Oleh : Sumisih
(Aktivis Muslimah Jambi)

Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 mengungkapkan, bahwa produktif di tengah pandemi virus Corona masa normal baru semakin berisiko di sejumlah daerah.
Juru bicara khusus pemerintah untuk penanganan Covis-19, Ahmad Yurianto mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
Gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di sejumlah daerah berisiko. (VIVAnews.com, 4/7/2020)

Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp87,55 triliun tidak ditambah. Walaupun kasus positif saat ini semakin banyak. Dengan jumlah penambahan terbaru di atas 1000 kasus. Pemerintah beranggapan, naiknya kasus hanya tes semakin masif bukan karena tidak diputusnya rantai penyebaran. Seolah sesuatu yang wajar bahkan prestasi pemerintah yang menunjukkan sudah dilakukan tes lebih banyak.

Sebenarnya program PSBB ini harusnya dievaluasi. Beginilah sistem kapitalis neoliberal yang sangat loyal dan responsif terhadap kepentingan kapital. Sementara rakyat meregang nyawa akibat wabah dan tenaga kesehatan dijadikan tumbal.

Juga kelaparan akibat kesulitan ekonomi tidak dipedulikan. Masalah virus Covid-19 sungguh tidak boleh dianggap enteng. Karena itu mengoreksi sekaligus mengevaluasi kebijakan relaksasi PSBB dan era normal baru yang cenderung dipaksakan. Ini mutlak diperlukan untuk mengendalikan peningkatan kasus. Karena menerjemahkan kebijakan relaksasi PSBB dan era normal baru. Masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Kontrol pemerintah dalam penerapan protokoler ini abai. Harusnya dari awal pemerintah sigap menanggulangi penyebaran virus ini, tapi malah tergesa-gesa melonggarkan PSBB. Benar adanya Penambahan kasus akan memperburuk kondisi ekonomi. Namun harus dipahami, bahwa masalah kekacauan itu terjadi disebabkan penanganan wabah yang bermasalah dari awal apalagi tahun ajaran baru sekolah dibuka. Anak-anak menjadi klaster baru. Dengan kebijakan relaksasi yang diarahkan pusat dan diaminkan daerah. Semakin memperparah wabah ini.

Hari ini umat kehilangan pemimpin yang memikirkan kemaslahatan hidup orang banyak. Realitas rezim tidak mau memutus rantai persebaran Covid-19, dengan mencabut kebijakan pelonggaran. Dan juga penguasa tidak menangani wabah ini dengan optimal, artinya lalai menjaga nyawa rakyatnya. Maka, kalau kita berharap pada penguasa hari ini tidak terlepas dari peran sistem buatan manusia yang ada hanya kemudaratan.

Sejatinya pemimpin yang mau dan mampu menjamin rakyatnya adalah sistem yang berasal dari Allah Swt. yaitu Islam ketika diterapkan secara kafah. Sebab, dalam Islam pemimpin itu amanah yang harus dilaksanakan. Maka pemimpin akan mengurus dan bertanggung jawab, dengan mengurus segala kebutuhan rakyatnya, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dan pemimpin seperti ini akan lahir pada sistem yang sahih yang datang dari Allah Swt. Inilah sistem yang dibutuhkan rakyat saat ini.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top