Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt
Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK

Dikutip dari tribuncirebon.com (8/6/2020) bahwa selama Juni 2020 jumlah perceraian di Kabupaten Bandung meningkat tajam hingga mencapai 1.102 perceraian.

Menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Ahmad Sadikin, kasus perceraian di Kabupaten Bandung di Bulan Juni, naik hingga sekitar 40 persen.

Motif perceraian itu dinyatakan oleh Sadikin masih seputaran kasus ekonomi dan sedikit di antaranya tersebab KDRT.

Jika ditelusuri sungguh perceraian terjadi sebagai akibat dari kurang cocoknya pasutri dalam menjalani biduk rumah tangga. Kekurangan yang ada pada diri pasangan dipandang sebagai sesuatu yang sulit untuk diterima. Padahal sejatinya setiap diri itu tentu tak luput dari kekurangan.

Faktor stressing kesulitan ekonomi menjadi penyumbang cukup besar retaknya hubungan pernikahan. Sudahlah di masa normal pun beratnya mencari jalan penghidupan  menjadi problematika yang belum ditemukan solusi tuntasnya. Ditambah dengan datangnya masa pandemi, dimana sekian purnama masyarakat harus rela terkurung diri di rumah masing-masing tanpa adanya jaminan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Hal ini menjadikan pasangan yang sudahlah memiliki batas kesabaran yang tipis kian ditambah masalahnya dengan permasalahan ekonomi yang membelit. Jadilah jalan keluar terakhir dari problem hubungan pernikahan pun diambil. Perceraian.

Ini terjadi lebih karena paradigma kapitalis sekuler membelit benak penghuni negeri ini. Mulai dari pribadi-pribadi rapuh yang tercekoki pemikiran sekuler dan mengagungkan materi. Mudah menjadikan perceraian yang semestinya menjadi jalan keluar terakhir penyelesaian problem rumah tangga justru demikian mudah dipilih.

Ditambah pilar masyarakat yang sudah teracuni virus individualisme. Kepedulian satu dengan lainnya kian terkikis. Budaya untuk saling berta'awun (tolong menolong) dan amar makruf nahi munkar makin tercerabut dalam diri masyarakat. Sehingga tak merasa perlu untuk membantu ketika didapati tetangga terdekat sekalipun terbelit masalah dalam rumah tangganya.

Diperparah dengan peran negara yang abai dengan permasalahan rakyat. Mereka berlepas diri dari pengurusan terhadap kebutuhan asasi rakyat. Semua dikembalikan pada kemampuan tiap individu rakyat untuk mengupayakan sendiri-sendiri dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Khas paradigma kapitalis.

Padahal dalam pandangan Islam pernikahan dikategorikan sebagai mitsaqan galiza (perjanjian/ikatan yang sangat kuat). Dimana tiap pribadi dari pasutri wajib memiliki kekuatan mental dalam mempertahankan keutuhan rumahtangga dari badai permasalahan hidup.

Pilar masyarakat dalam Islam wajib memiliki kepekaan satu sama lain untuk saling tolong menolong dan ingat mengingatkan ke arah kebaikan.

Negara sebagai pengurus setiap perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat wajib bertanggung jawab menyelesaikan problematika yang terjadi. Dalam hal ini memberi support penuh terhadap kebutuhan asasi individu dan kolektif.

Lahan pekerjaan bagi para suami akan dibuka seluas-luasnya untuk memberi support kekuatan ekonomi tiap keluarga. Keterjangkauan setiap kebutuhan hidup rakyat menjadi prioritas dari tugasnya.

Terlebih di masa pandemi, Islam sungguh mengamanahkan di pundak penguasa. Untuk memberi support terbaik pada setiap kebutuhan hidup rakyat.

Dengan mekanisme syariat Islam yang menyeluruh, sungguh faktor-faktor yang kerap menjadi batu sandungan dalam kehidupan berumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Karena sungguh syariat Islam berasal dari Zat yang Maha Pencipta. Yang Maha Mengetahui hakikat kebaikan dan kebenaran bagi setiap makhluk-Nya.
 
Top