Oleh : Shofi Lidinilah
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Sejak masa pandemi Covid-19 berlangsung tak hanya sektor ekonomi yang terkena imbasnya, dunia pendidikan pun mengalami imbasnya. Banyak guru yang mulai mengalami kesulitan dalam sektor ekonomi, dilansir oleh tribunnews.com pasalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS.

Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).

Dilansir oleh mediaindonesia.com, Ikatan Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 Triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari semula Rp53,8 Triliun menjadi Rp50,8 Triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp689,3 Triliun menjadi Rp454,2 Triliun. Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06Triliun menjadi Rp1,98 Triliun.
Kini terlihat bahwa pemerintah kurang berpihak terhadap dunia pendidikan. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia berharap Kemendikbud memiliki rasa empati yang tinggi terhadap guru-guru yang mengalami dampak pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, guru justru harus dijaga pendapatannya karena tidak jarang ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan ada guru yang rela membeli kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka meskipun sekarang Permendikbud membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota data baik untuk guru dan siswa.

Dalam Islam, pendidikan adalah modal dasar membangun sebuah peradaban. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Dari pandangan ini, Negara Islam akan menyokong dan mendukung fasilitas serta sarana prasarana yang dibutuhkan satuan pendidikan.

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan Negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan pendidikan dari negara (baitulmal). Biaya pendidikan dari baitul mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama, membayar gaji segala pihak yang terkait pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

Sekadar diketahui, gaji guru di masa Khalifah Umar bin Khaththab sangat besar nilainya. Gajinya sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasi dengan harga emas hari ini bisa mencapai Rp62.730.000.

Pemberian gaji ini tak memandang status pegawai negeri atau bukan, bersertifikasi atau tidak. Semua yang berprofesi guru akan diberi hak yang sama.

Tak heran bila di masa kejayaan Islam, lahir generasi cerdas dan mulia sebab didukung sistem politik ekonomi yang memberi jaminan kesejahteraan, sistem sosial yang membentuk manusia bertakwa, yakni guru saleh dan salehah, serta sistem pendidikan yang menunjang segala kebutuhan dunia pendidikan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top