Oleh : Tri S., S.Si
Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu (PP Tapera 2020). Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan Tapera ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera. (KOMPAS.com, 7 Juni 2020)

Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021. Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap. Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara dan daerah serta TNI-Polri.

Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan. ”Khusus perusahaan swasta, diberikan waktu sampai tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera,” kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar dikutip dari Harian Kompas, Minggu (7/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (potong gaji karyawan untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri. "Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

Dana bisa diambil setelah pensiun. BP Tapera sendiri sebenarnya bukan lembaga baru. Institusi ini sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Dengan nomenkelatur baru, BP Tapera kini tak hanya menjadi pemungut iuran bagi PNS, namun bakal mengelola dana dari iuran pekerja yang berasal dari BUMN, BUMD, TNI dan Polri, perusahaan swasta, dan peserta mandiri.

Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp12 triliun. Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Dikutip dari Antara, Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro, mengatakan program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. "Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan," ujar Eko.

Dia menuturkan, hadirnya Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di tengah pandemi yang masih tinggi, pemerintah masih sempat membuat celah untuk menambah beban ekonomi rakyat. PP Tapera memang patut dikritisi. Setidaknya dalam beberapa poin berikut:

Pertama, prinsip gotong royong. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan “Tapera adalah gotong royong, bentuknya tabungan wajib. Yang dimaksud dengan gotong royong artinya, yang bisa memanfaatkan adalah masyarakat tertentu, tidak semua peserta.” katanya pada konferensi pers virtual “Manfaat Tapera untuk pekerja” pada Jumat (5/6/2020) di Jakarta.
Bila memang prinsipnya gotong royong, mengapa harus ada iuran wajib? Gotong royong wujudnya itu tolong menolong, bukan main todong. Terlebih pencairan dana iuran wajib itu baru bisa cair jika peserta meninggal atau sudah memasuki usia pensiun yaitu 58 tahun. Waktu yang sangat panjang.

Andaikata tabungan itu dibutuhkan sebelum jangka waktu tersebut, maka si pemilik tabungan akan kesulitan memanfaatkannya. Menyalahi definisi tabungan secara umum. Apalagi jika sudah menjadi iuran wajib, bukankah ini seperti pajak berkedok tabungan?

Pasal 38 Nomor 25 Tahun 2020 menyebut, tak semua peserta Tapera bisa menikmati manfaat kepemilikan rumah meski rutin membayar iuran. Syarat mendapatkan skema pembiayaan dari BP Tapera adalah sudah memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan belum memiliki rumah.

Pola iuran Tapera ini mirip dengan BPJS Kesehatan. Sama-sama menggunakan prinsip gotong royong. Jika BPJS Kesehatan wajib bayar premi sekian ratus ribu dengan jaminan mendapat pelayanan kesehatan.

Maka dalam Tapera, iuran diganti dengan istilah tabungan lalu mendapat kemanfaatan kepemilikan rumah dari dana simpanan yang sudah dikumpulkan. Jika premi dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, maka iuran Tapera dibayarkan kepada BP Tapera. Serupa meski tak sama.

Kedua, iuran yang memberatkan. Gaji pegawai dan pekerja itu sudah dipotong dengan beraneka pajak dan iuran. Seperti pajak penghasilan, BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan terbaru iuran Tapera. Makin menyusut itu gaji pegawai ASN dan para pekerja dipangkas berkali-kali. Belum lagi gaji itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mendapat jaminan pemerintah. Bertambah dan berlipatlah beban ekonomi rakyat. Negara hanya tahu memangkas sumber penghasilan rakyat.

Tanpa tahu kesulitan hidup yang mereka hadapi. Beban ekonomi di masa pandemi makin berat. Tagihan listrik yang meningkat, gaji yang disunat hingga kebutuhan dasar yang membuat penat. Paket lengkap derita rakyat.

Ketiga, berpotensi menjadi lahan baru korupsi. Tampaknya pemerintah tidak mau belajar dari BPJS Kesehatan. Amburadulnya lembaga penyelenggara kesehatan tersebut semestinya menjadi pelajaran. Bukan malah membuka peluang muncul masalah baru. Dengan simpanan yang begitu panjang, siapa yang bisa menjamin dana simpanan Tapera itu diam dan tenang di tempatnya? Inilah potensi lahan baru korupsi.

Di sisi lain, bila dana Tapera tidak dikelola dengan mekanisme jelas dan tepat, maka nasibnya bisa seperti BPJS Kesehatan. Defisit lalu merugi. Dan lagi-lagi membebani APBN negara. Kalau APBN sudah tak mampu menampung dana, solusi terakhir adalah utang. Kalau sudah begini, mustahil Indonesia bebas utang.

Keempat, kepekaan sosial penguasa yang rendah. Penerbitan PP Tapera di tengah wabah menunjukkan betapa jiwa sosial dan kepedulian pemerintah sangat rendah. Pemerintah dengan teganya menarik iuran yang menambah bobot hidup rakyat yang makin susah. Rakyat saat ini sedang resah memikirkan ekonomi yang kian melemah. Bukan sekali dua kali penguasa bertingkah seperti ini. Empati dan peduli menjadi sifat langka bagi rezim. Zalimnya keterlaluan. Kebijakannya jauh dari rasa keadilan. Perhatian dan kepeduliannya hilang. Pemimpin itu pengayom, bukan penodong. Pemimpin itu pelayan, bukan bertingkah layaknya juragan. Memangkas penghasilan rakyat sembarangan. Tapi saat diminta berkorban malah enggan.

Dalam Islam, pemimpin itu hadir memberi layanan sebaik mungkin. Sebab, tugasnya adalah mengurus urusan rakyat. Bukan mengeruk keuntungan dari rakyat. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Maka semestinya penyelenggara perumahan rakyat sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Tanpa kompensasi, tanpa iuran wajib. Semua ditanggung negara.

Negara bukan pengumpul dana rakyat. Negara bertugas memenuhi kebutuhan rakyat. Di bawah asuhan kapitalisme, peran negara tak lagi ideal. Kalah dengan berbagai intrik politik dan kepentingan. Hanya Islam satu-satunya harapan. Dengan penerapan syariat Islam, fungsi negara bisa kembali normal di tengah keabnormalan kehidupan yang berasas sekuler-kapitalis.
 
Top