Oleh : Marwa Ummu Afa

Mahalnya tes corona telah menelan korban. Seorang ibu di Makasar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta.  Padahal kondisinya saat itu membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan. (Kompas.Com 19 Juni 2020).

Tes corona dengan biaya yang tak murah, mau tak mau harus dilakukan masyarakat sebagai tuntutan keadaan masa kini. Apalagi disyaratkan bagi yang hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke luar kota untuk memiliki surat keterangan kesehatan.  Saat hendak naik kereta misalnya, diperlukan hasil rapid test, tes PCR, atau tes influenza sebagai syarat seseorang boleh naik kereta.

Biaya untuk menguji seseorang terinfeksi virus Covid-19 atau tidak, banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Hal ini karena sangat tingginya harga alat tes dan biaya tenaga kesehatan yang menanganinya. Selain harga alat tesnya sendiri yang mahal, ternyata biaya tesnya juga bervariasi di setiap daerah.

Dilansir Kompas.com, Selasa (24/3/2020), di sebuah marketplace harga alat rapid test impor dari China adalah Rp 295.000. Akurasinya diklaim mencapai 95 persen hanya dalam waktu 15 menit. Tapi ada juga yang menjual dengan harga Rp 900.000 per buahnya. Rata-rata harga alat rapid test di bawah Rp 1 juta.

Sementara itu untuk tes PCR dan swab harganya lebih mahal, yakni bisa mencapai jutaan rupiah. Di RS Universitas Indonesia salah satunya, biaya pemeriksaan tes swab termasuk PCR adalah Rp 1.675.000, sudah termasuk biaya administrasi.

Ongkos tes ini bisa bervariasi di setiap daerah. Sebagai contoh di Riau, harga tes swab per orang adalah Rp 1,7 juta. Harga tersebut merupakan tes swab mandiri di RSUD Arifin Achmad. Menurut Juru Bicara Penanganan Covid-19 Riau, dr Indra Yovi, harga itu adalah yang termurah dibanding harga di daerah lain. Sementara di Makassar, ada yang menjual tes swab seharga Rp 2,4 juta, yaitu di RS Stellamaris seperti yang diberitakan Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Berbeda lagi Di RS Pertamina Balikpapan, dimana untuk satu kali pengujian PCR mandiri dikenakan biaya sebesar Rp 2,1 juta. Biaya itu belum termasuk biaya pendaftaran dan biaya konsultasi dokter. Sementara di RSUD dr Moh Saleh, kota Probolinggo, biaya tes swab Covid-19 adalah sebesar Rp 1.7500.000 untuk umum dan atau mandiri. Sedangkan RSUD Dr Moewardi, Solo, untuk biaya uji swab PCR kurang lebih Rp 1,6 juta, sudah termasuk pendaftaran dan konsultasi dokter.

Jangankan beda wilayah, dalam satu wilayah harga tes ini bisa beragam antar rumah sakitnya. Sebagai contoh di Jakarta, harga tes swab mandiri bervariasi antara satu RS dengan RS yang lain. Di RS Pertamina harga pemeriksaan swab dan PCR mandiri adalah sebesar Rp 2.500.000. Siapkan dana Rp1.500.000 hingga Rp 2.800.000 jika anda ingin melakukan tes swab di RSPAD Gatot Subroto. Sedangkan swab test di RS Bunda Menteng adalah Rp2.400.000, yang hasilnya akan keluar 2-6 hari setelah test. Sementara di RS Islam Jakarta Pondok Kopi disediakan paket rapid test dengan berbagai pilihan yang dibanderol mulai dari 490.000 hingga Rp 2.350.000.

Kenapa harga ini begitu bervariasi? Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menjelaskan bahwa tingginya harga tes Covid-19 dikarenakan pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dengan tidak adanya pengaturan HET dari pemerintah, banyak pihak yang menentukan harga sendiri. Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes. Maka, tak heran jika beberapa oknum menjadikan ini sebagai lahan bisnis. Dengan menetapkan tarif yang mahal dan mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga terjadilah komersialisasi tes corona.

Sangat ironis, di tengah penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi, ada oknum yang mencoba bermain di air keruh.  Mencari keuntungan dengan berbagai alasan.

Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen adalah adanya kepastian harga. Selain mengatur HET pemerintah juga perlu mengatur tata niaganya.  Jika tidak ditentukan, akhirnya masing-masing pihak akan menentukan harga sendiri.  Seperti kondisi saat ini.

Semua terjadi karena minimnya negara dalam mengatur dan mengontrol uji tes corona. Padahal masalah kesehatan itu  menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pemerintah seharusnya turun tangan dalam permasalahan ini dari awal sampai tuntas. Bukan diserahkan sendiri kepada rumah sakit atau rakyat, apalagi kepada swasta.

Dengan tidak adanya pengurusan yang benar dari pemerintah terkait tes corona ini, maka sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nakal dan para kapitalis untuk mengeruk keuntungan di tengah wabah. Tes kesehatan yang harusnya murah atau bahkan gratis ditanggung negara, justru menjadi selangit harganya. Bukannya menyelamatkan jiwa, malah mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Demikianlah, ketika kapitalisme melingkupi hidup kita, semua dihitung dari untung dan rugi berdasarkan materi.  Tidak lagi melihat apakah hal itu akan menyengsarakan rakyat ataukah tidak.  Negara hanya berperan sebagai regulator saja.  Karena dikendalikan oleh para pengusaha, akhirnya regulasi yang keluar adalah yang memberikan keuntungan kepada pengusaha.

Ini jauh berbeda dengan Islam.  Dalam Islam, negara adalah penanggung jawab (raa’in) yang berperan mengurusi urusan umat secara keseluruhan. Dimana setiap urusan rakyat berada dalam tanggung jawab negara sepenuhnya. Seluruh rakyat wajib dipenuhi kebutuhannya oleh negara, tanpa ada diskriminasi atau pilih-pilih.

Termasuk dalam bidang kesehatan.  Sebagaimana pernah dicontohkan saat terjadi wabah di masa pemerintahan Umar Bin Khattab.  Kala itu, ketika terjadi wabah, maka segera diberlakukan lockdown dengan memberikan kecukupan kebutuhan bagi rakyatnya. Mengisolasi mereka yang sakit sehingga tak menular ke yang lainnya, serta memberi pengobatan gratis pada setiap penderita.  Sehingga penyelesaian segera didapatkan. Wabah juga tak berlarut-larut di tengah masyarakat.

Fasilitas kesehatan wajib disediakan gratis oleh negara, ada atau tidak adanya wabah. Karena sebagai kebutuhan pokok, maka kesehatan menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi. Dengan dana yang diambil dari baitul mal untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

Inilah bagaimana Islam mengurusi kesehatan rakyatnya. Pemimpin akan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai syariat Islam. Kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak oleh Allah SWT. Sehingga mindset yang terbangun adalah bekerja untuk menggapi ridho Allah, bukan untuk mempersulit rakyat ataupun mengeruk keuntungan dari rakyatnya sendiri.
Wallahu ‘alam Bishawab
 
Top