Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

Wabah belum usai, hal ini dipastikan dari jumlah korban yang terpapar virus yang menembus lebih dari 63 ribu orang. Sungguh jumlah yang masih sangat tinggi dan layak untuk diwaspadai. Namun negeri ini terlanjur bertekad untuk menjalankan kebijakan New Normal. Dengan harapan kehidupan perekonomian akan dapat terselamatkan dari keterpurukan.

Di beberapa wilayah negeri ini, dunia usaha mulai dihidupkan kembali. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung. Sejak Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) maupun Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pemerintah Kabupaten Bandung mulai mengizinkan industri untuk tetap beroperasi. Dengan maksud menekan terjadinya gelombang PHK besar-besaran. Namun tentunya hal ini dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah industri tersebut bisa beroperasi jika memiliki surat ijin dan menunjuk manager Covid-19. (Pojoksatu.com 03/06/2020)

Kebijakan Bupati Bandung ini diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan PT. Eigerindo MPI yang menjadi percontohan industri yang mampu beradaptasi dengan Covid-19 juga mendapatkan apresiasi yang sama. Perusahaan yang bergerak dalam produksi peralatan bagi pecinta alam ini, selama Pandemi juga memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) yang bersandar WHO.

Selain  bidang industri, pemerintah Kabupaten Bandung juga membuka tempat perbelanjaan, minimarket dan mall. Serta memberi syarat bagi tempat perbelanjaan yang ingin tetap beroperasi agar memiliki surat izin yang di dalamnya memuat jam operasional tempat perbelanjaan tersebut.

Namun sayangnya hal ini menimbulkan permasalahan baru, karena pasar dianggap menjadi tempat terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19. Hingga saat ini ada 529 pedagang pasar seluruh Indonesia yang terpapar Corona dan 29 orang di antaranya meninggal dunia. (Okezone, 13/6/2020)

Menyikapi hal tersebut jajaran dinas kesehatan, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bandung melakukan rapid test di pasar-pasar. Di beberapa wilayah lain di negeri ini, hal tersebut juga dilakukan. Sayangnya, kedatangan para petugas kesehatan tidak disambut baik oleh para pedagang. Tak sedikit dari mereka yang beramai-ramai mengusir petugas yang hendak melakukan tes.

Penolakan yang terjadi bukan tanpa sebab, hal ini disebabkan kurangnya pendekatan persuasif. Para pedagang merasa khawatir ketika mereka ternyata positif, tidak ada peluang bagi mereka untuk berjualan kembali. Sementara tidak ada yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka sehari-hari. Inilah gambaran ketidakmaksimalan penguasa di negeri penganut kapitalis. Khususnya dalam penanganan masalah wabah. Tidak ada pendekatan personal  terhadap para pedagang agar mereka lebih waspada akan penyebaran virus, memahami protokol kesehatan dengan baik.

Seandainya penyuluhan dilakukan dengan baik agar masyarakat lebih taat pada kebijakan yang telah diterapkan, dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ditambah dengan penetapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan agar memberi efek jera bagi pelaku.

Kebijakan yang terkesan memaksakan diri tersebut lagi-lagi dimaksudkan demi menyelamatkan ekonomi negara. Situasi Pandemi yang memaksa roda perekonomian dunia ikut terhenti, membuat gerah para investor pelaku bisnis. Negara ini pun menganggap hal itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bagaimana pun caranya ekonomi masyarakat harus kembali bangkit. Untuk itulah kebijakan New Normal diterapkan meski situasi belum memungkinkan.

Kondisi penyebaran  wabah yang belum bisa dikatakan aman, dipaksa harus diabaikan demi menyelamatkan kelesuan perekonomian. Penguasa kapitalis enggan menanggung kebutuhan setiap warganya sehingga membuka celah bagi rakyat untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Walau hal itu akan berisiko pada melonjaknya jumlah penularan.

Lain halnya dengan sistem Islam. Peran negara harus berfungsi sebagai perisai bagi rakyatnya, baik dalam kondisi ada wabah ataupun tidak. Karena seorang penguasa berkewajiban mengayomi rakyatnya memenuhi seluruh kebutuhannya, serta melindungi keselamatan rakyatnya. Semua itu akan disadari oleh seorang penguasa muslim sebagai sebuah beban berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini tergambar dalam hadis:

"Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya." (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad)

Dalam sistem Islam, negara akan memberi perhatian ekstra tatkala terjadi wabah. Memberlakukan lockdown di daerah yang terjangkit virus, untuk meminimalisir penyebaran di tengah masyarakat. Pemeriksaan akan dilakukan secara door to door dengan biaya gratis, agar rakyat tidak merasa terbebani oleh biaya tes melambung tinggi. Dengan begitu masyarakat yang terinfeksi akan segera diketahui dan diberlakukan karantina secepatnya. Sehingga penyebaran virus bisa diminimalisir. Hal ini sejalan dengan ketetapan syariat yang tertuang dalam hadis:

"Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat." (HR. Bukhari)

Negara pun akan menanggung segala biaya untuk meringankan beban hidup rakyat yang tidak bisa terpenuhi  akibat pandemi. Terlebih pada rakyatnya yang terinfeksi, negara akan menjamin kebutuhannya agar pasien bisa fokus pada kesembuhan.

Dalam sebuah institusi Islam, biaya gratis yang diberikan oleh negara, sama sekali tidak berpengaruh pada kestabilan ekonomi negara. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaturan yang benar dari sisi negara, terhadap pengelolaan sumber pendapatan negara. Pembiayaan gratis tidak dilakukan dari hasil pemungutan pajak ataupun pinjaman yang kental dengan riba. Tapi  negara memiliki pos tertentu yang bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan umat, yaitu dari harta fa'i, kharaj, kepemilikan umum dan zakat yang semua tersedia dalam kas Baitulmal.

Demikianlah gambaran indah penanganan wabah dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Khilafah Islamiyyah. Rakyat tidak kehilangan tempat bernaung dan tidak kehilangan arah walau tengah didera wabah. Dalam Khilafah semua terlaksana sesuai koridor syariah, menerapkannya di setiap aspek kehidupan agar senantiasa menjadi negeri yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawwab
 
Top