Oleh : Kunthi Mandasari
Pegiat Literasi, Pemerhati Remaja

Keberadaan virus Corona dianggap sebagai biang terjunnya pendapatan negara. Penerimaan dari sektor pajak per penerimaan pajak hingga April 2020 baru 30% dari target. Realisasinya hingga saat ini baru mencapai Rp376,7 triliun.

Hingga April ini, penerimaan dari PPh Migas tercatat  Rp15 triliun atau 34% dari target APBN. Sementara untuk pajak nonmigas nilainya Rp361,7 triliun atau 29,9% terhadap APBN. Sedangkan untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya hingga April Rp57,7 triliun atau 27,7% dari APBN (m.detik.com, 20/05/2020). Nilai tersebut belum mampu untuk memenuhi target APBN tahun 2021.

Pemerintah membutuhkan banyak dana demi menanggulangi dampak Pandemi Corona alias COVID-19 dan melindungi perekonomian nasional. Untuk memenuhi dana tersebut, salah satunya pemerintah melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 ke level 6,27% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit anggaran yang melebar ke 6,27% itu setara Rp1.028,5 triliun terhadap PDB. Untuk memenuhi itu, pemerintah rencananya akan menerbitkan utang baru sekitar Rp990,1 triliun. Berdasarkan draf kajian Kementerian Keuangan mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang diperoleh detikcom. Pemerintah hingga saat ini sudah menerbitkan surat utang negara (SUN) senilai Rp420,8 triliun hingga 20 Mei 2020. (m.detik.com, 28/05/2020)

Cara menutup defisit APBN dengan utang merupakan jurus andalan dalam sistem kapitalis. Lebih memprihatinkan ketika penerbitan obligasi atau utang global dengan tenor lima puluh tahun. Artinya, utang tersebut akan pemerintah wariskan kepada generasi anak bangsa hingga lima puluh tahun ke depan. Mengingat selain dari keuntungan BUMN yang dikelola negara, pemasukan negara secara riil diperoleh dari pajak.

Penggenjotan pendapatan melalui pajak tak akan bisa dielakkan. Mengingat pemasukkan dalam sistem kapitalis hanya menitik beratkan dari perolehan pajak. Akhirnya, keberadaaan pajak menjadi alat pemalak yang legal. Alhasil, mau tidak mau rakyat harus patuh untuk membayar pajak. Jika tidak, sejumlah sanksi akan siap mengancam di depan mata.

Padahal jika berkaca pada sistem Islam, pajak hanya dipungut pada kondisi tertentu. Yaitu ketika baitulmal (lembaga khusus yang menangani segala harta umat) kosong dan kebutuhan sedang mendesak. Itu pun tidak dilakukan terus menerus, tetapi hanya bersifat temporal. Serta hanya dikenakan kepada mereka yang kaya.

Jumlah utang yang kian menggunung juga buah dari penerapan sistem hutang ribawi. Ciri khas sistem ekonomi kapitalisme. Jumlah utang terus berkembang hingga tak masuk akal. Jangankan untuk melunasi, membayar pokok bunganya pun sudah memberatkan. Islam jelas-jelas mengharamkan sistem riba. Serta melarang keras pelaksanaanya.

“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah.” (al-Hakim 2/37, beliau menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Syaikh al-Albani menghasankan hadis ini dalam Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram hal. 203 nomor 344)

Alhasil, kian menggunungnya jumlah utang berarti memiliki potensi menyengsarakan kehidupan rakyat. Terutama bagi mereka yang hidup di bawah kemiskinan. Ibarat kata, keluar dari wabah Corona masuk ke dalam pusaran tumpukkan utang. Sedangkan bagi mereka yang kaya, bebas melenggang karena memiliki tameng sakti berupa kebijakan tax amnesty.

Hobi mengutang tak akan terjadi, jika Islam yang dijadikan solusi. Karena pemasukkan dalam Islam tak hanya berasal dari pajak. Namun ada sederet pemasukan yang bisa membuat kas negara dalam Islam yang bisa diandalkan. Baik dari kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Sumber pemasukan utama negara melalui zakat, ghanimah, khumus, fa'i, jizyah, kharj, 'usyur, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Serta sejumlah pos pemasukan lainnya.

Banyaknya sektor pemasukan dalam sistem ekonomi Islam dapat meminimalisir hasrat untuk mengambil utang. Selain itu, Islam merupakan agama yang mewajibkan kaum muslim untuk terikat dengan berbagai transaksi (akad). Baik individu maupun penguasa, baik antar sesama Muslim maupun dengan orang-orang atau negara Kafir. Dengan catatan, selama transaksi atau akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Allah Swt. berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Mâ’idah [5]: 1)

Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum Muslim untuk selalu menepati transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan. Utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan, instansi, perusahaan, maupun negara, adalah salah satu jenis transaksi (akad). Artinya, utang yang timbul menjadi kewajiban orang, perusahaan atau negara yang bertransaksi.

Meskipun utang luar negeri merupakan utang ribawi, KH. Hafidz Abdurrahman menjelaskan bahwa utang luar negeri tetap wajib dibayar. Mengingat statusnya adalah utang, dan pelunasan utang ini merupakan pengembalian hak oleh penerima utang kepada pemberi utang. Dengan catatan, jika ada riba atau syarat lain yang bertentangan, maka riba atau syarat lain tersebut wajib dibatalkan. Dengan begitu, yang wajib dikembalikan hanya uang pokoknya saja.

Adapun sejumlah teknis pelunasan utang luar negeri yang bisa dilakukan, meliputi:
1. Memisahkan utang negara dan utang swasta baik perorangan maupun swasta. Hal ini berkaitan dengan siapa yang akan membayar hutang. Jika utang swasta maka wajib dibayar oleh pihak swasta. Begitu pula berlaku pada negara. Sebaliknya, jika utang itu melibatkan penguasa sebelum munculnya negara Islam (Khilafah), maka Khilafah —sebagai penguasa baru— harus mengambilalih sisa cicilan pembayarannya, sebagai akibat bahwa transaksi utang itu dilakukan antara government to government.

2. Sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam jelas-jelas mengharamkan bunga merujuk pada Al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 278).

3. Meskipun diwajibkan untuk melunasi sisa cicilan pokok, negara tetap harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam pembayaran; bisa dilakukan lobi agar pihak pemberi utang bersedia memberikan cut off (pemutihan). Bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam interval waktu yang amat pendek, bisa diminta rescheduling (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).

4. Utang sebelumnya, akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh ‘rezim’ sebelumnya beserta kroni-kroninya. Deposito mereka yang diparkir di berbagai bank luar negeri, baik di Swiss, Kepulauan Cayman, Singapura dan lain-lain, akan dijadikan jaminan oleh negara bagi pembayaran sisa hutang luar negeri. Jumlah deposito harta kekayaan para penguasa Muslim yang zalim, yang ada di luar negeri saat ini, ‘lebih dari cukup’ guna memenuhi warisan utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya.

Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk membayar sisa utang, negara harus mengambil-alih utang tersebut dan menalanginya dari pendapatan negara. Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos jizyah, cukai perbatasan, atau badan usaha milik negara. Serta sejauh mungkin menghindari penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa ‘rezim’ sebelumnya, bukan rakyatnya.

5. Sementara itu, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Misalnya, bisa dengan menyita dan menjual aset perusahaan yang mereka miliki. Jika jumlahnya masih kurang untuk membayar utang luar negerinya, Khilafah bisa mengambil paksa harta kekayaan maupun deposito para pemilik perusahaan sebagai garansi pembayaran utang luar negeri mereka.

Kenyataannya, amat banyak para konglomerat yang memiliki simpanan harta kekayaan pribadi yang luar biasa besarnya dan diparkir di luar negeri. Terhadap simpanan mereka di luar negeri, negara bisa menjadikannya sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang mereka. Namun, bila jumlah harta kekayaan mereka belum mencukupi juga, negara harus mengambil-alih dan menalangi hutang-hutang mereka, karena negara adalah penjaga dan pemelihara râ’in atas seluruh rakyatnya, tanpa kecuali.

Sangat jelas betapa mulianya syariat Islam ketika diterapkan. Keberadaan negara dalam Islam sangat terasa kepengurusannya. Tidak berlepas tangan terhadap kewajiban, namun dilain sisi memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitulah Islam menanamkan tanggung jawabnya, ketika negara berutang pelimpahan pembayaran tidak dibebankan kepada rakyatnya. Namun kepada mereka yang melakukan transaksi (akad). Karena pelimpahan beban pembayaran utang kepada rakyat jelas merupakan tindak kezaliman. Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top