Oleh : Rosmita
Aktivis Dakwah Islam dan Member AMK


Utang lagi, utang lagi. Di Masa pandemi saat ini, bukan hanya jumlah pasien positif corona saja yang terus melonjak. Namun, utang luar negeri Indonesia juga terus membengkak.

Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar. (Asiatoday.id, 15/6/2020)

Membengkaknya ULN disebabkan karena negara mengalami defisit anggaran, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan utang neto pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp 360,7 triliun. Jumlah ini meningkat 35,8% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan realisasi pembiayaan hingga Mei 2020 antara lain disebabkan oleh defisit anggaran yang meningkat. Pada periode yang sama, defisit APBN membengkak 42,8% menjadi Rp 176,9 triliun atau 1,1% terhadap PDB.

Ia menjelaskan, pembiayaan investasi turun Rp 6 triliun. Kemudian pemberian pinjaman tercatat sebesar Rp 1,7 triliun, kewajiban penjaminan turun Rp 400 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 200 miliar. "Total pembiayaan hingga Mei sebesar Rp 356,1 triliun," jelas Sri Muyani.

Sementara itu, total pendapatan negara hingga Mei 2020 turun 9,1%, Penerimaan pajak turun 10,8% menjadi Rp 444,6 triliun, sedangkan penerimaan bea dan cukai masih tumbuh 12,4% menjadi Rp 81,7 triliun. (Katadata.co.id, 16/6/2020)

Dampak Negatif ULN

Utang yang terus meningkat menyebabkan  ketimpangan alokasi APBN yang seharusnya digunakan untuk belanja publik untuk kesejahteraan rakyat malah habis untuk membayar cicilan utang beserta bunganya.

Bayangkan, bunganya saja yang harus dibayarkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 295,2 triliun. Coba kalau dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat pasti jumlah penduduk miskin akan berkurang signifikan.

Selain itu, ULN juga menyebabkan negara mengalami krisis ekonomi. Pembayaran utang pokok dan bunganya akan semakin membebani APBN, sementara pemerintah semakin sulit memungut pajak. 

Dalam jangka panjang, ekonomi dan keuangan kita akan sangat tergantung kepada asing. Negara akan kehilangan kedaulatan dalam mengambil kebijakan politik. Dan lebih parahnya lagi negara akan tergadaikan, SDA dan BUMN bisa saja digunakan untuk membayar utang.

Inilah dampak dari sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Negara ini dijerat oleh ULN berbalut madu, padahal sesungguhnya ULN tidak lebih dari penjajahan gaya baru (neo Imperialisme). 

Hal ini yang belum disadari oleh para petinggi negeri khususnya, dan rakyat Indonesia umumnya. Lalu bagaimana Islam memandang ULN?

ULN dalam pandangan Islam

Islam sebagai agama yang paripurna, mengatur seluruh kehidupan manusia. Dari mulai bangun tidur sampai bangun negara. Islam memandang ULN yang berbasis riba adalah haram. Sebab, selain mengandung riba ULN juga menyebabkan negara kehilangan kedaulatan. Dalilnya QS. Al Baqarah : 275, tentang haramnya riba dan QS. An Nisa : 141, tentang Islam mengharamkan jalan orang-orang kafir menguasai orang-orang yang beriman.

Dari kedua ayat ini jelas ULN haram hukumnya, maka pemimpin dalam negeri Islam tidak akan mengambil ULN sebagai solusi mengatasi krisis keuangan.

Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi krisis keuangan dalam Islam?

Pertama, dengan mengambil alih seluruh SDA yang ada dan mengelolanya sendiri. Hasilnya digunakan untuk membayar utang pokoknya saja dan sisanya untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, apabila hasil yang didapat dari SDA yang ada tidak mencukupi maka negara Islam akan mengambil pajak dari rakyat yang kaya saja. Hanya sampai keuangan negara stabil kembali.

Namun, semua ini hanya akan bisa terealisasi apabila Islam diterapkan secara keseluruhan dalam naungan khilafah. 
Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top