Oleh : Ageng Kartika, S.Farm
Pemerhati sosial

New normal jadi istilah baru untuk pelonggaran PSBB, yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemerosotan ekonomi nasional sebagai efek dari pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai detik ini.
Berdasarkan data yang dikeluarkan gugus tugas Covid-19, melalui jubirnya, Achmad Yurianto, pasien positif terus bertambah menembus 1000 orang per harinya.

Kejadian ini disinyalir, karena protokol kesehatan yang seharusnya tetap menjadi prioritas utama ketika produktivitas kerja berlangsung selama pandemi ini, tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pihak kesehatan yang merupakan garda terdepan pun seringkali terbentur  dengan ketidakpatuhan sebagian masyarakat akan informasi yang mereka terima, sehingga menganggap bahaya Covid-19 angin lalu.

Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah Covid-19 di sejumlah daerah Indonesia.
"Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas untuk mencapai produktivitas kembali di daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan," kata dia saat telekonferensi, Sabtu, 4 Juli 2020. (vivanews.com, 04/07/2020)

Dengan semakin bertambahnya kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi, maka seyogyanya ada usaha lebih keras dalam penyerapan anggaran kesehatan penanganan Covid-19. Dengan asumsi bahwa jika terserap maksimal anggaran kesehatan tersebut, maka penanganan untuk pasien Covid-19 cepat tertangani dengan baik. Nakes atau tenaga kesehatan juga dapat memperoleh intensif yang sesuai dengan kinerja mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini.

Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 72 tahun 2020, anggaran Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp. 87,55  triliun. Masing-masing dana penanganan dan dampaknya secara rinci adalah untuk belanja penanganan Covid-19, intensif tenaga medis, bantuan iuran JKN, gugus tugas Covid-19 serta belanja perpajakan di bidang kesehatan jumlahnya 87,5 triliun.  (Www.merdeka.com, 17/06/2020)

Sementara realisasi serapan anggaran hingga Juni 2020 baru mencapai 4,28 %. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan proses penagihan, proses verifikasi klaim biaya perawatan Covid-19 oleh BPJS Kesehatan serta proses revisi anggaran. (Www.aa.com.tr, 04/07/2020)

Sebagian masyarakat yang abai pada penularan Covid-19 ini, disebabkan banyak faktor. Yaitu : minimnya pengetahuan umum tentang bahayanya penyakit, penularan yang bisa membahayakan dirinya, keluarganya dan orang di sekitarnya, informasi yang diterima masyarakat cenderung pada berita hoax, tumpang tindihnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah, ditambah lambannya penyerapan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini menyebabkan nakes pun menjadi korban, dan keterbatasan fasilitas di rumah sakit rujukan dan non rujukan, serta keterbatasan prasarana dan sarana untuk menunjang pemeriksaan dan perawatan pasien Covid-19.

Kebijakan pelonggaran PSBB atau dikenal new normal ini berperan penting pada tidak terputusnya rantai sebaran penularan Covid-19. Mobilitas masyarakat yang merasa terbebaskan dengan kebijakan ini justru jadi bumerang bagi mereka yang memang tidak patuh pada instruksi untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan. Krisis kepercayaan pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat sebagian masyarakat abai terhadap prosedural yang harus mereka jalani selama melaksanakan new normal.

Fakta yang dirasakan dari timpangnya kebijakan yang diambil pemerintah  dikarenakan sistem demokrasi yang berasaskan kapitalisme. Dimana lebih mengutamakan keuntungan materi yang disinyalir memprioritaskan kepentingan para kapital/pemilik modal besar dibandingkan keselamatan kesehatan rakyatnya. Terbukti dibukanya kran-kran perekonomian para pemilik modal besar lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi rakyat menengah ke bawah. Seperti akses pariwisata, tempat perbelanjaan besar, discount besar-besaran untuk investor asing.

Adanya ketimpangan kebijakan ini membuat para penggiat ekonomi rakyat juga bangkit dan berusaha menata kembali alur perekonomian mereka, agar terus bergerak seperti para pemodal besar.

Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan baru dengan menambah beban pajak bagi rakyat. Seperti meningkatnya iuran BPJS, pajak baru berupa tapera (tabungan perumahan rakyat). Seyogyanya pemerintah mengurangi beban pajak bagi rakyat bukan sebaliknya.

Solusi Islam untuk Memutus Rantai Pandemi

Islam memiliki segala aturan yang menyeluruh bagi segala aspek kehidupan manusia karena aturannya datang dari Sang Khalik yang memberikan aturan-aturan sempurna bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Penyelamatan jiwa rakyat dalam kekuasaan Islam menjadi fokus utama dalam menangani penyebaran wabah penyakit. Rakyat yang sehat akan mampu membangun kembali perekonomian yang terpuruk di saat krisis/wabah melanda. Fokus utama, Islam akan mengupayakan anggaran kesehatan yang maksimal agar para tenaga medis dan ahli medis menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi tenaga medis agar memperoleh haknya berupa perlindungan diri dari penyakit menular ketika bertugas dan memberikan apresiasi atas usaha mereka guna kesejahteraan mereka. Serta bagi ahli medis mendorong mereka untuk menemukan obat dan vaksin yang tepat untuk memutus mata rantai sebaran lebih luas lagi.

Penyelamatan ekonomi rakyat tentu akan menjadi salah satu prioritas juga, karena keberlangsungan ekonomi rakyat harus terus berjalan.
Islam telah mencontohkan ketika pandemi kemarau panjang terjadi pada masa kekhilafan Umar bin Khattab ra. Untuk menyelamatkan rakyatnya yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat, Khalifah Umar mengirimkan bantuan pangan yang diperlukan oleh rakyatnya.  Mengerahkan koordinasi  pemerintah daerah yang memiliki limpahan bahan makanan dan tidak terdampak kemarau panjang. Membuka tenda-tenda bantuan bahan makanan dan makanan jadi bagi rakyatnya yang mampu untuk mendatangi tenda-tenda tersebut dan berada di dekat pemerintahan pusat. Khalifah Umar juga memberhentikan untuk sementara pungutan zakat/pajak sampai kondisi pulih. Ketika kelaparan berakhir dan bumi mulai subur maka Umar kembali mengumpulkan zakat pasca bencana/krisis. Artinya, khalifah menilai itu sebagai utang bagi orang-orang yang mampu agar bisa menutupi kelemahan bagi orang-orang yang memerlukan. Sehingga di baitul mal ada dana setelah semuanya diinfakkan. (Muslimahnews.com, 07/04/20)

Fungsi negara sebagai pengurus rakyat akan dijalankan dengan baik. Karena dalam pemerintahan Islam, segala yang telah menjadi tanggung jawabnya akan diperhitungkan kelak di yaumil hisab. Maka pemimpin dan pejabat negara akan bersungguh-sungguh menjalankan peran dan fungsinya agar keselamatan dan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,
"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari)

Kesempurnaan aturan Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan, telah dibuktikan dengan tegasnya khalifah mengambil keputusan yang efektif dan efesien dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Ekonomi negara dapat terwujud dengan sistem baitul mal yang teruji dalam menyediakan pembiayaan negara.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top