Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa
Aktivis Muslimah

"Saat ini, pemerintah kita harusnya fokus penanganan pandemi Covid-19, abaikan yang bisa menimbulkan polemik." Begitulah pernyataan tegas Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi Tenggara, Wa Ode Rabia al-Adawia Ridwan. Pernyataan tersebut dilontarkan lantaran resah akan berita kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina yang rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Apalagi Sultra sudah dikategorikan sebagai daerah rawan terpapar Covid-19. (liputan6.com, 3/5/2020)

Jika dilihat, kebijakan untuk mendatangkan dan mengizinkan TKA masuk sebenarnya berasal dari pusat. Bupati Konawe mengungkapkan bahwa di balik rencana kedatangan TKA, ada janji manis dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengirim bantuan terkait kedatangan TKA Cina. Namun sayangnya, sampai saat ini yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengaku tidak bisa menolak kedatangan 500 TKA disebabkan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f yang berisi bahwa orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. Dari sini jelas terlihat adanya campur tangan pejabat di balik longgarnya kebijakan serta lepas tangannya Kemenaker terhadap TKA Cina.

Sungguh ironis, di tengah dampak Covid-19 dimana ribuan orang kehilangan pekerjaan, sementara rakyat diminta untuk diam di rumah tanpa dijamin kebutuhannya terpenuhi. Namun di sisi lain, pemerintah malah memberi peluang besar kepada TKA Cina untuk bekerja di Indonesia. Terlihat perlakuan terhadap TKA seperti anak emas yang dimanja dan diistimewakan, sementara rakyat sendiri dianak tirikan. Inilah akibat dari longgarnya kebijakan terhadap asing dan lepas tangannya pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Seharusnya dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah dengan sekuat tenaga melindungi, menjaga dan menjamin rakyatnya. Melindungi dengan cara melarang orang asing masuk ke Indonesia, terlebih yang berasal dari negara awal munculnya wabah, agar tidak terjadi penularan. Pun menjaga rakyatnya agar tidak gelisah dan tetap tenang diam di rumah dengan cara memberikan jaminan kebutuhan pokoknya. Namun demikian, sedari awal negara enggan mengambil kebijakan karantina wilayah dengan alasan akan menghambat laju ekonomi negara. Padahal sungguh ketidak sanggupan dalam mengongkosi semua kebutuhan individu dan kolektif masyarakatlah motif utamanya.

Di sisi lain, harus diakui bahwa negara saat ini hanya menjalankan fungsi regulator saja. Dengan mengizinkan TKA Cina masuk dan negara menyatakan tidak bisa menolak kian membuktikan hal tersebut. Bukankah semestinya negara lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan kerja untuk rakyatnya sendiri dibanding orang asing? Inilah wajah asli demokrasi kapitalis. Arah kebijakan lebih berpihak pada kepentingan korporasi lokal maupun asing, dan segelintir elit kroni kekuasaan. Sementara rakyat bukanlah prioritas utama.

Selain itu, seharusnya pemerintah melihat kembali hubungan luar negerinya dengan Cina. Kejadian terakhir yaitu ekspoitasi terhadap 14 anak buah kapal Indonesia oleh Cina. Belum lagi perlakuan keji terhadap saudara Muslim Uighur. Bahkan yang lebih nampak jelas di depan mata adalah saat kapal Cina masuk ke pulau Natuna yang melanggar batas ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia. Semestinya ini semua cukup menjadi alasan menghentikan kerja sama atau perjanjian apapun dengan Cina. Sebagaimana ungkapan Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid yang mengatakan harus bersikap tegas dan punya wibawa. Jika lembek dan santai maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap. Faktanya memang demikian. Indonesia seolah bertekuk lutut bila berhadapan dengan Cina. Lemahnya kedaulatan di hadapan asing dan korporasi merupakan efek dari kapitalisme yang pro pada pemilik modal. Mengingat Cina selama ini sudah memberi banyak pinjaman uang kepada Indonesia.

Bagaimana dengan Islam?

Ini tentu sangat berbanding terbalik dengan Islam. Negara yang menerapkan aturan Islam memandang bahwa bekerja adalah kewajiban bagi setiap laki-laki karena tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan kewajiban ini terlaksana dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup dan menyediakan keterampilan yang dibutuhkan sehingga bisa menunaikan kewajibannya, tentunya sangat diutamakan bagi rakyat yang berada di bawah naungan daulah (negara) Islam. Dalam kondisi tidak ada wabah pun penguasa demikian tanggung jawab, apatah lagi dalam kondisi wabah.

Mengenai tanggung jawab daulah saat terjadi wabah adalah segera menerapkan lockdown total. Ini akan meminimalisir penularan ke wilayah lain sehingga masyarakat yang berada di luar wilayah wabah tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan dan kekhawatiran lainnya seperti yang terjadi saat ini. Dan terhadap wilayah yang sedang di-lockdown, negara akan menanggung penuh kebutuhan hidup semua rakyat. Khalifah Umar bin Khattab telah mencontohkan dengan mengantarkan bahan pokok ke masing-masing rumah. Sungguh semua dilakukan karena amanah dan tanggungjawab seorang pemimpin dan negara untuk menjaga jiwa, agama, kehormatan, akal dan harta rakyatnya. Mengupayakan sekuat tenaga terpenuhinya hal itu sesuai dalil terkait amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin rakyat, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Selain itu, negara penerap aturan Islam akan menghasilkan kebijakan yang harmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Sang khalifah akan mengangkat seorang wakil untuk membantu tugasnya di daerah untuk mengurus dan menjaga rakyat serta memastikan seluruh aturan hingga ke daerah-daerah diterapkan secara kaffah. Jika ada penguasa daerah yang lalai, maka khalifah berhak memecatnya bahkan memberi sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Pada kondisi seperti saat ini, seharusnya semua pihak pemerintah bersuara sama, yakni menjaga dan menyelamatkan rakyat. Bukan lagi berbicara untung rugi yang didapat. Sehingga harusnya tak ada lagi perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, haram bagi mukmin dikuasai oleh orang kafir. Hal ini akan menjadikan daulah Islam mandiri dalam mengurus rakyatnya, tidak tergantung dan terikat dengan negara asing sehingga bebas dari tekanan dan dominasi.

Masih yakinkah dengan pengurusan ala sistem kapitalis?

Wallaahu a'lam bish shawab.
 
Top