Oleh : Verawati, S.Pd
(Pegiat Opini Islam dan Praktisi Pendidikan)

Fantastis, penambahan kasus Covid-19 tembus angka 1000 dalam waktu dua puluh empat jam. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com, 20/6/2020. Pada Sabtu (20/6/2020) pemerintah mencatat ada penambahan 1.226 kasus berdasarkan data yang dihimpun dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 45.029. Kalau setengahnya adalah seorang bapak yang punya anak dan istri. Berarti 500 orang istri per hari menjanda dan sekian ratus bahkan ribu anak-anak menjadi yatim. Maka, sangat miris sekali dalam kondisi wabah yang semakin banyak menelan korban. Pemerintah bersikukuh memberlakukan new normal. Alasan terkuatnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi semakin turun dan lesu, bahkan utang negara terus membengkak.

Selain itu, tingkat pengangguran yang semakin tinggi menjadi alasan pemerintah membuka sektor perekonomian. Setidaknya ada sembilan sektor perekonomian yang telah dibuka, yaitu pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Akan tetapi, pembukaan sektor-sektor ini pun tidak akan berjalan dengan baik. Manakala wabah semakin banyak dan masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan.

Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi, maka penerapan new normal berisiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut dikatakan Iwan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Para Syndicate. (CNN Indonesia,21/6/2020)

Sedangkan menurut Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ikhwal pencegahan penyebaran transmisi lokal virus Covid-19. Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. (Bisnis.com, 20/6/2020)

Sementara menurut juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, menyebut masih tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif. (Kompas.com, 20/06/2020). Hal tersebut akan mempercepat pelacakan orang yang terkena virus dan segera diberikan tindakan ujarnya.

Dilema memang. Akan tetapi, peran dan tugas negara sangat diperlukan oleh masyarakat. Adalah tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yang sehat. Juga merupakan kewajiban negara mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina. Semestinya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.

Hal tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahan Islam. Dimana ketika ada wabah melanda. Negara hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi rakyatnya. Dengan memberlakukan sosial distancing dan karantina wilayah serta menjamin semua kebutuhan pokok masyarakat yang terkena wabah. Negara memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma, negara juga mendorong dan memfasilitasi para ilmuan untuk menemukan vaksin. Sebagai upaya pencegahan penularan wabah tersebut. Seperti ketika adanya wabah smollfox yang masuk ke wilayah Turki Utsmani, seorang dokter akhirnya menemukan pengobatannya mirip dengan vaksin yang disebut dengan voraliation.

Begitulah, khilafah akan berusaha keras untuk memberikan perlindungan nyawa rakyatnya. Adapun untuk masalah pendanaan. Tidak diragukan lagi. Bahwa negara Islam memiliki sumber pendanaan yang sangat berlimpah. Harta negara yang disimpan di baitul mal bisa bersumber dari anfal, ghanimah, fai, khumus, kharaz, Jizyah, harta kepemilikan umum, harta milik negara yang berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pendapatannya. Harta ‘usyur, harta tidak sah dari penguasa dan pegawai negara, harta hasil kerja yang tidak dijinkan syara’, serta harta yang diperoleh dari hasil tindakan curang lainnya. Harta humus barang temuan dan barang tambang, harta yang tidak ada ahli warisnya dan harta orang-orang murtad serta pajak (dharibah).

Hanya saja untuk pajak ini hanya diberlakukan saat negara dalam kondisi paceklik atau kas kosong, dan ini pun diberlakukan pada orang-orang yang dianggap mampu saja. Artinya pajak ini tidak dilakukan setiap saat dan tidak kepada seluruh masyarakat.

Demikianlah negara khilafah Islamiyah mampu menyelesaikan permasalahan wabah dengan total hingga wabah berakhir. Sangat jauh sekali dengan sistem yang diterapkan saat ini yakni demokrasi-kapitalisme yang hanya mementingkan para pemilik modal semata dan mengorbankan nyawa rakyat. Semoga pertolongan Allah Swt. segera diberikan kepada kaum muslim yakni dengan tegaknya khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top