Oleh : Satriani
(Mahasiswi Hukum USN Kolaka)

Tirawuta, Kop_ Pengurus Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kolaka  Timur (Koltim) bersama Pengurus Majelis Ulama (MUI) Koltim secara bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai dan demokrasi. Deklarasi tersebut dilaksanakan dipelataran Masjid Nurul Yakin, kelurahan Atula, kacamatan Ladongi Koltim, Kamis (25/6).

Pelaksanaan deklarasi dipimpin langsung oleh Ketua NU Koltim, Ustaz Irwan Firdaus bersama dengan Ketua MUI Koltim, H. Jamaluddin dan dihadiri oleh para ketua NU kecamatan Se-Kabupaten Koltim. Ketua NU koltim, Ustaz Irwan Firdaus mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti dan Koltim yang menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut, maka NU memandang harusnya Pilkada dapat menjadikan sarana pemersatuan umat, bukan sebagai ajang pertarungan antara kandidat.

Demokrasi Biang Masalah

Pemilu dalam sistem demokrasi merupakan alat untuk melanggengkan hegemoni para tuan kapitalis. Sistem kapitalisme-sekularisme dengan asas kebebasannya, menjadikan manusia sebagai pembuat aturan  kehidupannya, termasuk di Indonesia menerapkan aturan sistem kapitalisme-demokrasi, negara yang sistemnya telah mengalami perombakan dari orde lama, orde baru sampai reformasi dengan asas triaspolitika (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan realitasnya tak pernah surut dari permasalahan yang ada, dan tidak mampu memenuhi kesejateraan masyarakat, yang ada hanya bayang-bayang ilusi.
Rakyat yang diiming-imingi akan kesejahteraan ketika menjelang pesta demokrasi, parpol akan mengeluarkan janji dan mengkampanyekan dalam masyarakat akan kinerjanya setiap bakal calon dalam Pemilu tersebut, yang pastinya untuk kesejahteraan rakyat agar terpenuhi, akan tetapi semua tidak sesuai dengan ekspektasi, di saat telah usai pesta demokrasi berlangsung. Seketika berubah 180 derajat, janji manisnya ternyata hanya sebatas di pesta demokrasi saja, hasilnya rakyat tetap menderita. Dimana penderitaan rakyat tetap berlanjut dan kekecewaan itu kembali dirasakan oleh rakyat. Elit politik yang terpilih tak lagi memihak rakyat tetapi kepada para korporat, sehingga kebijakan yang lahir yang hanya menguntungkan pihak asing, dengan mudahnya mereka menguasai sumber daya alam negeri ini, sementara rakyat diabaikan terlunta-lunta mencari kehidupan yang layak, bahkan mereka harus rela di-PHK demi kepentingan penguasa dan segelintir elit politik terhadap pihak asing. Selain itu, ada pula kebijakan bolehnya menjual minuman yang haram di cafe, hotel, dan lain-lain dengan alasan untuk pemasukan devisa bagi negara. Astagfirullah.

Belum lagi, jika kita berbicara tentang persatuan dalam sistem kapitalisme-demokrasi hanya merupakan ikatan yang semu seperti mengambil ikatan kesukuan, kemanfaatan dan ikatan patriotisme yang semuanya tidak mampu mengikat dengan kuat. Misalnya Patriotisme, ini nampak jika adanya ancaman penjajahan fisik terjadi di wilayahnya, maka jiwa-jiwa patriotisme akan bangkit, tapi lupa ternyata kita abai dengan saudara seiman di negara-negara lain seperti Palestina, Rohingya, Uyghur yang sampai detik ini masih dibantai. kebingungan rakyat +62 ketika pejabat negara sangat mudah mengatakan radikalisme atau intoleransi pada gerakan-gerakan Islam menginginkan yang mempersatukan umat dengan penerapan syari’at. Namun disisi lain, ketika penghinaan syariat apalagi sanksi dijatuhkan, menunjukkan keadilan di negeri ini begitu sulit didapatkan bagi kaum muslim, bukankah seperti ini yang membuat pemecahan di negara yang mayoritas muslim terbesar? Dikucilkan dengan sistem kapitalisme-demokrasi yang mendapatkan label yang buruk terorisme yang identik seorang muslim, cadar dipermasalahkan, dihapusnya pelajaran Islam 155 dan termaksud pembahasan khilafah bukankah ini menimbulkan keresahan?

Sehingga dapat disimpulkan sistem kapitalisme-demokrasi bukanlah solusi untuk negeri. Tidak menjadikan halal dan haram sebagai tolak ukur perbuatan dan untuk menyatukan umat. Sebab aturan ini diambil dari tangan manusia yang bebas tanpa kendali  mendewakan hawa nafsu kebijakan tidak mendatangkan kebaikan melainkan sebaliknya keburukan. Jadi sangat wajar sejak lama diprediksi banyak akan tumbang. Di masa-masa awal Amerika sudah mengingatkan hal ini. John Adam (presiden ke-2 Amerika) menyatakan: Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide. (Ingatlah, demokrasi tidak akan bertahan lama. Ia akan segera terbuang, melemah dan membunuh dirinya sendiri; demokrasi pasti akan bunuh diri).

Islam Punya Solusi

Pada tanggal 3 Maret 1924, sang junnah telah pergi meninggalkan derita umat manusia yang tak berkesudahan hidup dalam cengkeraman sistem kapitalisme-sekularisme yang telah diruntuhkan oleh antek Inggris oleh Mustafa Kemal. Namun, umat muslim harus bangkit kembali dengan spirit janji Allah dan bisyarah Rasulullah saw., bahwa sejarah Khliafah Islamiyyah akan terulang kembali di tengah-tengah umat, karena Islam akan selalui sesuai dengan zaman dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

Islam tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan khilafah sebagaimana Imam Al-Gazali mengatakan, “Agama dan kekuasaan adalah seperti dua orang saudara kembar, keduanya tak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain tidak bisa berdiri secara sempurna, agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa adanya fondasi akan rusak, dan jika tidak dijaga, ia akan hilang.”

Sehingga dengan sistem yang sahih, maka pemimpin dalam Islam akan senantiasa amanah dalam melindungi segenap rakyatnya dengan dorongan ketakwaan. Rasulullah saw. mengatakan yang artinya: “Sesunggunya al-imam (khalifah) itu laksana perisai dimana orang-orang akan berperang dibelakangnya (mendukung) dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika seseorang imam (khalifah) memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah ’azza wa jalla dan berlaku adil, maka dia khalifah mendapatkan pahala karenanya, dan jika ia selainnya, maka ia akan mendapatkan siksa.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad)

Karena khilafah adalah kebutuhan mendesak untuk diwujudkan agar gelar khaira ummah (umat yang terbaik) terwujud dan akan menjaga akidah kaum muslimin dan mendatangkan rahmat baik kaum muslim dan non muslim yang berada di dalam naungan khilafah.
Sehingga mesti ada gerakan politik yang sesuai dengan metode Rasulullah saw. tidak dengan kekerasan sebagaimana yang selalu dipropagandakan oleh Barat. Melainkan hanyalah dakwah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. sampai masyarakat sadar bahwa Islam satu-satunya aturan yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. al-Baqarah : 208)

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top