan ada 83,4 persen mahasiswa mengalami perubahan atau penurunan penghasilan orangtua selama pandemi. Sementara itu, sebanyak 76,9 persen mahasiswa tidak memiliki jaminan untuk membayar biaya kuliah semester depan. Di sisi lain, kebutuhan kuliah jarak jauh meningkat kala pandemi. Untuk kebutuhan pulsa, misalkan. Menurut survei yang sama, 92,2 persen mahasiswa menggunakan kuota internet Rp25 ribu-Rp500 ribu per pekan. (m.cnnindonesia.com. 03/06/2020)

Nyatanya, kapitalis memang benar-benar timpang dalam merehabilitasi problem pendidikan. Apalagi dalam wabah, tentu saja masalah ekonomi semakin menggema.

Pada dasarnya, prinsip kapitalis bukanlah prinsip pelayanan melainkan kongsi dagang semata. Pendidikan yang awalnya menjadi hak pokok rakyat justru menjadi komoditas belaka. Pendidikan hanya dapat dinikmati oleh orang yang mampu membayar.

Berbeda halnya dengan Islam yang menerapkan hukum Allah Swt. yang tidak pernah timpang dalam merehabilitasi segala bentuk problem yang dihadapi umat baik itu individu maupun kelompok.

Apabila harta di Baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi biaya pendidikan. Maka, Negara Khilafah boleh untuk meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim. Jika sumbangan pun juga tak dapat mencukupinya. Maka, kewajiban pembiayaan untuk pos pendidikan beralih kepada seluruh kaum muslim. Sebab, Allah Swt. telah mewajibkan kaum muslim untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran wajib ketika Baitulmal tidak sanggup mencukupinya.

Jika sistem Islam diterapkan untuk menangani berbagai macam problematika umat. Maka, tentu saja rakyat akan merasa aman dan damai.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top