Oleh : Istiqomah

 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah.

 Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah Covif-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan," kata dia saat telekonferensi, Sabtu, 4 Juli 2020
Berdasarkan datanya, penambahan jumlah positif baru Covid-19 mencapai 1.447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142. Yang dinyatakan sembuh 28.219 dan meninggal 3.089 .Berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi dengan 413 kasus baru, DKI Jakarta 223 kasus baru, Sulawesi Selatan 195 kasus baru, Jawa Tengah 110 karus baru, Bali 91 kasus baru dan Jawa Barat 88 kasus baru.
(4/7/2020)

Namun semakin bertambahnya kasus baru Covid-19 ini pemerintah tetap mengatakan bahwa anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun meskipun kasus positif Covid-19 saat ini semakin meningkat dengan jumlah penambahan rata-rata  1000 kasus perharinya.
“Anggaran yang dialokasikan tersebut sudah mempertimbangkan perkiraan dan modeling untuk jumlah kasus hingga ratusan ribu orang yang positif Covid-19 hingga akhir tahun,” ungkap Kunta dalam diskusi virtual, Jumat (3/7/2020) .

Rincian alokasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp3 triliun, anggaran Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
Namun fakta di lapangan menyebutkan, banyak nakes yang menangani pasien Covid-19 tidak mendapat reward yang layak. Bahkan tidak kunjung mendapatkan insentif yang layak.

Fakta di atas menghantarkan pada beberapa hal untuk kita pelajari :
 Pertama, pemerintah hingga kini berasumsi bahwa tingginya peningkatan kasus Covid-19 per hari karena tes yang semakin masif dilakukan. Padahal nyatanya,
meningkatnya angka persebaran ini dikarenakan tidak ada upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah. Bahkan rezim malah mendorong rakyat untuk produktif di tengah pandemi. Dengan dalih menghidupkan roda ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi faktanya, pertumbuhan ekonomi terus merosot sedangkan kurva Covid-19 kian meningkat.

  Kedua, new normal life semakin memperparah wabah di negeri ini. Jika penguasa benar-benar berpikir skala kepentingan rakyat Indonesia. Maka, tak ada pilihan lain selain mencabut kebijakan relaksasi sekarang juga.

Umat kehilangan pemimpin yang berpikir akan kemaslahatan hidup orang banyak. Kenyataannya saat ini rezim yang berkuasa tidak mau memutus rantai persebaran dengan mencabut kebijakan pelonggaran. Penguasa tidak mau menangani wabah dengan optimal dan mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menyelesaiakan permasalahan yang di hadapi saat pandemi ini. Pemerintah pun tidak ingin mengeluarkan anggaran secara maksimal demi menjamin rakyat agar keluar dari wabah dengan selamat.

Dapat disimpulkan bahwa pemimpin negeri saat ini kurang bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Ia telah lalai menjamin hak hidup warga negara. Ia juga abai akan hak tenaga kesehatan untuk mengecap kehidupan normal selain kehidupan di rumah sakit.

Pemimpin yang buruk lahir dari sistem yang batil. Sistem yang bersumber dari akal manusia sejatinya hanya akan menimbulkan kemudaratan bagi rakyat yaitu sistem Kapitalisme Sekuler. Sistem yang hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri.
Sehingga mengharapkan uluran tangan dari sang pemimpin dalam sistem kapitalisme di kala wabah melanda adalah halusinasi belaka.

Pemimpin yang mau dan mampu mengeluarkan umat dari nestapa wabah hanya akan ada ketika Islam diterapkan secara menyeluruh (kaffah) diseluruh aspek kehidupan Sebab, dalam sistem Islam pemimpin memahami benar bahwasannya kepemimpinan adalah amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Sebagaimana sabda Rasullulah saw, kala Abu Dzar al-Ghifari meminta amanah kepemimpinan, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Kepemimpinan itu bisa menjadi kehinaan dan penyesalan pada Hari Kiamat.”
Seorang pemimpin yang mampu menunaikan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya maka ia akan mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan. Sebaliknya, jika Ia tidak mampu menunaikan hak dan tanggung jawab kepemimpinannya maka kepemimpinan tersebut bisa menjadi kehinaan dan penyesalan bagi pemangkunya.

Namun pemimpin dambaan seperti ini hanya lahir dari sistem yang sahih. Sistem yang berasal  dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sistem Islam. Sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, peradilan, politik, sosial budaya dan lain sebagainya. Sehingga akan terwujudlah kehidupan penuh berkah yang turun dari langit dan bumi.
Sebuah contoh nyata pemimpin dambaan umat, yakni Khalifah Umar bin Khaththab. Sebagaimana termaktub di dalam kitab Tarikh Khulafa karya Imam as-Suyuthi. Khalifah Umar menjalankan tugas kekhalifahan dengan sebaik-baiknya. Pada masa kekuasaannya terjadi paceklik panjang dan wabah pes. Di saat yang sama, terjadi pula banyak penaklukkan wilayah.

 Pada tahun 18 H terjadi wabah pes. Dan di tahun ini pula terjadi penaklukan Jundisabur secara damai, Halwan melalui peperangan, Raha, Simsath, Haran Nashibin, dan sebagian Jazirah Arah melalui peperangan. Dikatakan bahwa kota-kota tersebut ditaklukkan secara damai, sedangkan Maushil (Mosul) dan daerah sekitarnya ditaklukkan melalui peperangan.
Khalifah Umar mampu untuk mengeluarkan rakyat dari wabah dan bersegera untuk melakukan penaklukan kembali. Padahal peperangan sejatinya memerlukan SDM yang sehat, kuat, dan terlatih. Juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, ia sebagai pemimpin mampu untuk menjalankan amanah kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hingga umat bisa kembali produktif setelah wabah berlalu.

Oleh karena itu, sejatinya yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sistem yang terbukti ampuh menjamin hak hidup rakyat. Sistem yang mampu memproduksi para pemimpin dambaan umat. Sistem yang menerapkan aturan Allah subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Itulah sistem Islam di bawah naungan institusi syar’i, Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bish-shawab.

 
Top