Oleh : Shofi Lidinilah
Mahasiswi & Aktivis Dakwah

Awal tahun pembelajaran baru di tengah pandemik akan segera dimulai. Para orangtua mencari sekolah yang terbaik untuk anaknya agar bisa menciptakan mandiri yang berkualitas. Incaran sekolah para orangtua untuk mendaftarkan anaknya yaitu sekolah negeri dibanding sekolah swasta karena di tengah pandemik ini ekonomi orangtua menurun, bahkan ada yang tidak berpenghasilan. Di sekolah negeri harga yang perlu dikeluarkan tergolong terjangkau bahkan gratis, karena adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan sekolah swasta perlu 'merogoh kocek' yang dalam karena sekolah swasta mendirikan sekolahnya mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Permasalahan yang muncul pada saat penerimaan peserta didik baru yaitu adanya sistem zonasi. Awal mula sistem zonasi ini dilaksanakan pada tahun 2017, tetapi PPDB sistem zonasi tahun 2020 khususnya di DKI Jakarta membuat orangtua siswa kesal karena hanya mempertimbangkan usia peserta didik dibanding dengan akademik dan prestasi.

Para orangtua peserta didik menuntut kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar PPDB tahun 2020 segera dibatalkan atau diulang, karena tidak adanya keadilan yang nampak dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang mengenyampingkan akademik dan prestasi peserta didik.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak pun angkat bicara "Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019," lanjutnya "Karena apa? Karena penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau, itu tidak bermasalah, karena dia menerapkan Pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, jarak dan paling akhir nanti usia untuk kuota berikutnya." (VIVAnews.com, 28/06/20)

Dalam Islam, Negara tidak akan membatasi masyarakat dari usia maupun kemampuan ekonomi karena bagaimana pun kondisi mereka, baik secara ekonomi maupun usia karena pendidikan merupakan hak seluruh warga.

Negara pun akan menanggung biaya pendidikan dengan harta baitulmal, sehingga pendidikan merupakan fasilitas negara yang diberikan secara 'cuma-cuma'.

Negara akan memastikan seluruh warganya mendapatkan ilmu beserta fasilitas baik itu sarana, prasarana maupun tenaga pendidik (guru berkualitas). Negara juga harus memastikan setiap warga mendapatkan kebutuhan pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuannya.

“Seorang imam (kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

Wallahu a'lam bishshawab.

 
Top