Oleh : Erin Azzahroh
Aliansi Penulis Rindu Islam

Heboh kasus Djoko Tjandra membuat Menko Polhukam, Mahfud MD angkat suara. Tepatnya pada rapat terbatas yang dihadiri berbagai pejabat dari lintas instansi, Senin, 20 Juli 2020 malam.

Mahfud meminta perburuan Djoko Tjandra harus dituntaskan. Tak hanya itu, Mahfud memerintahkan agar siapa pun, terutama aparat, yang terlibat harus ditindak tegas. "Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat pegawai-pegawai Polri yang lain. Kalau ada yang terlibat di situ tindakan disiplin penjatuhan sanksi disiplin administratif, lalu dilanjutkan ke pidananya jangan berhenti disiplin. Disiplin tuh kadang kalau sudah dicopot dari jabatan, 2 tahun lagi muncul jadi pejabat apa. Katanya sudah selesai disiplinnya, padahal dia melakukan tindak pidana," papar Mahfud. (detikNews.com, 21/7/2020)

Menyikapi hal ini, sedikitnya ada empat hal yang patut dicermati:

Pertama, korupsi sudah menjadi kanker di negeri ini. Kronis, menyedihkan, kemungkinan sembuhnya bagai unta masuk ke lubang jarum. Beragam hal yang disampaikan dan diupayakan terasa hanya sebagai pemanis lidah belaka. Karena dari berjuta janji pemberantasan korupsi yang disampaikan, selalu dipenuhi dengan aksi yang berkebalikan. Pembuatan dan perubahan hukum justru merumitkan proses penindakan. Bahkan terkesan melindungi para koruptor.

Kedua, begitu benderang bahwa hukum di negeri ini dikendalikan oleh perangkat oligarki. Dalam kasus Djoko Tjandra, ada surat jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Menyusul terbitnya dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Surat jalan ini membuat kabar hilangnya red notice dari Interpol mencuat. Padahal sebenarnya red notice sifatnya tidak dapat dicabut selama buron belum tertangkap. Meski kemudian Kejaksaan Agung kembali memasukkan Djoko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 27 Juni 2020. Djoko Tjandra juga sempat mengurus KTP di Kelurahan Grogol dan sempat mengajukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Padahal Djoko Tjandra adalah koruptor kelas kakap. Begitu licin geraknya meski berstatus buron. Mustahil hal ini terjadi lantaran oknum aparat hukum saja.

Ketiga, menggonta-ngganti proses hukum tidak akan pernah bisa menyelesaikan korupsi yang menggurita. Apalagi sekedar himbauan maupun ikrar tekad. Sebab permasalahannya ada pada oligarki yang menduduki posisi kenegaraan. Dari dan olehnya, bermunculan jual-beli hukum. Akibatnya, hukum yang adil tidak akan dapat muncul di sini.

Seperti kasus Djoko Tjandra ini. Dia merugikan negara sebesar Rp940 miliar. namun hukumannya hanya dua tahun penjara serta denda uang dari Bank Bali sebesar Rp546,166 miliar. Benar-benar tidak ada keadilannya.

Keempat, rezim oligarki hanya muncul saat peraturan yang haq diabaikan. Dari sistem demokrasi-sekuler yang diterapkan di negeri ini, meniscayakan munculnya rezim oligarki. Rezim yang hidup dalam kekuatan transaksi kekuasaan dan uang. Sehingga melahirkan kerusakan struktural dan sistemik di negeri ini.

Karena itu, jika serius ingin menumpas kanker korupsi, tidak ada jalan lain. Selain mengganti sistem demokrasi-sekuler dengan sistem kenegaraan yang paripurna dari Allah Swt.

”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al Maidah: 50)
 
Top