Oleh : Ummu Dinar

Dampak pandemi global yang tak kunjung usai pun dirasakan oleh kalangan mahasiswa. Dimana biaya kuliah tetap tinggi meski ditengah pandemi. Keluhan dari mahasiswa ini disampaikan lewat aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu.
Seperti yang dilakukan oleh Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di depan Gedung Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. (BantenNews, 22/6/2020).

Aksi serupa juga dilakukan oleh Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan uang kuliah tunggal (UKT) ditengah pandemi corona di Kampus UB, Jalan Veteran Kota Malang, Jawa Timur. (Okezone,18/6/2020)

Tak kalah ketinggalan, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi.(detik.com, 22/6/2020)

Diantara tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah meminta agar pihak kampus memberikan penggratisan UKT selama semester ganjil tanpa syarat. Memberikan subsidi kuota internet selama perkuliahan on line. Atau setidaknya memberikan keringanan dengan menurunkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Alasannya karena selama perkuliahan online atau Daring mereka tidak menggunakan sarana kampus seperti gedung, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Selain itu juga tidak menggunakan fasilitas lain seperti air dan listrik. Mereka justru semakin terbebani karena banyaknya kuota internet yang harus dibeli untuk mengikuti kuliah online.
Menjawab tuntutan mahasiswa tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban orangtua yang anaknya tengah berada di tingkat perguruan tinggi. Diantaranya ada empat skema yang dikeluarkan : 1) Penundaan pembayaran UKT. 2) Penyicilan pembayaran. 3) Mengajukan penurunan UKT. 4) Mengajukan beasiswa.

Mahasiswa dan umat harusnya  menuntut pendidikan gratis dan berkualitas. Sebelum terjadinya wabah di Indonesia pendidikan memang sudah menjadi barang komoditas yang diperjualbelikan. Bahkan pasca era Badan Hukum Pendidikan (BHP) Pendidikan tinggi resmi dikomersilkan. Pendidikan semakin tak terjangkau rakyat miskin. Jikapun ada subsidi, jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan.

Mahalnya biaya pendidikan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang rusak. Baik menyangkut tata kelola negara yang kapitalistik termasuk sistem pendidikan. Tata kelola negara yang kapitalistik berdasarkan paradigma Good Government atau Reiventering Government. Kebijakan ini berperan besar melahirkan petaka biaya pendidikan yang mahal.

Paradigma ini mengharuskan negara berlepas tangan dari kewajiban utama nya sebagai pelayan rakyat. Selanjutnya masyarakat termasuk koorporasi atau swasta didorong untuk ikut berperan aktif. Negara hanya menjadi regulator saja. Yaitu pembuat kebijakan bagi para kapitalis atau siapa saja yang ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari dunia pendidikan.
Karenanya memaklumi kehadiran negara hanya berwujud memberikan penurunan UKT dimasa pandemi. Sama saja dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler kapitalistik yang mengamputasi potensi generasi khoiru ummah.

Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan gratis. Sama saja artinya dengan melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan. Kareana lepasnya tanggung jawab penuh oleh negara sebagai pelayan umat.

Pendidikan Murah Berkualitas dalam Khilafah
Tentu menjadi pertanyaan, apakah mungkin suatu negara bisa memberikan layanan pendidikan murah dan berkualitas? Dalam sistem kapitalis neoliberal sudah terjawab, mustahil. Berlaku hukum ekonomi kapitalis dalam hal apa pun. Jika mau berkualitas, maka harus berani membayar mahal.

Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya secara gratis. Semua ini harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga. Bukan hanya sampai level menengah kesempatan pendidikan tinggi pun dibuka seluas mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin. Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat.

Dalam Islam tujuan politik negara di bidang pendidikan, diantaranya adalah untuk menjaga akal manusia seperti yang difirmankan Allah Swt :
"........  Katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran" (TQS. az- Zumar[39]: 9).

Juga dalam surat yang lain Allah berfirman Swt :
" Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk mu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (TQS. al- Mujadilah[58]: 11)

Maka negara berkewajiban mendorong manusia untuk menuntut ilmu, melakukan tadabbur, ijtihad, dan berbagai perkara yang bisa mengembangkan potensi akal manusia dan memuji eksistensi orang-orang berilmu.
Negara Khilafah wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.
Negara Khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Mengenai biaya, seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj serta pos milkiyyah ‘amah. Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat.

Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, maka negara Khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim. Jika sumbangan kaum Muslim juga tidak mencukupi, maka kewajiban pembiayaan untuk pos-pendidikan beralih kepada seluruh kaum Muslim.
Wallahu'alam bishawab.

 
Top