Oleh : Desi Wulan Sari 

Nyawa sebagai taruhan! Kira-kira itulah kalimat tepat yang akan selalu dilontarkan oleh masyarskat dewasa ini. Kondisi sedang berada pada titik rawan setelah masa transisi era new normal ingin diberlakukan. 

Pertumbuhan kasus positif Corona di RI masih mengkhawatirkan. Data teranyar, ada penambahan 1.043 kasus positif dalam 24 jam Ini merupakan rekor tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret. Jadi, total akumulasi kasus positif mencapai 33.078 orang. Informasi jubir penanganan Corona Achmad Yurianto di BNPB. (Kumparan.com, 9/6/2020)

Fakta ini menunjukkan betapa lemahnya kebijakan yang diterapkan dalam penanganan wabah Covid-19. Pelonggaran PSBB sebagai tahap transisi menuju new normal dinilai sangat merugikan rakyat. Terbukti dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir. 

Sangat disayangkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan selalu kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat. Banyak pakar kebijakan negara, para praktisi kesehatan, dan pengamat sosial memandang banyaknya kebijakan kontraproduktif pemerintah yang tak menjamin virus ini bisa terlokalisasi di satu wilayah. Saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan misalnya, ternyata tak didukung kebijakan jaring pengaman sosial yang kuat serta edukasi yang masif. Sehingga wajar, jika saat itu sebagian masyarakat terkesan abai terhadap berbagai hal yang membahayakan.

Bagi masyarakat awam kebijakan pemberlakuan "New Normal"  dipandang oleh mereka sebagai “kembali normal”. Sehingga pelonggaran PSBB yang menandai pemberlakuan new normal dan sejatinya ditujukan untuk menggenjot kegiatan ekonomi, otomatis membuat kehidupan seolah kembali seperti sebelum wabah.

Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Mengapa masyarakat bisa berpikir begitu mudahnya penangan wabah Covid-19 ini? Seakan semua berlalu begitu cepat tahapan-tahapan ala dunia yang ingin diterapkan Indonesia tanpa melihat situasi dan kondisi secara fakta lapangan. 

Melihat upaya-upaya penangan wabah Covid-19 dengan menggunakan sistem kapitalis tentu akan mudah ditebak, akan muncul kebijakan membebek yang dipraktikkan pemimpin karena merasa "pas" dengan solusi negara luar yang dianggap berhasil dalam penanganan Covid-19. Sementara penanganan bencana di negara-negara luar jauh lebih baik dari Indonesia. 

Seperti yang disampaikan Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan bahwa cepat atau tidaknya new normal diberlakukan tergantung pada evaluasi. "Kita belum evaluasi (kasus Covid-19 akhir-akhir ini). Jadi, kita tidak bisa berkata ini terlalu cepat atau tidak," kata Pandu kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Hal serupa diungkapkan oleh Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dr Panji Hadisoemarto MPH. Mengenai keputusan membuka ruang publik untuk masuk dalam kondisi new normal, Panji menuturkan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang yang memperhatikan risiko penularan Covid-19.Menurut Panji, keadaan new normal tidak bisa diberlakukan untuk keseluruhan wilayah Indonesia. (TribuneNewsMaker.com)

Usaha yang dilakukan penguasa dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam sistem kapitalis berbeda jauh dengan yang diterapkan oleh sistem Islam.  Bagaimana seorang khalifah mengurus negerinya hingga tuntas tanpa melihat kepentingam untung dan rugi perekonomian negara. 

Justru keselamatan rakyatlah yang menjadi fokus utama negara, khususnya saat terjadi wabah pandemi seperti saat ini. Sang khalifah selalu menghindari setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya dapat merugikan rakyat. Mereka tidak main-main dalam urusan kesehatan umat.

Lihatlah bagaimana wabah tho'un yang pernah terjadi di masa Daulah Islam, mereka langsung merujuk pada hadis Rasulullah. Untuk menghindari asal wabah itu, dan tidak mendatangi wilayah itu hingga dinyatakan aman. 

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu, wabah penyakit tho'un juga pernah menjangkiti negeri Syam. Dalam peritiwa itu sekitar 20.000 orang lebih meninggal dunia. Kisah ini diceritakan dalam Hadis Sahih Muslim.

Dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, "Suatu ketika Umar bin Khatthab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, dia mendengar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Maka 'Abdurrahman bin 'Auf mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya.' Maka Umar pun kembali dari Saragh. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah; bahwa Umar kembali bersama orang-orang setelah mendengar Hadis Abdurrahman bin Auf". (Sahih Muslim No. 4115)

Saat itu sikap penguasa, Khalifah Umar bin khatab ra. dalam menghadapi wabah besar seperti itu, beliau selalu mengajak sahabat-sahabatnya dalam meminta pendapat untuk mengatasi wabah. Siapapun yang ahli dalam kesehatan, ataupun sahabat yang langsung mendengar Rasulullah bersabda dalam mengatasi situasi wabah, menjadi acuan kebijakan Umar dalam mengambil keputusan. Itulah akhlak seorang pemimpin mulia. Yang tidak pernah membuat keputusan sesuka hatinya. Apalagi karena harus membebek kepentingan para pengusung kufur kapitalis demi kepentingan elit-elit perekonomian agar tetap hidup di masa pandemi, tanpa melihat dampaknya bagi rakyat. 

Saatnya untuk mencampakkan sistem kufur yang telah merusak tatanan negara dan pikiran segelintir orang-orang hanya untuk memenuhi hasrat dunia dengan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi dan golongan mereka saja. Yang jelas sistem kapitalis tidak akan pernah bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top